Topswara.com -- Dilansir dari timesindonesia.com Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana mengatakan bahwa Pemkab Bandung menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Barat yang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp8,9 miliar dari Kementerian Keuangan.
Hal tersebut diberikan karena Kabupaten Bandung dinilai telah berhasil mengendalikan inflasi daerah. Ia juga mengungkapkan jika semua itu tidak lepas dari peran Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam memberi arahan untuk mengatasi inflasi di daerahnya.(31/10/2022)
Selain itu, Bupati Dadang Supriatna juga meraih penghargaan Anugrah Anubhawa Sasana Desa dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal ini didapatkan karena ia dinilai telah berhasil mengembangkan desa-desa binaan di wilayah Kabupaten Bandung. (detik.com 3/11/2022)
Jika saja boleh mengatakan, semua keberhasilan di atas bukanlah informasi yang dibutuhkan oleh rakyat. Sebab, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah tanggung jawab pemimpin dalam mengurus dan melayani kebutuhan publik, kepala per kepala.
Mengingat kebijakan dari pemerintah pusat dari hari ke hari makin mencekik dan memaksa rakyat mencari solusi sendiri akibat kebijakan tersebut. Belum lah terurai masalah yang satu, datang masalah yang lain. Sudahlah kebutuhan pokok melambung, datang kebijkan baru yang tak kalah menyesakkan seperti kenaikan tarif dasar listrik, gas, BBM, transportasi, dan kebutuhan mendasar publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
Oleh karena itu, bagaimana bisa para pemimpin daerah mendapatkan penghargaan di tengah banyaknya rakyat yang kesulitan? Dana insentif bukanlah suatu hal yang menakjubkan manakala negara dan pejabatnya mengabaikan hak mendasar rakyat. Prestasi pemimpin harusnya berwujud nyata pada kesejahteraan riil masyarakat dengan pelayanan serta pengurusan mereka dengan optimal.
Seharusnya, penguasa dikatakan berprestasi jika mereka menyibukkan dirinya dalam mengurusi urusan rakyat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pemikiran untuk menjaga pemerintahan dan melindungi umatnya, mempunyai jiwa yang baik, keahlian dan kemampuan untuk menjalankan perkara kenegaraan, mampu menyelesaikan problematika kerakyatan yang tengah dihadapi dan menuntaskannya penuh kebijaksanaan dan keadilan.
Jadi, penguasa sejati yang patut diberi penghargaan yaitu mereka yang memfokuskan perhatiannya pada urusan umat serta berjuang demi kebaikan dan keberkahan mereka.
Harapan ini tentu utopis belaka jika penguasa masih menganut kapitalisme yang diterapkan secara sistemis, di mana kepentingan rakyat dinomor duakan akibat target mendapatkan penghargaan dan prestasi semu.
Pemerintah pusat dengan semua kebijakan dan UU-nya hanya ingin para pejabat termasuk di daerah untuk menjalankan program ekonomi di sektor riil, tanpa memperhatikan substansi yang diinginkan rakyat. Sangat menyedihkan, peran penguasa hanya untuk sekedar mengejar apresiasi dunia.
Para penguasa hari ini terjebak ideologi kufur yang melandaskan perbuatannya pada arahan Barat yakni manfaat dan kebebasan. Sejatinya, kapitalisme telah nyata gagal dalam mewujudkan masyarakat adil, sejahtera, aman yang diidam-idamkan seluruh manusia.
Ideologi ini juga telah menjerumuskan umat manusia ke jurang penderitaan dan kesengsaraan yang dalam. Memang, kapitalisme telah membawa pertumbuhan ekonomi, tetapi itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian orang, kelompok ataupun negara.
Ironisnya para penguasa negeri ini justru dengan bangga menerapkan sistem kapitalisme ini, baik nilainya maupun prinsip-prinsipnya. Padahal kerusakan dan kezalimannya sudah jelas terbukti adanya.
Mereka dalam praktiknya selalu berlindung di balik kepentingan rakyat. Sedangkan pada saat yang sama mereka tanpa sadar juga membuat kebijakan-kebijakan yang membebani rakyat demi keuntungan dan kepentingan pribadi mereka.
