Topswara.com -- Angka kemiskinan kian tidak terkendali. Perang terhadap stunting dan kemiskinan gencar dilakukan pemerintah. Namun, miris, banyaknya anggaran digunakan tidak selaras dengan program utama, yaitu mengentaskan kemiskinan yang kian menyedihkan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, mengaku miris terhadap fakta yang kini ada. Total anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 500 Trilliun justru tidak terserap ke rakyat miskin (kompas.com, 28/1/2023).
Anggaran ini malahan digunakan untuk beragam kegiatan kementrian yang tidak sejalan dengan tujuan program penanganan kemiskinan.
Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan menjadi 7 persen di tahun 2024. Dari 9,54 persen di tahun lalu (Radar Bogor, 30/1/2023).
Namun, anggaran yang diplotkan justru menguap di program-program non prioritas. Diantaranya, membeli 56 juta ton beras impor, membangun 3 juta ruang kelas SD, membangun 2,7 juta ruang kelas SMP, membangun 2 juta kelas SMA, membayar gaji 4 juta ASN selama 1 tahun lebih, 166 kali APBD kota Bogor tahun 2023, yakni Rp 3,08 Trilliun, 54 kali APBD Kabupaten Bogor, yakni Rp 9,1 Trilliun (Radar Bogor, 30/1/2023).
Anggaran yang semestinya dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan banyak juga digunakan untuk seminar, studi banding, atau rapat tentang pengentasan kemiskinan. Akhirnya, banyak anggaran terserap hanya dibidang studi-studi kemiskinan. Dan tentu saja, hal ini tidak dapat berpengaruh positif dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
Inilah wajah sistem demokrasi kapitalisme yang berbelit. Tidak tuntas mengentaskan kemiskinan. Namun, malah memperbanyak kegiatan-kegiatan yang tidak berfokus pada tujuan utama yang penting. Kemiskinan menjadi salah satu fokus masalah yang tidak tertuntaskan hingga kini.
Carut-marutnya pengelolaann sumberdaya alam di bawah sistem ekonomi kapitalisme menjadi biang keladi masalah kemiskinan yang semakin menjadi. Rakyat pun makin menderita. Birokrasi yang selalu memenangkan para pemilik modal dan korporasi. Para pemangku kebijakan pun tidak pernah menilik kondisi rakyat yang sesungguhnya.
Pengelolaan sumberdaya alam yang amanah seharusnya dapat menjadi pintu pemenuhan kebutuhan rakyat. Mengingat negeri ini begitu kaya sumberdaya, namun lemah dalam pengelolaan. Ini pun menjadi cerminan buruknya pengelolaan sumberdaya di tangan sistem destruktif.
Sistem ekonomi liberal yang kapitalistik. Segala kekayaan dikeruk, demi tebalnya kantong oligarki dan korporasi. Sementara rakyat sendiri, nasibnya gigit jari. Memprihatinkan.
Sistem ekonomi kapitalisme, praktis tidak menyajikan solusi tuntas dalam pengentasan kemiskinan. Segala design program yang dibuat hanya solusi semu. Tak dapat menuntaskan masalah dari akarnya.
Program pembangunan kelas-kelas sekolah, pengadaan beras, dan solusi-solusi sejenisnya, hanya berlaku temporal. Sementara waktu saja. Parahnya lagi, pengadaan sarana dan prasarana selalu diwarnai kasus penyelewengan dana. Miris.
Lantas bagaimana kemiskinan tersolusikan di tengah sistem yang tidak amanah mengurusi kepentingan rakyat?
Mustahil kemiskinan dapat tersolusikan di tengah sistem berbasis kapital. Karena sistem ini terbukti rusak dan tidak layak digunakan sebagai sumber pengaturan rakyat. Kemiskinan pun mustahil terselesaikan selama sistem yang diterapkan adalah sistem jahat yang tidak peduli nasib umat.
Sempurnanya pengelolaan sumberdaya hanya dapat terwujud dalam sistem Islam. Karena sistem Islam melahirkan para pemimpin amanah yang bertanggung jawab atas seluruh kepentingan rakyat atas dorongan iman dan takwa. Demi ridha Allah SWT. Inilah landasan bernegara yang mustahil terpisahkan dari konsep agama (syariat Islam). Karena syariat Islam-lah satu-satunya pondasi kuat yang menjaga setiap tabiat pemimpin rakyat.
Rasulullah SAW. bersabda, yang artinya “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Islam mewajibkan kriteria adil dan amanah dalam setiap diri pemimpin. Karena segala kepemimpinannya pasti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak.
Sistem Islam-lah satu-satunya sistem yang dapat tuntas mengentaskan kemiskinan.
Diawali dengan amanahnya pengelolaan sumberdaya alam yang ada. Demi tercukupinya seluruh kebutuhan rakyat. Negara mandiri mengelola segala sumberdaya. Rakyat pun dapat mengecap sejahtera. Tidak perlu anggaran mahal untuk mengentaskan kemiskinan. Karena secara logis, negara kaya sumberdaya seharusnya dapat sempurna mengelola. Agar rakyatnya terhindar dari segala bentuk kezaliman, salah satunya kemiskinan.
Kisah masyhur masa Kekhilafahan Bani Umayyah, di era kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Semua rakyat pada masa itu telah sejahtera. Bahkan tak ditemui orang miskin yang membutuhkan bantuan. Semua hidup berkecukupan.
Kesejahteraan ini merata di seluruh wilayah kekuasaan Islam, seperti Irak dan Basyrah. Khalifah pun mengirimi surat kepada Hamid bin Abdurrahman, Gubernur Irak. Agar membayarkan gaji para pegawai dan hak rutin di provinsi tersebut. Namun, ternyata semua telah tertunaikan. Sementara uang kas Baitul Maal masih begitu melimpah.
Hingga akhirnya dicari orang-orang yang membutuhkan dana, seperti orang yang terlilit hutang, butuh modal, dan sebagainya. Namun, semua telah terpenuhi sempurna.
Begitu sempurna pengaturan sistem keuangan yang disyariatkan Allah SWT. Berkah dan rahmat tercurah di dalamnya. Sejatinya, Baitul Mal secara resmi berdiri pada zaman kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Namun, awal mulanya telah mulai diterapkan sejak masa Rasulullah SAW. Ketika Beliau SAW memimpin pemerintahan di Madinah, Baitul Mal belum terlembaga. Akan tetapi, pengaturan keuangan telah terkontrol dengan amanah.
Luar biasa gambaran pengelolaan keuangan dan sumber daya di bawah kendali syariat Islam yang mensejahterakan. Inilah bukti bahwa syariat Islam menciptakan kemakmuran dan pemerataan kekayaan. Hingga hilanglah kemiskinan dan kezaliman di tengah kehidupan umat.
Wallahu a'lam bisshawwab.
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
0 Komentar