Topswara.com -- Seperti yang kita ketahui, bahwa negeri ini merupakan penganut demokrasi. Yang artinya semua keputusan ada ditangan rakyat, mulai dari pemilihan pemimpin negara hingga kebijakan-kebijakan negara semua akan kembali kepada rakyat. Namun, "apa jadinya jika makna demokrasi itu sendiri bergeser menjadi sebuah ancaman untuk rakyat?".
Hal tersebut tengah terjadi beberapa waktu lalu, di mana sebuah video viral tentang kritikan terhadap keadaan suatu wilayah yang masih minim pembangunan infrastrukturnya.
Seorang TikTokers, Bima Yudho Saputro terancam buih sebab dirinya kerap mengunggah video kritikan terhadap pemerintah daerah kampung halamannya. Bima meluapkan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah Lampung, pasalnya di kota kelahirannya pembangunan infrastrukturnya tidak ada kemajuan.
Selain dari segi infrastruktur, pertanian, dan adanya kecurangan dalam pendidikan masih terjadi di tanah kelahirannya. Bima terkena undang-undang ITE dan terkena tuduhan menyebarkan hoaks.
Direktur LBH Bandar Lampung, Sumaindra menyatakan bahwa dirinya siap menjadi payung hukum untuk Bima. Hal ini disampaikan pada hari Sabtu, 15/4/2023. Beliau juga menjelaskan perihal kebebasan terdapat dalam pasal 28 dan 28E ayat 3 UUD RI 1945 tentang kebebasan berpendapat. (cnnindonesia.com, 15/4/2023)
Disisi lain, Anggota DPR RI Dapil 1 Lampung, Taufik Basari, melakukan pembelaan terhadap TikTokers Bima Yudho Saputro dengan meminta pihak polri untuk mencabut laporan terhadap Bima.
Karena menurutnya, semua kritik tentang pembangunan Lampung merupakan pernyataan yang sifatnya membangun. Beliau sudah menyampaikan pesannya terhadap polri secara langsung dalam kunjungan kerjanya pada hari Jumat, 14/4/2023 lalu. (kompas.com, 15/4)
Mengharapkan kritikan kita didengar oleh pemerintah dalam era kapitalisme, merupakan hal yang mustahil didapat. Sebab, asas manfaat yang melekat dalam ideologi kapitalisme ini sudah mengakar kuat di dalam pikiran serta perilaku individunya.
Demokrasi hanya sebatas slogan kosong yang hanya bersuara, namun tidak sesuai dengan apa yang sudah dituliskan. Tabiat masyarakat serta penguasa kapitalis yang arogan, menjadikan kritikan adalah sesuatu yang mengancam posisi dirinya.
Sehingga, terbitlah suatu kebijakan dengan tujuan membungkam setiap kritik yang ditujukan untuk dirinya (penguasa). Di tengah kesulitan rakyat yang melanda, pemerintah berani mengabaikan kritikan rakyatnya hanya demi ambisinya.
Akhirnya, rakyat lah yang terancam kondisinya akibat dari kebohongan demokrasi yang semakin mencekam. Padahal, hal itu sudah ada dalam komitmen demokrasi untuk menjadikan suara rakyat adalah prioritas.
Tetapi kenyataannya, semua hanya omong kosong belaka. Kritikan demi kritikan di bungkam dengan segala macam undang-undang, seolah tiada lagi nurani yang tersisa untuk hanya sekedar mendengar rintihan rakyat.
Sifat apatis yang menjadi salah satu ikon dari tabiat ideologi kapitalisme, telah menjadikan akal setiap individunya minim empati. Tiada lagi yang akan mendengar semua keluh kesah rakyat, padahal mereka sendiri memiliki pemimpin yang seharunya mengayomi dan melayani rakyat. Bukan menindas dan mengintimidasi rakyatnya.
Minimnya Muhasabah Pemimpin Kapitalis
Matinya rasa bersalah yang dilakukan pemimpin saat ini, sudah menjadi sikap yang sulit untuk diubah. Sebab, sistem yang menancap di negeri ini masih berkiblat pada ideologi Barat yaitu kapitalisme. Kapitalisme memandang jika segala aktivitas hanya dilihat dari sisi materi serta kepentingan pribadi.
Sehingga pemimpin negaranya betul-betul tidak lagi memiliki rasa muhasabah dan takut dengan Allah azza wajalla. Semua hanya dilihat dari asas manfaat. Sehingga, lahirlah pemimpin dan masyarakat yang tidak mau bermuhasabah atas apa yang didapat.
Ada beberapa hal yang menjadikan pemerintah enggan bermuhasabah diri, yang pertama, mengedepankan akal dan gharizatun baqa'nya, kedua yaitu mengedepankan urusan pribadi yang bersifat manfaat, serta tidak adanya rasa takut terhadap yaumul hisab kelak.
Akidah sekularisme yang begitu kuat dipegang oleh kapitalisme, menjauhkan individunya dengan agama. Sehingga, yang dipikirkan hanya jabatan, harta, kemewahan dan lain sebagainya namun tidak ingat bahwa semua itu akan ada hisabnya.
