Topswara.com -- Banyaknya jalanan rusak yang berlubang di wilayah Lampung menuai banyak kritikan. Pasalnya, banyak terjadi kecelakaan sebagai akibat rusaknya jalanan. Viralnya kabar kritikan rusaknya jalanan yang disampaikan Bima Yudho Saputra, menjadi topik hangat perbincangan.
Curhatannya tentang jalanan Lampung yang rusak parah menimbulkan kegaduhan di media sosial. Buntut dari kegaduhan ini Bima mengaku dihubungi pihak kepolisian. Keluarganya pun ikut diperiksa polisi, bahkan dipanggil Bupati Lampung Timur, Dawam Rahardjo atas konten kritikan yang dibuatnya (republika.com, 17/4/2023).
Senada dengan kritikan Bima, beberapa pegiat media sosial pun melakukan hal yang sama. Kritikan jalanan Lampung yang menyerupai waterboom, menjadi trending topik yang terus dibicarakan publik.
Menanggapi kejadian tersebut, Anggota Komisi III DPR Dapil Lampung I, menyatakan bahwa pernyataan Bima Yudha Saputro terhadap keadaan Provinsi Lampung adalah aspirasi rakyat sekaligus keluhan terhadap pemerintah provinsi Lampung (republika.com, 16/4/2023). Ia pun berpendapat agar Polda Lampung tak menindaklanjuti proses hukum pada kasus Bima.
Kritikan rakyat seharusnya menjadi media perbaikan bagi suatu pemerintahan. Respon reaktif pemerintah terhadap kritikan berupa pelaporan dan ancaman, menunjukkan bahwa sistem ini anti kritik.
Fakta ini pun tergambar jelas dalam pengesahan UU ITE yang dijadikan alat bagi penguasa untuk membumgkam para pengkritik yang membuka mata masyarakat. Tidak hanya itu, pembungkaman para pengkritik pun, menguatkan arogansi penguasa.
Sistem sekularisme kapitalisme, sistem yang hari ini diterapkan, sejatinya merupakan sistem rusak yang mencabik urusan umat. Sistem yang berlandaskan pada keuntungan materi dan keserakahan kekuasaan melahirkan watak pemimpin yang haus akan segala bentuk kekayaan materi.
Anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk membangun fasilitas umum, justru diselewengkan untuk kebutuhan pribadi dan golongan. Tanpa mempedulikan kebutuhan urgent yang dibutuhkan rakyat. Seperti perbaikan jalan yang membutuhkan perhatian khusus demi keselamatan nyawa rakyat.
Kritikan yang membangun sesungguhnya amat diperlukan demi tercapainya perbaikan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat. Kritikan ini pun dibutuhkan sebagai mekanisme kontrol masyarakat yang efektif. Namun sayang, dalam sistem sekularisme kapitalisme, justru kritikan dianggap sebagai ancaman yang mengganggu kekuasaan para pejabat.
Segala konsep yang tersaji dalam sistem sekularisme kapitalisme berbeda secara diametral dengan konsep Islam. Konsep Islam menjadikan kritikan sebagai pengendali kinerja pemerintahan.
Sistem Islam mengakomodir adanya kritikan dari umat. Serta memberikan tuntunan yang benar tentang strategi memuhasabah penguasa agar kepentingan umat senantiasa menjadi fokus kepengurusan penguasa.
Sistem Islam menjamin terbentuknya watak amanah dalam diri pemimpin. Sejarah Islam menunjukkan bahwa sistem Islam memfasilitasi kritikan umat demi pemerintahan yang amanah.
Seperti kritikan yang disampaikan umat pada Khalifah Umar bin Al Khatthab perihal penetapan mahar. Hingga akhirny Khalifah Umar menetapkan segala kebijakannya sesuai kritikan yang disampaikan umat. Jelaslah, bahwa sistem Islam menyediakan wadah sempurna untuk memuhasabah kinerja penguasa.
Wallahu a'lam bisshawwab.
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
0 Komentar