Kondisi ini kian tak terpecahkan, bila negara tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di negerinya sendiri, seperti persoalan korupsi, ketergantungan terhadap asing, penegakan hukum, utang luar negeri, konflik sosial dan lain-lain.
Berbeda halnya dengan ajaran Islam. Dimana negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga rakyatnya. Sebab, konsep kehidupan umat manusia terutama kaum Muslim adalah terikat pada perintah-perintah Allah SWT. dan memandang kemuliaan manusia dari ketakwaannya, bukan dari materi ataupun atribut fisik lainnya.
Hal ini membentuk mentalitas mulia yang mampu menempatkan keridhaan Allah SWT. di atas kepentingan pribadi. Sehingga tujuan hidup manusia itu adalah untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat daripada sekedar mengejar kenikmatan dunia sesaat.
Dengan demikian, hal ini juga akan mematahkan gambaran para pemimpin materialis yang hanya fokus pada uang dan materi tanpa peduli konsekuensinya bagi umat. Sehingga eksploitasi dan kezaliman dapat diminimalisasi. Karena itulah sistem Islam akan mencegah kesengsaraan dari akarnya dan menempatkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat.
Selain itu, kepemimpinan dalam Islam akan mendapatkan kepuasan dari umatnya. Ada banyak sekali sosok pemimpin pada masa peradaban Islam yang layak dijadikan figur sebagai pemimpin sejati. Umar bin Abdul Aziz salah satunya. Beliau adalah sosok pemimpin yang bertanggung jawab, amanah dan sangat mengutamakan kehidupan rakyatnya.
Bukti nyata itu tergambar pada masa pemerintahannya yang kurang dari tiga tahun tapi mmpu menyejahterakan rakyatnya, tak satu pun rakyatnya menerima zakat dari baitul mal atau kekurangan secara finansial bagi para pemuda yang hendak menikah.
Bahkan ketegasan beliau terhadap para pejabat yang menyalahi jabatannya, seperti pungutan jizyah atas para mualaf oleh Al-Jarrah bin Abdullah Al-Hakimi. Beliau pun mengirim surat kepada Al-Jarrah bin Abdullah Al-Hakimi, Wali Kota Khurasan, yang isinya, “Perhatikanlah rakyatmu yang salat menghadap kiblat! Bebaskanlah mereka dari jizyah!” Alhasil, ternyata hal itu membuat penduduk yang masuk Islam semakin bertambah.
Inilah salah satu gambaran riil negara yang menerapkan aturan Allah. Kepemimpinan yang baik, akan terlahir dari sistem yang baik, begitupun sebaliknya. Dalam Islam, memiliki pemimpin amanah adalah mutlak suatu keharusan. Ketika pemimpin amanah, ia dapat menjalankan tugas yang diembannya dengan baik dan tidak akan mengkhianati tugasnya.
Allah SWT. berfirman: “Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta jangan mengkhianati amanah-amanah kalian, sementara kalian tahu.” (TQS. al-Anfal : 27)
Dengan demikian, penguasa harus orang yang memiliki kemampuan menjalankan amanah kekuasaan. Seseorang yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi umatnya. Tentu diperlukan sistem dan kepemimpinan yang baik untuk merealisasikannya.
Islam dengan seluruh kesempurnaannya menawarkan visi politik yang sama sekali berbeda untuk dunia agar terlepas dari belenggu kesengsaraan dan kezaliman. Visi tersebut adalah kepemimpinan tunggal untuk umat Islam di seluruh dunia, yang tidak akan membiarkan umat tercerai-berai dan tereksploitasi hanya karena kepentingan nasional yang sempit.
Islam akan menciptakan kebaikan yang berkelanjutan, menghapus penderitaan umat dan membawa perubahan bagi kehidupan manusia pada umumnya.
Wallahu a’lam bii Ash-Shawab.
Oleh: Nurul Aini Najibah
Aktivis Dakwah
0 Komentar