Topswara.com -- Indonesia dan Cina sejak tahun 2015 melakukan kerjasama untuk membangun kereta api cepat Jakarta – Bandung. Melalui PT KCIC didirikan pada Oktober 2015 merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN (PSBI) dan konsorsium perusahaan kereta api Cina melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Namun rencana ini menuai banyak kontroversi, yaitu
Pertama, jarak yang terlalu pendek. Jarak Kereta api cepat Indonesia Cina ini hanya mencapai 142 km dengan 5 pemberhentian, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, serta Stasiun Tegalluar.
Dengan jalur sependek itu dan memiliki lima pemberhentian banyak orang berspekulasi bahwa kecepatan kereta api tersebut tidak akan maksimal. Meskipun menurut spesifikasi satu rangkaian CR400AF (tipe kereta yang digunkan) terdiri dari 8 kereta dengan komposisi empat kereta bermotor dan empat lainnya tanpa motor.
Dengan komposisi ini, memungkinkan kereta CR400AF memiliki kecepatan desain hingga 420 kilometer per jam dan kecepatan operasional 350 kilometer per jam. Menurut Said Didu kecepatan maksimal kereta cepat hanya 150 km/jam apabila dilihat dari panjang jalur. Jalur kereta api ini dinilai terlalu pedek untuk kereta agar mencapai kecepatan maksimal. Dan masalah lainnya adalah kereta ini berhenti dipinggiran kota, bukan di pusat kota.
Kedua, pembengkakan biaya, kereta api ini telah mengalami pembengkakan biaya yang cukup banyak, yaitu senilai 22,7T sehingga biaya pembangunan ini telah mencapai 117,5T.
Pembengkakan ini dinilai akan terus meningkat seiring berjalannya waktu, karena menurut prediksi awal kereta ini akan selesai pada 2018, namun nyatanya hingga akhir tahun 2022 kereta ini tak kunjung selesai.
Dan diperkirakan selesai tahun depan. Itu artinya kereta ini telah molor selama lima tahun dari rencana awal. Dan karena molor tersebut akan terjadi pembengkakan di pemeliharaan, pekerja dan lain-lain.
Ketiga, tiket kereta yang terlalu mahal, yaitu 150k untuk jarak terdekat dan 350k untuk jarak terjauh. Dan masyarakat masih memiliki alternative lain yang jauh lebih murah dengan waktu tempuh yang hampir sama (dengan perkiraan tujuan akhir penumpang menuju pusat kota Bandung).
Alternative itu adalah menggunakan kereta Parahyangan karena KA Parahyangan berhenti di pusat kota. Dan apabila dijumlah maka untuk pergi ke pusat kota KCIC diperkirakan akan memakan biaya 500k dengan estimasi naik taksi dari rumah ke Halim, dan naik taksi Padalarang/Tegalluar menuju pusat kota.
Sedangkan apabila naik KA Parahyangan apabila naik transportasi umum dari manapun ke Gambir dari Jakarta akan memakan biaya 7k sehingga total biaya sekitar 107k. Hal ini disampaikan oleh Said Didu dalam podcastnya.
Infrastruktur Kapitalis Menjadi Kanibal
Apabila dilihat dari dari pemeparan diatas kita sudah tahu bahwa kereta ini sebenarnya tidak layak dan sangat mahal, karena memakan biaya nyaris 1T per km. Dan karena ketidaklayakan ini, dan kereta ini terus dipaksakan untuk selesai (indonesia tidak bisa seenaknya memutus kerja sama ini, karena ada resikonya) maka pemerintah harus menanggung resiko yang sangat besar, karena maju kena mundur juga kena.
Akhirnya pemerintah memutuskan untuk menutup KA Parahyangan, agar para penumpang beralih ke KCIC. Kebijakan ini tentu sangat zolim karena pemerintah menghapus transprortasi umum yang lebih murah bagi masyarakat demi menjalankan proyek Cina. Dengan kata lain pemerintah akan “menghabisi” KA milik BUMN demi munghidupkan KCIC.
Namun apabila rencana ini berhasil dijalankan dan dengan catatan seluruh pengguna KA Parahyangan berpindah ke KCIC biaya itu dinilai masih kurang, maka akan memungkinkan bagi KCIC untuk melakukan tindak kanibalisme yang lain.
Solusi
Solusi untuk masalah ini adalah seharusnya pemerintah tidak perlu membangun sesuatu yang tidak layak. Dan pemerintah tidak boleh menyerahkan pembangunan atau pengelolaan transportasi umum ke swasta apalagi asing.
Karena menyediakan transportasi umum yang layak itu adalah kewajiban negara bukan swasta atau asing. Namun dalam system kapitalis saat ini rasanya hal itu sulit untuk dilakukan. Dan satu-satunya negara yang mampu menyediakan transportasi umum yang layak tanpa mengambil keuntungan dari rakyatnya adalah negara Islam.
Oleh: Annatsa Fahimatun Nada
Sahabat Topswara
0 Komentar