Topswara.com -- Meroketnya harga sejumlah sayuran membuat Bupati Kabupaten Bandung, mencanangkan suatu gerakan menanam sayuran. Beliau mengimbau warga untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai tempat yang bisa ditanami. Itulah bentuk upaya mewujudkan ketahanan pangan.
Ungkapan serupa disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Bandung, Emma Dety Dadang Supriatna, yang menginisiasi masyarakat untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan olehnya. Ia, bersama petani dan kepala Dinas Pertanian, mencontohkan sambil memetik hasil panen sayuran komoditas Buncis Baby Kenya di halaman pekarangan Rumah Dinas Bupati Bandung di Soreang, menurutnya dengan cara ini ketahanan pangan bisa terjaga. (RmolJabar, Rabu (14/12).
Banyak faktor yang menyebabkan harga-harga pangan naik, di antaranya karena cuaca ekstrem yang menimbulkan berbagai bencana seperti, longsor, banjir, erosi gunung, dan lainnya yang memungkinkan terjadi di daerah-daerah produksi sayuran. Naiknya harga BBM juga jelas menjadi salah satu pemicu kenaikan harga pada sejumlah kebutuhan masyarakat. Karena setiap barang baik sandang, pangan, dan papan menggunakan transportasi berbahan bakar minyak.
Gerakan menanam sayuran pun, tidak serta merta mewujudkan ketahanan pangan, sebab banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah seperti ketersediaan lahan, modal, pupuk dan ilmu bercocok tanam. Selain itu hal yang mendasar adalah apakah negara sudah melakukan perannya memenuhi dan menyejahterakan rakyat? Karena ada kebutuhan lain yang sifatnya primer dan diperlukan rakyat, bukan semata urusan perut seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Faktanya, kebutuhan mendasar rakyat saja negara (penguasa) belum mampu memenuhinya, padahal ini adalah kewajiban negara bukan menyerahkan pada masing-masing individu rakyat. Rakyat sudah demikian sulit, kemudian dipaksa mandiri tanpa fasilitas.
Negara kadang memilih mekanisme impor untuk kebutuhan dalam negeri, dibanding mengelola SDA hingga terwujudnya ketahanan pangan. Sepertinya impor adalah senjata andalan dalam sistem yang diterapkan negara hari ini, yakni kapitalisme. Dimana ada untung, di sanalah kebijakan hadir. Untung di sini tentu bukan untuk rakyat melainkan penguasa dan pengusaha.
Berbeda dengan kepemimpinan dalam Islam, seorang pemimpin akan mampu menjaga ketahanan pangan. Negara akan mendukung penuh usaha pertanian yang dilakukan rakyatnya.
Dengan memberikan kemudahan mengakses ketersediaan bibit dan pupuk terbaik, alat teknologi pertanian tercanggih, menyalurkan bantuan subsidi, membangun infrastruktur pertanian, jalan komunikasi, dan perairan. Termasuk menyelenggarakan riset-riset pendidikan pelatihan dan pengembangan teknologi, semisal intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.
Dari sisi penerapan hukum, Islam memiliki aturan untuk melarang penguasaan lahan dan menjamin semua lahan terkelola maksimal. Bahkan negara akan memperluas yang ditanami. Dalam Islam negara akan mengambil tanah yang terbengkalai dari pemiliknya dan diberikan kepada siapa yang mampu mengelolanya.
Dari aspek pendistribusian dan stabilitas harga, Islam akan mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami tanpa ada intervensi dari pemerintah atau penguasa. Negara hanya melakukan pengawasan jika terjadi kondisi yang tidak normal.
Adapun upaya yang dilakukan negara yaitu; menghilangkan penyebab distorsi pasar semisal penimbunan dan menjaga keseimbangan suplai. Selain itu negara tidak mengenakan cukai pada komoditas yang datang dari negara lain selama negara tersebut bertindak sama kepada komoditas yang dibawa dari warga negara Islam. Negara dalam sistem Islam menjamin pemenuhan pangan rakyat secara merata, menyediakannya dengan harga yang terjangkau.
Kebijakan pangan dalam sistem pemerintahan Islam akan mampu menciptakan kemandirian pangan. Sinergisitas dalam penguasaan sektor industri vital lainnya oleh negara adalah seperti pertanian, perikanan, farmasi, transportasi, telekomunikasi, infrastruktur, teknologi, dan sebagainya.
Seluruh aspek industri, terutama di bidang pangan, dibangun dengan paradigma kemandirian. Tidak akan tergantung kepada asing, baik dari sisi teknologi, ekonomi, maupun politik.
Rasulullah SAW. bersabda,
“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari Muslim)
Berdasarkan paradigma ini, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Jika negara menjalankan perannya, maka masyarakat secara keseluruhan menjadi tenteram dan damai tidak ada kekhawatiran, karena berada dalam naungan kepemimpinan Islam yang mensejahterakan.
Kedaulatan pangan tidak akan pernah bisa terwujud selama bukan sistem pemerintahan Islam. Islam sebagai agama sekaligus menjadi sebuah ideologi yang sempurna untuk mengatasi problematika kehidupan.
Wallahu a'lam bish-shawwab.
Oleh: Oom Rohmawati
Komunitas Penulis Mustanir
0 Komentar