Topswara.com -- Beberapa waktu lalu Menko Bidang Kemaritiman dan infestasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan kesiapan KTT G20 sudah 100 persen. Dengan mengusung prinsip inklusivitas.
KTT G20 di bawah kepemimpinan Indonesia sebagai tuan rumah tahun ini akan melibatkan 17 kepala negara/pemerintahan dan 3.443 delegasi.
Tidak sedikit biaya yang digelontorkan oleh pemerintah demi keberhasilan acara forum internasional tersebut 75 triliun rupiah tentunya ini adalah harga yang fantastis demi membujuk anggota G20 agar bisa terlaksana di Bali. Tidak hanya biaya bahkan pengamanan tempat pelaksanaan pun sangat ketat.
Luhut berharap seluruh pihak menjaga wajah Indonesia di mata dunia. Indonesia disebut memiliki peran strategis dalam percaturan global. Luhut berpesan, dari Bali, Indonesia mengajak dunia untuk pulih bersama dan bangkit lebih kuat dengan bergotong royong membawa perdamaian masyarakat dunia.
Menyoal berbagai kekhawatiran puncak acara KTT G20 tidak mencapai komunike dari para kepala negara, Luhut tak ambil pusing. Menurut dia, mencapai komunike atau tidak, yang jelas G20 di bawah kepemimpinan Indonesia sudah menghasilkan banyak kesepakatan di berbagai bidang. (JawaPost.com 13/11/2022)
Tentunya pernyataan tersebut menjadi kontradiktif di masyarakat. Jikapun ada hasil yang menguntungkan, apa benar keuntungan tersebut bisa dirasakan masyarakat secara keseluruhan? Karena pada faktanya Indonesia hanya sebagai regulator negara-negara maju untuk mengeruk kekayaan Indonesia.
Persoalan ekonomi yang kian pelik membuat rakyat semakin tercekik.
Kenaikan harga bahan pokok efek dari kenaikan BBM, inflasi, angka kemiskinan yang terus meningkat, konflik sosial, dan kriminalitas merajalela. Semua ini begitu sangat dirasakan oleh masyarakat. Persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini jelas menggambarkan kontradiksi dari apa yang dijelaskan oleh ketua bidang dukungan penyelenggara acara tersebut.
Keberadaan Indonesia sebagai Presidensi G20 nyaris seperti EO yang melayani kepentingan negara besar.
Jika ditelisik kembali dengan fakta yang terjadi, sangat nampak bahwa sistem sekuler kapitalisme yang berperan.
Sistem sekuler kapitalisme yang memisahkan agama dari kehidupan sehingga dalam berperilaku tidak ada kontrol, bebas melakukan apa yang diinginkan walaupun merugikan rakyat.
Negara yang menerapkan sistem ini akan berpendapat sah-sah saja dalam mengeruk sumber kekayaan alam demi kepentingannya sendiri tanpa peduli nasib rakyatnya. Pada akhirnya keuntungannya akan diperoleh bagi mereka yang memiliki modal atau para investor. Inilah yang menjadi akar permasalahan ekonomi yang semakin sulit dan menggurita.
Pada akhirnya negara tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya, sempitnya lapangan pekerjaan ditambah banyaknya kasus PHK oleh berbagai perusahaan. Solusi yang diberikan negara nyatanya hingga saat ini belum terwujud.
Yang ada justru sebaliknya negara telah membuka lebar pintu investasi asing, yang berakibat hasil sumber daya alam hanya mengalir kepada mereka para kapital dan pemilik modal. Lagi-lagi rakyat menjadi korban.
Beginilah pola hidup dunia kapitalisme. Forum pertemuan dan kesehatan yang di elu-elukan dapat menghasilkan kebijakan dunia terhadap krisis yang dialami, pada akhirnya tidak memberi solusi untuk kesejahteraan dunia. Melainkan menjadi kesempatan bagi negara-negara maju untuk mengeruk sumber kekayaan alam, dengan dalih investasi agar memiliki modal untuk kemajuan negara.
Berbeda dengan aturan kapitalisme, negara dalam Islam akan sangat berhati-hati memperhatikan skala prioritas dalam mengatur keuangan. Terlebih uang negara, sehingga termasuk kepemilikan umum yang menjadi kewajiban negara untuk mengatur, dan dipergunakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Telah Allah tetapkan agar tidak menghamburkan atau melakukan pemborosan dalam hal tidak berguna.
Sebagaimana Allah SWT. berfirman:
“...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya.” (QS. Al-Isra’: 26-27).
Ayat inilah yang seharusnya menjadi pedoman bagi negara, dalam mengelola keuangan agar bisa bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat. Jangan sampai dana yang dikelola negara justru disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak memberikan manfaat hingga kesejahteraan masyarakat terabaikan.
Islam datang untuk memberikan pemahaman secara totalitas, baik individu, bermasyarakat dan bernegara. Serta membebaskan manusia dari kezaliman sistem rusak, yang membuat manusia terbelenggu dari investasi dan perjanjian yang merugikan.
Namun semua itu akan terwujud jika negara mengembalikan penetapan hukum hanya kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya. bukan di bawah kendali asing dengan menjadi anteknya.
Sudah seharusnya sebagai muslim mulia, untuk terus berupaya mengembalikan nilai-nilai Islam yang luhur. Secara historis telah terbukti selama kurang lebih 13 abad negara adidaya mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di bawah naungan kekuasaan sistem Islam.
Wallahua'lam bish shawwab.
Oleh: Khatimah
Sahabat Topswara
0 Komentar