Topswara.com -- Polemik beras di Indonesia kembali terjadi, sehingga Bank Dunia menyampai kalau harga beras Indonesia 28 persen selama satu dekade adalah harga yang termahal dibandingkan Kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Beredarnya opini data ini membuat sebagian rakyat hanya bisa mengelus dada karena sehari-harinya harga bahan pokok sudah melambung naik, tetapi pihak pemerintah membantah bahwa opini data harga beras naik dari Bank Dunia tidaklah benar demikian. (Laporan terbaru Bank Dunia “Indonesia Economic Prospect (IEP) Desember 2022”).
Laporan ini langsung dibantah oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, harga satuan kilo beras di Indonesia tidaklah benar lebih mahal se ASEAN, ia melanjutkan, karena data dari Bank Dunia ini tidak menunjukkan sampling statistik data yang benar, katanya disela-sela rapat kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Jakarta.
Hal senada disampaikan oleh Ma'ruf usai Konferensi Islam Asean, ia menyatakan, kalau secara keseluruhan harga beras tidak yang termahal. Mungkin juga tidak yang termurah. Karena penetapan harga beras sudah menjadi keputusan pemerintah yang tepat untuk kebanyakan masyarakat yang tidak mengalami keberatan atas kebijakan ini (cnnIndonesia.com, 24/12/2022).
Jadi, data dari Bank Dunia terhadap kenaikan harga beras di Indonesia menurut pemerintah tidaklah benar. Namun, pernyataan kedua belah pihak ini sudah terbaca di kalangan masyarakat, karena sedari awal masyarakat ikut merasakan naiknya berbagai bahan pokok salah satunya beras.
Di mana satuan kilo beras dijual mencapai Rp10.000-Rp15.000, belum lagi harga bahan pokok seperti, telur, cabai, ikan, ayam, dan lainnya juga ikut naik, jauh sebelum polemik beras kembali terjadi.
Seharusnya hal ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah yang mengelola dan mengatur kenaikan harga bahan pokok di Indonesia. Karena rakyat sangat berharap pemerintah dapat meringankan beban kehidupan rakyat, dengan memberikan subsidi atau memberikannya secara cuma-cuma, mengingat setelah badai Covid-19 melanda membuat perekonomian rakyat makin sekarat ditambah lagi mendengar kabar kebutuhan pokok seperti beras kembali naik, makin terasalah beban yang ditanggung rakyat.
Negara Gagal Memenuhi Kebutuhan Pangan Rakyat
Di samping beredarnya kabar harga beras naik, akan tetapi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk beras agar terjamin kualitas produk dan manfaatnya pun belum terjamin. Bagaimana bisa Indonesia gagal menjamin SNI agar produk tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Seharusnya pemerintah tidak membuat kesalahan yang bisa berakibatkan fatal dan menjadi bumerang di tengah masyarakat yang saat ini masih berharap penuh kepada pemerintah.
Jangan sampai rakyat dilema dan dibuat kecewa karena kenaikan harga bahan pokok, akhirnya kepercayaan masyarakat hilang, berbahaya juga ketika gizi masyarakat tidak diperhatikan akibat SNI belum dijamin dengan baik dan ini akan membuat pemerintah menanggung akibatnya.
Sementara status Indonesia dalam dua tahun belakangan ini, memiliki data bahwa banyak anak-anak yang mengalami stunting artinya kekurangan gizi dan para ibu pun tidak mempunyai gizi yang baik agar asinya lancar dan bermanfaat untuk kekebalan tubuh anak.
Artinya, pemerintah sudah gagal dalam memenuhi kebutuhan pangan termurah dan terbaik untuk masyarakat, dan pemerintah juga tidak memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat sesuai undang-undang yang berlaku di tengah masyarakat sampai sekarang.
Citra demokrasi yang selalu digaungkan di Indonesia secara perlahan akan mengakibatkan kelemahan dimata masyarakat, karena berbagai aspek kehidupan tidak lagi berpihak kepada masyarakat menunjukkan bahwa sistem demokrasi saat ini tidak lagi mampu menjadi pelayan terbaik bagi masyarakat Indonesia.
Islam Memenuhi Kebutuhan Rakyat
Kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat adalah hal utama yang akan dipenuhi seorang khalifah Islam, maka tidak ada kebijakan yang membuat masyarakat kecewa dengan harganya dan mampu memenuhi sesuai kebutuhannya. Kemudian khalifah akan menjamin standar kehalalan dan manfaat seperti beras dan berbagai bahan pokok lainnya.
Negara juga tidak akan segan-segan memberikan subsidi di setiap kebutuhan pokok kepada masyarakat dan ini bukanlah beban bagi khalifah. Bahkan khalifah akan memberikan lahan secara gratis untuk petani agar menanaman seperti padi dapat dikelola dengan baik, kemudian didistribusi untuk kebutuhan masyarakat.
Seperti inilah kebijakan yang akan didapatkan masyarakat dalam naungan sistem Islam karena khalifah akan mengutamakan kemaslahatan yang akan menyejahterakan kehidupan masyarakat dan negara.
Ketika pemerintahannya adalah Islam maka segala kebutuhan pokok akan dikelola dengan baik, maka tidak akan ada lagi dilema dan polemik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Atas kesadaran demi kemaslahatan masyarakat, kita sepakat bahwa hanya dengan sistem Islamlah masyarakat mendapat kesejahteraan dalam setiap aspek kehidupan.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
اَفَحُكْمَ الْجَـاهِلِيَّةِ يَـبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّـقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ
“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (QS. Al-Ma’idah [5]: 50).
Wallahualam bissawab.
Oleh: Muzaidah
Aktivis Dakwah Muslimah
0 Komentar