Topswara.com -- Buntut tindakan kekerasan yang dilakukan Mario Dandy, anak sang pejabat pajak, menjalar kemana-mana. Salah satunya, terungkapnya gaya hidup mewah dan harta melimpah para pejabat pajak. Beredar luas unggahan sang pejabat yang mengendarai moge beserta komunitasnya di media sosial (kompas.com, 26/2/2023).
Bahkan dari postingan yang beredar luas, sang pejabat tak mengenakan kelengkapan keamanan berkendara, yaitu helm. Para penyuka moge dari Ditjen Pajak yang tergabung dalam Belasting Rijder, juga diketahui ada di beberapa daerah lain.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memerintahkan untuk segera membubarkan komunitas moge tersebut (cnncindonesia.com, 26/2/2023). Sri Mulyani mengungkapkan meskipun motor tersebut dibeli dengan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat, telah melanggar asas dan kepatutan publik.
Selain itu, gaya hidup mewah yang ditunjukkan, akan menciptakan persepsi negatif di tengah masyarakat. Sehingga menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pejabat. Tentu saja, hal ini melukai kepercayaan masyarakat.
Senada dengan gaya hidup para pejabat. Gaya hidup keluarganya pun menunjukkan kemewahan yang dipamerkan di berbagai lini media sosial. Namun, setelah santer berita ini menyebar di tengah masyarakat, seluruh unggahan yang sebelumnya ramai di media sosial, hilang tanpa jejak. Postingan tas branded, lifestyle yang megah melimpah, raib semua. (ayobandung.com, 26/2/2023).
Penghilangan jejak digital merupakan salah satu cara menghilangkan jejak kejahatan. Tentunya, penghilangan jejak digital yang dilakukan pihak media, tidak mudah prosesnya. Tidak dipungkiri juga, semua prosesnya membutuhkan biaya yang luar biasa mahal.
Langkah ini hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan besar. Dan modal yang juga besar. Demi menutupi semua keburukan yang terlanjur tampak dan menjadi konsumsi masyarakat umum. Ini pun terjadi pada aksi borong majalah tertentu, pada September 2020 lalu, yang tiba-tiba terjadi. Headline majalah yang berjudul "Rekening Gendut Perwira Polisi" tiba-tiba hilang di pasaran (dailynewsindonesia.com, 7/9/2020).
Berusaha mengubur semua berita yang terlanjur dicetak dan dikonsumsi publik. Tak peduli berapa pun biaya yang harus digelontorkan. Demi menutupi buruknya tindakan yang terlanjur dilakukan. Jelaslah bahwa media dalam kendali para kapitalis yang tak peduli akan segala akibatnya.
Persepsi kapitalisme dalam kehidupan, benar-benar keliru. Mereka hanya mencari jalan "aman" di dunia. Apapun jalannya. Demi kehormatan di mata masyarakat. Demi terjaganya posisi kekuasaan duniawi.
Sekulerisme telah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa pasti datang pengadilan yang sesungguhnya. Mereka pun menjauhkan segala aturan agama yang seharusnya dijadikan standar penilaian halal haram atau benar salahnya kehidupan. Yang dijadikan standar kebahagiaan adalah kesenangan dengan melimpahnya harta.
Hawa nafsu pun dijadikan dasar perbuatannya. Miris. Segala tindakannya hanya menimbulkan kezaliman dan keburukan di tengah masyarakat. Hilangnya kesadaran akan sanksi tegas dari syariat Islam menjadikan individu lupa diri.
Allah SWT. berfirman, dalam QS Ar Ra'du ayat 18, artinya, "Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka (disediakan) balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan-Nya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan (ditambah) sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu".
Sistem Islam-lah satu-satunya pengendali kehidupan. Syariat Islam merupakan aturan kehidupan paling sempurna. Memadukan asas aturan agama dalam pondasi kehidupan. Alhasil, terciptalah keimanan sempurna dari setiap individu.
Segala aturam Islam ini wajib dibingkai dalam tatanan institusi negara yang khas, yaitu Khilafah Islamiyyah. Agar syariat Islam dapat menyeluruh diterapkan dalam kehidupan. Demi penjagaan pada kehormatan dan kemuliaan manusia.
Wallahu a'lam bisshawwab.
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
0 Komentar