Topswara.com -- Negeri kaya, tetapi rakyatnya jauh dari sejahtera. Fakta yang terjadi di negeri ini bisa diibaratkan tikus mati di lumbung padi. Suatu negeri yang kaya, namun tidak bisa membuat rakyatnya sejahtera. Tidak sedikit data yang mengungkapkan bagaimana kemiskinan membuat orang kehilangan nyawa (karena kelaparan).
Bahkan, karena kemiskinan, orang tega menghilangkan nyawa dirinya sendiri (bunuh diri karena tekanan ekonomi) atau nyawa orang lain (pembegalan dan penculikan karena alasan menjual organ tubuh demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi).
Berbagai fakta mengetengahkan data kemiskinan ekstrem di negeri ini. Dinas Sosial menyebutkan sebanyak 3.961 jiwa warga Kabupaten Bekasi masuk kategori penduduk miskin ekstrem berdasarkan hasil pencocokkan data lapangan yang dilakukan Dinsos setempat. Pencocokan data mengacu data terpadu kesejahtraaan sosial tahun 2022 (Republika, 28 Jan 2023).
Demikian pula hal yang tidak jauh berbeda terjadi di Kabupaten Bogor, yang menemukan fakta terdapat ribuan rumah tidak layak huni yang harus diperbaiki (Republika.co.id, Bogor, 28 Januari 2023).
Beberapa target sudah dicanangkan oleh pemerintah, di antaranya nol persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Marga Yuwono, sangat sulit untuk mencapai target kemiskinan nol persen dan miskin 7 persen di 2024 mengingat angka kemiskinan ekstrem di Maret 2022 masih mencapai 2,04 persen dan penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen.
Parahnya, dari semua fakta di atas, masih saja banyak aktivitas dari para pejabat negeri ini yang menggunakan anggaran untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan tujuan program penanganan kemiskinan, antara lain studi banding dan rapat di hotel.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpab-RB) Abdullah Azwar Anas, yang mengaku miris karena mengetahui total anggaran penanganan kemiskinan yang jumlahnya hampir mencapai Rp500 triliun justru tak terserap ke rakyat miskin (Kompas.com, 27 Januari 2023).
Kemiskinan Sistemis
Dari semua fakta yang terungkap, kita seharusnya memahami kemiskinan adalah problem kompleks yang berakar dari penerapan sistem politik ekonomi yang asasnya rusak sehingga melahirkan berbagai kerusakan lainnya.
Sistem ini tidak lain adalah sistem kapitalisme neoliberal yang tegak di atas asas sekularisme dan diusung negara-negara adidaya, lalu dipaksakan penerapannya di negeri-negeri lainnya. Salah satu kerusakan sistem sekuler kapitalisme yang merupakan faktor penyebab kemiskinan ekstrem ini adalah tidak dikelolanya sumber daya alam oleh negara tetapi oleh swasta, baik asing maupun lokal.
Seperti kita ketahui potensi sumber daya alam Indonesia besar sekali dan banyak jenisnya. Ada hutan, laut, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Terdapat 99 juta hektar hutan di Indonesia. Kemudian potensi ikan laut mencapai 6 juta ton pertahun dan menempati urutan keempat di dunia.
Begitu juga dengan gas alam Indonesia ada 2,8 triliyun meter kubik dan menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Adapun batu bara, negeri kita merupakan penghasil batu bara terbesar kelima di dunia.
Melihat potensi kekayaan tersebut, para pakar memprediksi bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju, dan rakyat pun bisa sejahtera, dengan catatan kekayaan alam tersebut dikelola oleh negara secara mandiri. Namun sayangnya, sumber daya alam di negeri ini tidak dikelola secara mandiri oleh pemerintah, bahkan pemerintah memberikannya pada pengusaha swasta.
Hal ini terjadi karena Indonesia terikat dengan aturan global dari World Red Organization yang menetapkan bahwa, jika pemerintah mengelola sendiri SDA-nya, akan terjadi ketidakmampuan dalam pengelolaan dan hal ini juga yang akan menimbulkan korupsi para pejabat. Karena alasan itulah, demi pemerintahan yang bersih, pemerintah harus bekerja sama dalam mengelola kekayaan itu dengan pihak swasta yang profesional.
