Topswara.com -- Akhir-akhir ini, Pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak terjadi di pabrik sepatu dan tekstil dalam negeri. Hal ini diakibatkan adanya perlambatan ekonomi dan lonjakan inflasi di negara tujuan ekspor.
Perlambatan ekonomi memang terjadi di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan China. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI). Penundaan dan pembatalan ekspor pun dilaporkan terus terjadi, bahkan sudah ada yang mengalami pembatalan sampai 50 persen.
Dijelaskan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani bahwa perlambatan ekonomi negara maju dipengaruhi oleh geopolitik dan perang di kawasan Ukraina yang memicu tekanan inflasi yang tinggi. Selain itu, kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) diperkirakan lebih tinggi dengan siklus lebih panjang.
Mengutip dari catatan Disnakertrans Jawa Barat, per September 2022, ada 4.155 buruh yang sudah di-PHK. Data itu dikutip dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial (HI) menurut Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. Namun, Better Work Indonesia ILO (BWI-ILO), lembaga nirlaba kerja sama Organisasi Buruh PBB ILO) melaporkan, sudah ada 47.539 karyawan di Jawa Barat yang di-PHK dan dilaporkan berpotensi di-PHK. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaporkan sudah ada 73.644 orang pekerja di Jawa Barat yang di-PHK, (cncbindonesia, 6/11/2022).
Ancaman Krisis Global dan Ketegangan Geopolitik Berdampak pada Industri
Fakta yang terjadi, dunia sekarang bukan hanya sedang mengalami dua krisis besar, yakni krisis pandemi dan krisis iklim. Akan tetapi juga menghadapi ketegangan politik yang belakangan makin memanas. Pengerahan puluhan ribu pasukan Rusia di kawasan perbatasan ke Ukraina mengingatkan dunia ke masa-masa Perang Dingin yang memecah Eropa menjadi dua blok militer. Washington telah memperingatkan Moskow agar tidak menginvasi Ukraina dan mengancam akan membalas dengan sanksi yang luas dan masif.
Tetapi beda halnya di Uni Eropa (UE) sendiri, belum ada kesepakatan tentang apa yang perlu dilakukan. Beberapa negara anggota UE, terutama yang pernah berada di bawah pengaruh Uni Soviet dulu, menuntut langkah yang lebih tegas terhadap Rusia. Sementara Jerman bersikap lebih hati-hati dan tidak ingin ada konflik terbuka dengan Vladimir Putin.
Selain Rusia, sikap Cina dalam sengketa tentang status Laut Cina Selatan juga makin keras. Cina beberapa kali mengerahkan pesawat militernya memasuki wilayah udara Taiwan sambil mengancam semua negara yang membuka hubungan diplomasi dengan negara pulau itu. Di lain pihak, AS berulangkali menegaskan kewajibannya untuk mendukung Taiwan, jika negara kecil itu diserang. Pertikaian AS-Cina membuat negara-negara di Asia Tenggara was-was.
Setiap konflik militer bisa mengganggu upaya pemulihan ekonomi di kawasan itu. Beberapa bulan belakangan, AS dan Cina mengirim pejabat tingginya berkeliling Asia untuk memperluas pengaruh geopolitiknya. Pengumuman AS untuk memboikot Olimpiade Musim Dingin di Beijing yang rencananya akan berlangsung Februari mendatang menambah ketegangan. Cina sendiri sudah mengancam bahwa AS dan siapa saja yang mengkuti langkahnya akan "membayar harga mahal" atas keputusannya.
Memang benar dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Inilah indikasi keserakahan manusia yang tidak berkesudahan. Dengan menggunakan asas politik yang liberal sebagai dasar negara. Terciptalah sistem kapitalisme yang semua dilandaskan dengan materi. Berhukum dengan hukum buatan manusia yang hanya menguntungkan bagi para kapital. Menumbuhkan para kaum borjuis yang haus akan dunia.
Bobroknya sistem kapitalisme ini menghilangkan rasa empati menjadi apatis. Sistem ini merupakan sistem yang rentan krisis dan akan terus berulang mengakibatkan krisis. Tak ayal, industri akan terdampak dan mengakibatkan PHK massal. Jadilah nasib pekerja yang malang. Jika sistem ini terus-menerus masih diterapkan justru kesengsaraan akan terus bertambah.
Disisi lain, dalam negeri kita saat ini pemerintah malah memberikan angin segar bagi para Tenaga Kerja Asing berbondong-bondong masuk untuk bekerja. Ibarat kata, rakyat sendiri dianak tirikan. Pemerintah justru tunduk pada Cina dengan dalih investasi.
Ini pun tak luput dari hasil disahkannya UU Omnibus Law yang semakin merugikan para pekerja. Beginilah jika sistem buatan manusia menjadi landasan hidup. Hukum yang dihasilkan pun akan cenderung menguntungkan bagi para kapital. Rakyat hanya mendapatkan sisa-sisa sampahnya saja.
Hanya dengan meninggalkan serta merubah sistem batil lapitalisme ini dengan sistem yang shahih, yakni sistem Islam, kesejahteraan pun akan terwujud.
Sistem Islam yang mana sistem ini berasal langsung dari Allah SWT mampu menjadi solusi praktis menyelesaikan problematika dunia saat ini. Sebagai contoh, pada saat Daulah Islam berdiri selama 13 abad dengan kegemilangan peradabannya. Sehingga mampu memayungi hampir dua pertiga dunia. Dimana dalam sistem Islam, seorang pemimpin negara yakni, khalifah. Benar-benar menjalankan amanah sebagai ra'in serta pelayan umat.
Sejarah mencatat, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang membangun lembaga Baitul Mal. Dengan mengklasifikasikan sumber pendapatan negara dengan beberapa kebijakan. Diantaranya pendapatan zakat dan `ushr.
Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di baitul mâl pusat dan dibagikan kepada delapan ashnâf, seperti yang telah ditentukan dalam Al-Qur`an.
Pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan.
Pendapatan kharâj, fai, jizyah, `ushr, dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.
Selanjutanya dalam mendistribusikan harta baitul mâl, Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu. Yakni, Departemen pelayanan militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
Umar bin Khattab telah memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi manajemen keuangan negara dalam sejarah Islam, antara lain dengan mendirikan baitul mâl secara institusional. Selain menjadikan baitul mâl sebagai sebuah lembaga otonom dalam pemerintahannya, Umar juga menjadikan pengawasan pasar (al-hisbah) yang telah digagas oleh Rasulullah SAW menjadi sebuah lembaga tersendiri.
Umar mereformasi hak kepemilikan tanah. Sebelum masa Khalifah Umar, tanah taklukan dibagi-bagikan kepada para prajurit muslim yang ikut berperan dalam penaklukannya secara langsung. Namun ketika Umar menjabat sebagai khalifah, tanah-tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin sudah tidak dibagi-bagikan lagi secara langsung, akan tetapi diserahkan kepada penduduk yang ditaklukkan untuk dikelola dan diberdayakan secara produktif sehingga memberikan output dan menambah income yang sangat besar bagi keuangan negara.
Inilah gambaran sejarah jika sistem Islam diterapkan. Bukan penjajahan dan perampasan seperti sistem Kapitalisme saat ini. Resesi ekonomi dunia pun bukan lagi menjadi ancaman. Hanya rahmatan lil alam yang sejatinya terwujud. Tidakkah kita merindukan sistem Islam kembali?
Wallahu alam bishawab.
Oleh: Sri Damini
Sahabat Topswara
0 Komentar