Topswara.com -- Menyikapi semakin tingginya harga beras dipasaran, pemerintah memerintahkan perum bulog menjual CBP (Cadangan Beras Pemerintah) ke pasar ritel.
Dengan adanya hal tersebut, diharapkan semua masyarakat bisa memperoleh beras. Namun, apakah benar semua masyarakat bisa mudah mendapatkannya? Bagaimana sikap pasti yang harusnya diambil?
Sesuai dengan SK Kepala Badan Pangan Nasional No. 01/KS.02.02/K/1/2023, Arief Prasetyo Adi memerintahkan perum bulog untuk menjual CPH ke pasar ritel. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam rangka meningkatkan pelaksanaan SPHP lantaran harga beras di tingkat konsumen masih tinggi.
Dengan menjual beras bulog di toko-toko, diharapkan bisa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau. (bisnis.tempo.co, 29/01/2023)
Fakta yang terjadi di lapangan apakah bisa menjamin harga yang ditetapkan toko sesuai dengan yang ditetapkan bulog? Belum tentu, karena setiap pedagang pasti menginginkan keuntungan. Sehingga upaya tersebut belum tentu bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.
Apalagi dalam kondisi saat ini, mencari pekerjaan susah, PHK dimana-mana, belum tentu serupiah pun didapatkan. Walaupun harga beras dipatok lebih rendah, yang bisa mendapatkannya hanya mereka yang memiliki uang. Lantas rakyat kecil yang tingkat ekonominya menengah kebawah atau bahkan dibawah garis merah, bagaimanakah nasibnya?
Padahal negeri ini dikenal dengan negeri agraris dan lumbung padi. Namun mirisnya rakyat kesulitan mendapatkan beras yang berkualitas dengan harga terjangkau. Makin kesini justru harga beras melambung tinggi, tetapi kualitas jauh dari kata layak. Jika hal ini terus terjadi, maka rakyat akan terus sengsara.
Sistem kapitalisme saat ini menjadikan semua pihak membuat kebijakan atas dasar memperoleh keuntungan. Sehingga tidak heran, walaupun dimasa serba sulit, beras melambung tinggi, solusi yang diberikan hanya mendistribusikan beras dengan harga lebih rendah, keuntungan tetap diperoleh pemerintah dan korporat, sedangkan rakyat kecil hanya gigit jari.
Seakan-akan pemerintah lepas tangan akan kebutuhan rakyatnya. Miris sekali bukan? Yang harusnya mengurus rakyat, tetapi yang dipikirkan utama hanya diri sendiri.
Sehingga kita perlu sistem yang menjamin kepengurusan rakyat dijalankan sebaik mungkin. Dalam sistem Islam, kebutuhan pokok semua masyarakat dijamin, yaitu pangan, sandang, dan papan. Pemerintah harus memastikan bahwa semua masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.
Apabila dalam keluarga tidak ada laki-laki yang bisa mencari nafkah maka pemerintah wajib untuk memenuhi segala kebutuhannya. Sehingga tak akan ada rakyat yang akan kesusahan. Selain itu, dalam Islam pemerintah merupakan pengurus rakyat, sehingga tugas utamanya mengurus rakyat bukan untuk mencari keuntungan.
Rasulullah SAW bersabda,
“Imam (khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya.” (HR. Muslim dan Ahmad)
Wallahu a’lam bi shawab
Oleh: Unix Yulia
Komunitas Menulis Setajam Pena
0 Komentar