Individunya banyak yang mementingkan ego, sehingga untuk perduli dan bermuhasabah pun mereka enggan. "Lalu, Bagaimana problem kehidupan dan masyarakat akan selesai jika ideologi yang di anut masih ideologi yang cacat seluruhnya?"
Kapitalisme Mengancam Bukan Menyelamatkan
Tentu kita tahu, bahwa kapitalisme ini sebuah sistem yang dibentuk dan dibawa kemudian disebarkan oleh Barat. Dan semenjak kejayaan kaum muslimin di gantikan dengan kolonialisme Barat, rakyat tidak lagi mendapatkan wadah aspirasi.
Bahkan setiap saat rakyat dibayangi oleh rasa takut, karena setiap hari banyak problem yang harus mereka hadapi. Kemiskinan, kriminalitas, gagal panen, stunting, korupsi dan infrastruktur yang tidak kunjung ada perbaikan dan perhatian dari penguasa.
Sedangkan penguasa kapitalis itu sendiri, tidak mau menerima kritikan apapun dari rakyatnya. Sungguh, rakyat hanya membutuhkan perlindungan dan pengayoman.
Rakyat hanya butuh suara dan aspirasinya didengar, bukan malah di ancam dengan undang-undang bobrok hasil dari pemikiran segelintir orang yang haus akan keuntungan. Dengan demikian, rakyat punya wadah untuk mengadukan semua problem hidupnya pada sang penguasa.
Islam, Junnah bagi Umat
Hal ini berbeda dengan Islam. Islam punya seperangkat aturan, di mana aturannya berasal dari aturan Allah. Penerapan hukum-hukumnya dilaksanakan oleh pemimpin negaranya, sehingga sang pemimpin atau khalifah akan memahami apapun yang dibutuhkan rakyat.
Jika kita ingat kembali, saat Umar Bin Khattab di kritik oleh seorang ibu karena ia melalaikan bantuan bahan pokok untuknya. Umar bin Khattab seketika merasa bahwa ia belum mampu berlaku adil, maka, sampailah pada momen di mana beliau memanggul bahan pokok dari rumahnya ke tempat si ibu tadi.
Bahkan beliau juga ikut membantu ibu tersebut memasak bahan makanannya. Beliau juga satu-satunya khalifah yang takut dengan hisab Allah. Maka, setiap hendak tidur amirul mukminin selalu menghisab dirinya sendiri.
Islam mencetak para pemimpin yang adil, takut dan tunduk kepada Allah Sang Khalik. Maka, kritik penguasa dalam Islam sangat diperbolehkan, baik didepan umum maupun secara tertutup.
Hal ini pernah disampaikan oleh Nabi SAW. dalam hadis, "seutama-utamanya jihad adalah menyampaikan kalimat yang adil terhadap penguasa yang zalim" (HR. Abu Daud no. 4346, Tirmidzi no. 2265, dan Ibnu Majah no. 4011). Bahkan dalam Daulah, khalifah telah menyiapkan tempat untuk menampung aspirasi sebut saja Baitul Hikmah yang dibentuk pada masa Daulah Abbasiyah.
Jadi, dalam sejarah puncak kejayaan Islam itu sendiri, pemimpin negara sangat memperhatikan aspirasi dan pendapat rakyatnya. Bahkan, mampu melindungi rakyatnya dari segala bentuk kejahatan dan dari segala bentuk maksiat.
Umat Muslim pada masa daulah terjamin aspirasi dan kesejahteraannya, sehingga tidak ada satupun wilayah yang terbelakang, dan rakyatnya hidup makmur secara keseluruhan.
Gambaran dari sistem kehidupan yang diterapkan pada masa kepemimpinan Islam, juga jauh dari kata mencekam. Sebab, kebijakan hukum yang ada telah di sesuaikan dan ditetapkan sesuai dengan syariat.
Hal ini tentu bertolak belakang dengan sistem saat ini, yang tidak sama sekali menghargai kritik rakyatnya. Semua yang tercantum dalam UUD 1945 beserta pasal-pasalnya adalah bohong belaka.
Karena kapitalisme bukan ideologi yang sesuai dengan fitrah manusia, tidak menghiraukan halal dan haram dalam berpolitik maupun bermasyarakat. Maka, sudah saatnya kita beralih sistem dengan kebijakan yang berasal dari sang khalik.
Jika hukum dalam kapitalisme cenderung tajam ke atas dan tumpul ke bawah, Islam mempunyai payung hukum yang adil. Misalnya, ketika ada seseorang yang melakukan korupsi, maka, akan dikenakan sanksi yaitu potong tangan sesuai dengan kadar kejahatan yang diperbuat.
Zina dihukum rajam bagi yang sudah berumahtangga, dan jilid bagi yang masih perjaka dan perawan. Hukuman tersebut berlaku bagi siapapun termasuk anak pejabat sekalipun.
Dengan demikian, sepatutnya kita harus menjaga keutuhan negeri ini dengan menancapkan kembali kalimatullah di muka bumi. Negeri ini butuh pemimpin yang adil, dan rakyat butuh wadah aspirasi untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada penguasa.
Perjuangkan Islam kaffah ini agar mampu berjaya kembali, dan rakyat akan kembali mendapat perlindungan dari pemimpinnya. Allahu a'lam bisshawab.
Oleh: Antika Rahmawati
Aktivis Dakwah
0 Komentar