Topswara.com -- Tak henti–hentinya ajaran Islam menjadi objek dan sasaran empuk untuk dinistakan. Tak sedikit dari mereka yang mengaku beragama Islam, dengan ponggahnya menjelekkan ajaran agamanya sendiri.
Mulai dari gerakan shalat, Nabi dan Rasul, perbuatan halal dan haram serta yang terakhir adalah ajaran Islam mengenai tatanan negara atau khilafah. Mulai dari yang muda hingga dewasa, pun juga dari kalangan sipil, aparat hingga pejabat negeri dengan santainya mencederai ajaran agama mereka sendiri. Sungguh menjadi tanda tanya besar, ada apa dengan negeri ini?
Disisi lain negara membentuk badan khusus untuk menanggulangi dan menangani masalah terorisme. Namun, teroris di sini distigmakan kepada hal–hal yang berbau Islam. Mereka yang bernama Densus 88 anti teror kerap kali menangkap teroris bercirikan seorang muslim/muslimah yang terlihat taat. Bukti yang mereka beritakan juga tertuju kepada ajaran-ajaran Islam. Baru-baru ini pun tengah muncul berita terkait terorisme yang disangkutpautkan terhadap Islam kembali.
Siti Elina yang menodongkang pistol kepada Paspampres di depan Istana Merdeka disebut-sebut sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia. Kejadian tersebut terjadi pada 25 Oktober 2022. Menurut R. Ahmad Nurwakhid Direktur Pencegahan BNPT mengatakan bahwa beliau Siti Elina sering memposting propaganda khilafah melalui akun media sosalnya. (gelora.co, 25/10/2022)
Tak hanya itu saja, beliau Dede Budhyarto yang menjabat sebagai komisaris PT. Pelni juga mencibir ajaran Islam dengan mengunggah twit yang berbunyi "Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilafuck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas." (detik.com, 26/10/2022)
Dari beberapa hal tersebut bisa disimpulkan bahwa, negara tak begitu serius terhadap pelanggaran HAM yang terjadi pada ajaran Islam. Padahal mayoritas penduduk di negeri ini adalah pemeluk Islam. Pun juga pejabat negara banyak yang beragama Islam, dan akan disumpah menggunakan Al-Qur’an ketika mereka dilantik. Pemerintah juga tidak pernah berhenti memberikan stigmatisasi Islam dan khilafah sebagai ajaran radikal dan penyebab terorisme.
Dengan ini tampak nyata bahwa yang disasar adalah Islam. Terbukti kekerasan yang dilakukan pihak lain, seperti pendeta, bahkan KKB Papua yang mengakibatkan banyak korban tewas sekalipun, tidak pernah disebut sebagai terorisme. Mereka bahkan diberikan gelar sebagai kriminal bersenjata saja, padahal sudah sangat jelas apa yang mereka perbuat adalah teror.
Hal ini terjadi karena negara ini bersistem kapitalis. Berbeda dengan Islam, yang adalah agama sekaligus pandangan atau sistem hidup. Di mana ketika Islam berjaya maka pastilah kapitalisme pupus. Dan ini akan mengancam mereka yang mendapat keuntungan dari sistem ini. Mereka ini tak lain adalah pejabat negara dan para oligarki. Tak heran jika pencemaran, pelecehan serta penistaan terhadap ajaran Islam tak ditangani serius. Memberikan sanksi sesaat untuk memuaskan masyarakat dan akan berlalu begitu saja tanpa ketegasan.
Berbeda jika Islam diterapkan di segala lini kehidupan oleh negara. Di negara Islam setiap individu diajarkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya sedari kecil, sehingga muncul kecintaan mereka dan tak akan melanggar aturan-aturanNya. Mereka yang menistakan pasti akan diberikan sanksi tegas bahkan hukuman mati sekalipun.
Dalam Fatawa al Azhar, ulama’ sepakat bahwa, “Barangsiapa yang melaknat agama Islam, maka hukumnya kafir dan murtad dari agama Islam tanpa ada perbedaan pendapat". (Fatawa al-Azhar juz 6, hal. 64)
Pemberian sanksi juga disiarkan untuk khalayak ramai. Sehingga menjadikan efek jera bagi para pelaku dan juga menjadi pelajaran bagi masyarakat luas agar tak melakukan hal yang sama. Dengan begitu umat Islam akan aman dan nyaman dalam negara bersistem Islam yakni Khilafah, termasuk saat melakukan aktivitas dakwan. Waallahu’alam bishawab
Oleh: Deny Rahma
Anggota Setajam Pena
0 Komentar