Akhirnya lahirlah kebijakan public private partnership. Kemudian dari kerjasama tersebut pemerintah hanya menjadi fasilitator semata, tidak bisa berdaulat dalam mengelola SDA. Hal inilah yang menyebabkan terciptanya kemiskinan ekstrem di negeri kaya Indonesia.
Sistem sekuler kapitalisme hanya melayani sekelompok orang tertentu yang menguasai semua sumber daya alam yang akibatnya kekayaan alam yang seharusnya menjadi kepemilikan umum, malah menjadi milik individu dan kroninya.
Sistem ini diterapkan secara global dan meniscayakan munculnya berbagai kezaliman struktural dan mondial. Sistem ini nyata-nyata telah mencerabut kemandirian sekaligus melumpuhkan kemampuan negara lemah untuk menyejahterakan rakyatnya dengan segala sumber daya yang ada di tanah airnya.
Sistem ini juga meniscayakan lahirnya individu-individu rakus yang tidak kenal halal haram. Dari merekalah lahir kolaborasi kelompok pemilik modal dan korporasi internasional yang siap menyetir kekuasaan untuk melegalisasi perampokan besar-besaran terhadap kekayaan milik masyarakat di seantero alam.
Kekayaan alam yang seharusnya dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, malah mereka kuasai dengan rakusnya. Parahnya hal ini juga dilegalkan dengan berbagai regulasi yang membuat mereka sama sekali tidak bisa tersentuh oleh hukum.
Islam Kaffah Solusi Kemiskinan
Begitu nyata kegagalan sistem sekuler kapitalisme dalam menyejahterakan rakyat. Liberalisasi yang merupakan derivasi dari sistem tersebut meniscayakan sulitnya hidup sejahtera dalam sistem fasad tersebut. Untuk itu haruslah ada sistem alternatif yang bisa menghilangkan keniscayaan tersebut.
Dan sistem alternatif tersebut tidak lain adalah sistem yang bersumber dari Sang Khaliq yang menciptakan seluruh alam beserta isinya ini, itulah Islam. Hanya Islam yang merupakan sistem kehidupan yang berasal dari wahyu, dan sudah nyata selama 1300 tahun memimpin dua pertiga belahan dunia.
Pengelolaan SDM dalam Islam
Sumber daya alam adalah karunia dari Allah SWT, yang seharusnya dikelola oleh negara dan hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kekayaan alam merupakan kepemilikan umum, dan itu adalah hak bagi rakyat.
Adapun pengelolaannya terdapat dua mekanisme, yang pertama adalah bisa dimanfaatkan langsung oleh rakyat, seperti air, padang rumput, dan laut. Sementara negara hanya mengawasi pemanfaatannya agar tidak menimbulkan kemudaratan bagi rakyat.
Mekanisme yang kedua, pemanfaatan di bawah pengelolaan negara, karena individu tidak mudah bila mengelola sendiri, sebab diperlukan teknologi yang berbiaya besar seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang.
Hasil dari eksplorasinya dimasukkan pada kas negara atau Baithul Mal, atau dipergunakan untuk membangun fasilitas umum, seperti rumah sakit serta sekolah-sekolah. Dengan begitu, penggunaan fasilitas-fasiltas tersebut gratis bagi rakyat.
Dalam ekonomi Islam, negara atau penguasa wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya orang per orang. Negara dengan segala modal kekayaan yang ada dan ditetapkan syarak tadi, wajib menciptakan situasi yang kondusif bagi setiap laki-laki untuk bekerja hingga dia dan keluarganya bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Pada saat yang sama, negara akan menjamin kehidupan rakyat yang lemah, sekaligus menjamin kebutuhan kolektif, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi seluruh rakyatnya dari pengelolaan harta kekayaan milik mereka.
Namun demikian, perlu kita pahami, semua hal tersebut tidak bisa kita harapkan jika masih hidup dalam sistem sekuler kapitalisme. Hanya dengan penerapan Islam secara kaffah kemiskinan ekstrem bisa dihilangkan.
Penguasa pun terdiri dari para pejabat yang berakidah Islam dan amanah dalam mengurus rakyatnya dengan berbekal ketakwaan dan selalu menghadirkan Sang Khaliq dalam setiap kebijakan yang akan diterapkannya. Wallahualam bishawab.
Oleh: Enung Nurhayati
Aktivis Muslimah Kabupaten Bandung
0 Komentar