Topswara.com -- Dunia masih diliputi duka akibat gempa yang terjadi diberbagai wilayah. Pada senin 6 Februari 2023 lalu, sebuah gempa berkekuatan 7,8 magnitudo menghantam Turki dan Suriah. Hingga saat ini tercatat korban tewas akibat gempa ini per 15 februari bertambah 41.132 orang. (kompas.com kamis, 9/2/23)
Selain di Turki dan Suriah, bencana gempa juga terjadi di tanah air yakni di Papua. Lebih dari 2.000 orang mengungsi, empat orang meninggal dunia, serta sedikitnya 55 bangunan rusak akibat gempa berkekuatan 5,4 skala richter yang mengguncang kota Jayapura Papua, kamis 9/2/2023 lalu.
Bak jatuh tertimpa tangga pula. Betapa tidak, yang membuat sedih dan miris adalah para korban bencana tidak mudah dan segera mendapat bantuan seperti yang terjadi di Suriah. Di daerah ini kesulitan menerima bantuan gempa internasional lantaran negara ini tengah menghadapi sanksi Amerika Serikat dan Eropa. Sementara pihak Suriah terus menyerukan pencabutan sanksi atas negaranya agar bantuan dapat masuk ke negaranya.
Tidak jauh berbeda dengan Suriah, di Papua para korban bencana baru mendapatkan bantuan beberapa hari sejak gempa terjadi. Sejatinya korban bencana adalah manusia yang sedang kesusahan dan perlu segera mendapatkan pertolongan. Urusan ini sangat penting dan genting karena berurusan dengan hidup dan mati seseorang.
Ditambah lagi dominasi ideologi kapitalisme yang dikuatkan sekat-sekat nation state menyusahkan kaum muslimin dengan batas-batas imaginer yang dibuat barat ini membuat kaum muslimin terpecah belah dalam banyak negara.
Alhasil ketika suatu wilayah kaum muslimin sangat memerlukan bantuan dengan cepat mereka tidak bisa segera mendapatkan karena politik power AS yang menjadi penghalang masuknya bantuan. Dan juga ideologi kapitalisme yang dijadikan sistem kepemimpinan penguasa negeri-negeri Muslim saat ini menjadikan penguasa setengah hati dan cenderung berlepas tangan dari tanggung jawabnya mengurus kepentingan umat.
Pun kondisi warga Papua yang terdampak gempa, bantuan-bantuan pun baru diterima selang beberapa hari pasca kejadian. Bahkan bantuan sering kali berasal dari amal sosial bukan dari negara. Kunjungan penguasa ke lokasi terdampak tak jarang hanya pencitraan semata.
Bencana yang sering berulang ini tidak bisa dianggap remeh. Negara, baik pemerintah pusat maupun daerah harus waspada, sigap, cekatan dan tanggap. Pun saat terjadi bencana merekalah yang menjadi garda terdepan untuk merawat dan mengurus seluruh rakyatnya yang terdampak ataupun tertimpa musibah. Sehingga pentingnya dilakukan mitigasi bencana sedini mungkin.
Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan sistem Islam yang disebut khilafah. Khilafah memiliki tanggung jawab besar sebagai pengurus, pelayan dan pelindung rakyat. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW, "seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya dan ia dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya." (HR. Al Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menjelaskan tugas negara adalah mengurus kebutuhan umat. Maka negara akan mengupayakan penanggulangan bencana dan senantiasa siaga dalam menangani bencana dan korbannya.
Sebagai negara yang beriman tentu akan menyadari bahwa keberadaan potensi bencana di suatu wilayah merupakan ketetapan Allah. Namun, manusia masih memiliki sisi ikhtiar untuk menghindar, meminimalisir atau mencegah bencana itu. Sebagai langkah mitigasi bencana, khilafah akan berusaha mencari mekanisme menghindar dari keburukan yang disebabkan dari bencana.
Khilafah akan mengelola bencana secara langsung dan tidak menyerahkan urusannya kepada yang lain. Untuk menjaga jiwa dan keselamatan rakyatnya terhadap sebuah bencana ada beberapa langkah yang akan ditempuh oleh Khilafah yaitu :
Pertama, penangan pra bencana. Jika suatu wilayah memiliki potensi gempa karena pusat patahan atau pergerakan batuan, khilafah akan memetakan area yang layak huni dan tidak layak huni.
