Topswara.com -- Sudah menjadi rahasia umum, ketika menjelang natal dan tahun baru (nataru) harga bahan pokok melonjak dibandingkan hari-hari biasanya. Sebenarnya apa akar penyebabnya? Serta bagaimana sikap yang harus kita ambil?
Dikutip dari cnbcindonesia.com (14/12/2022), harga-harga bahan pangan terpantau melonjak tinggi hari ini, Rabu (14/12/2022). Pedagang pasar tradisional mendesak pemerintah segera turun tangan untuk menekan laju kenaikan harga sembako, terutama mendekati Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).
Kenaikan harga hampir disemua bahan-bahan pokok seperti ayam, bawang merah, bawang putih, cabai, telur bahkan sayur-sayuran. Sebagai contoh, bawang merah mengalami kenaikan 0,91 persen jadi Rp 35.310 /kg, bawang putih 0,70 persen jadi Rp 25.720 /kg, telur ayam 0,60 persen jadi Rp 30.050 /kg.
Fenomena kenaikan harga ini hampir terjadi setiap tahunnya dan sebenarnya masyarakat sudah tidak kaget lagi. Namun hal ini juga dikeluhkan oleh masyarakat maupun pedagang. Karena sudah pasti menyusahkan rakyat. Apalagi pada kondisi saat ini, ekonomi sulit, phk dimana-mana dan berbagai permasalahan lainnya.
Dengan adanya kejadian berulang setiap tahunnya ini, sudah seharusnya pemerintah mengantisipasi jauh-jauh hari. Seperti menjaga rantai stok pangan, operasi pasar untuk mencegah penyebab terjadinya kenaikan harga, penimbunan, dan monopoli.
Namun pada faktanya tak ada perubahan sama sekali. Tak hanya rakyat yang merasakan kesulitan bahkan pedagang pun sama. Sebagai contoh, pedagang sayur keliling harus mengurangi jumlah dagangannya, karena takut apabila barang dangangan banyak tersisa akibat harga yang diluar jangkauan masyarakat. Miris sekali bukan? Problem tahunan tetapi terkesan diabaikan pemerintah.
Untuk mengatasi kondisi ini pemerintah harusnya mencari akar permasalahannya terlebih dahulu, sehingga solusi yang tepat bisa didapatkan. Namun sayangnya, pada sistem kapitalisme sekuler saat ini pemerintah cenderung abai dan tidak menyadari bahwa sistem yang digunakan sangat lemah, dan solusi yang diberikan banyak menimbulkan permasalahan baru.
Kesejahteraan rakyat bukanlah fokus utamanya, jabatan yang diperoleh hanya digunakan sebagai alat untuk mendapatkan tujuannya, yaitu keuntungan materi. Ibaratnya mau masyarakat menangis meraung, jungkir balikpun tak dihiraukannya.
Berbeda apabila Islam diterapkan. Pemerintah sejatinya sebagai pelayan dan pengurus masyarakat. Wajib untuk mengatasi semua permasalahan umat dan menjamin kesejahteraan umat baik dalam bidang ekonomi, kehidupan sehari-hari, kesehatan dan lain sebagainya. Apabila masyarakat tidak mampu membeli maka negara wajib memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya.
Seperti masalah pangan ini, negara akan menyelesaikan secara mengakar, apa-apa saja yang menjadi penghambat terjaminnya kebutuhan pangan dan jaminan berusaha, sehingga tidak ada lagi fluktuasi harga yang memberatkan, distribusi pangan kurang dan lain sebagainya. Pemerintah juga akan melarang adanya praktek ribawi, penimbunan barang dan melakukan pengawasan.
Dengan cara strategi politik ekonomi Islam, perdagangan, industri dan pertanian yang menjamin kemandirian dan kedaulatan negara. Tidak akan ada lagi celah-celah penyelewengan kekuasaan karena penerapan sistem sanksi dan peradilan Islam yang tegas.
Sudah saatnya kita beralih dari sistem sekuler ke sistem Islam. Dengan sistem Islam kesejahteraan masyarakat akan terjamin, ridha Allah akan didapatkan.
Wallahu a’lam bi shawab
Oleh: Unix Yulia
Komunitas Setajam Pena
0 Komentar