Kemudian ketika wilayah tersebut dijadikan pemukiman, maka khilafah akan mendirikan bangunan tahan gempa termasuk rumah tempat tinggal tahan gempa. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban.
Khilafah juga memiliki tim SAR (Search and Rescue) yang berada di dalam divisi At-Thawari, bagian dari departemen kemaslahatan umum khilafah. Tim ini akan dibentuk dan dilatih agar sigap dan tanggap menolong korban bencana.
Mereka dibekali dengan berbagai peralatan canggih dan paham kondisi medan bencana. Tim ini juga bergerak aktif melakukan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, menangani dan me-recovery diri dari bencana.
Kedua, adapun ketika terjadi bencana. Khilafah akan cepat melakukan evakuasi, membuka akses jalan dan komunikasi dengan korban bencana serta memblokade atau mengalihkan material bencana. Khilafah juga akan membuat posko pengungsian, pembentukan dapur umum, kesehatan serta perbaikan akses-akses jalan maupun komunikasi untuk memudahkan tim SAR berkomunikasi dan mengevakuasi korban yang masih terjebak oleh bencana.
Ketiga, adapun pasca bencana. Khilafah akan melakukan recovery kepada para korban. Khilafah akan memulihkan kondisi psikis korban agar tidak depresi, stres ataupun dampak-dampak sikologis kurang baik lainnya. Langkah yang bisa ditempuh adalah dengan cara memberikan tausiyah-tausiyah atau ceramah-ceramah untuk mengokohkan akidah dan nafsiyah para korban. Selain itu khilafah juga akan merecovery lingkungan tempat bencana jika masih dipandang layak huni.
Semua ini mudah dilakukan oleh khilafah. Karena khilafah memiliki sumber dana negara berbasis Baitul Mal. Alokasi dana anggaran untuk menangani bencana alam diambil dari pos kepemilikan negara yang bersumber dari harta fai, kharaj, jizyah, usyur, ghanimah dan lainnya.
Dana ini sangat besar untuk dana mitigasi dan pencegahan bencana. Andaikan kondisi baitul mal sedang kosong, khilafah akan menarik dharibah (pajak) dari kaum Muslim. Sebab mengurus korban bencana bersifat urgent tidak bisa ditunda. Karenanya khilafah akan mengusahakan upaya terbaik untuk menyelamatkan korban bencana alam.
Salah satu bukti tercepat khilafah ketika menangani bencana ialah ketika Khilafah Utsmaniyah mengalami gempa. Negara segera memberikan bantuan kepada warga negaranya tanpa mengulur-ulur waktu. Dan perlu diketahui wilayah khilafah adalah satu kesatuan.
Sehingga dimanapun daerah tertimpa bencana dan terdampak bencana pasti akan cepat ditangani oleh khilafah. Karena khilafah akan menempatkan posisi divisi At-Thawari disetiap wilayah. Karena itu, tidak akan mungkin terjadi hambatan penyaluran bantuan seperti yang terjadi di Suriah dan Papua.
Pada saat terjadi gempa, Khalifah Umar bin Abdul 'Aziz juga menulis surat kepada seluruh wali (gubernur) di masanya yang isinya: "Amma ba'du, sesungguhnya gempa ini adalah teguran Allah kepada hamba-hamba-Nya dan saya telah memerintahkan kepada seluruh negeri untuk keluar pada hari tertentu, maka barang siapa yang memiliki harta hendaklah bersedekah dengannya." Allah berfirman, "Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan tobat ataupun zakat). Lalu, dia mengingat nama Tuhannya, lalu ia sembahyang."(QS. Al A'laa: 14-15)
Seperti inilah sikap pemimpin yang menjadi bencana dan musibah sebagai oengungat agar segenap elite pejabat juga interopeksi. Inilah bentuk nuansa ruhiyah yang dibentuk pemimpin dalah sistem Islam yakni khilafah.
Jadi, mitigasi bencana bersifat menyeluruh, tidak hanya preventif dan kuratif, tetapi juga bernuansa akidah Islam. Hal ini berkebalikan dengan keadaan kita saat ini. Bencana dan musibah datang rutin setiap tahun, namun belum cukup memantik kesadaran ruhiyah untuk meninggalkan perilaku maksiat dan kembali menerapkan syariah Islam kaffah. Wallahu alam bisawwab.
Oleh: Ummi Atiyah
Aktivis Muslimah
0 Komentar