Topswara.com -- Dilansir dari BBC.com, seorang warga dilaporkan meninggal dunia dalam kerusuhan di Dogiyai, Papua Tengah, yang dipicu oleh insiden kecelakaan yang menewaskan seorang balita. Puluhan rumah warga dan enam kantor pemerintah ludes terbakar pada akhir pekan lalu.
Sementara ratusan warga dilaporkan mengungsi dan hingga kini aparat keamanan masih menjaga lokasi kejadian di Kampung Ikebo, Dogiyai. Rohaniawan dan pegiat dari Jaringan Damai Papua menyayangkan reaksi warga yang mudah terpicu insiden dan melakukan pengrusakan, yang memicu reaksi perlawanan, sehingga menimbulkan gesekan antara warga asli Papua dan pendatang.
Akar Masalah yang Belum Tuntas
Pakar konflik Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Adriana Elisabeth, menanggapi bahwa konflik terbaru ini menunjukkan gejala berulangnya konflik sosial antara warga asli Papua dan warga pendatang.
Menurut beliau, konflik yang ada sekarang bukan secara tiba-tiba, namun sudah ada persoalan di masa lalu yang belum diselesaikan, kemudian ada pemicu yang menyulut emosi masyarakat. Maka dari itu, akar masalah apapun seperti kecelakaan lalu lintas bisa memicu api dalam sekam masalah yang belum diselesaikan.
Ada banyak faktor yang memicu konflik di papua, seperti ketimpangan dan kesejahteraan, keadilan, keamanan, hingga ancaman disintegrasi. Menjadi satu hal yang paradoks, tatkala Papua dengan wilayah tambang emas terbesar di dunia namun warganya hidup dalam kemiskinan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Papua pada Maret 2022 mencapai 922,12 ribu orang. Angka ini setara dengan 26,56 persen dari total penduduk di provinsi tersebut. Sama seperti tahun sebelumnya, persentase kemiskinan di Papua menjadi yang tertinggi di antara seluruh provinsi lainnya. Angkanya juga jauh di atas persentase kemiskinan nasional yang tercatat 9,54 persen pada periode sama (katadata.com, 20/7/2022).
Di sisi lain, pendekatan kesejahteraan ekonomi melalui Otsus Papua hingga berjilid-jilid, terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan, diduga hanya dinikmati oleh sebagian oknum yang berkepentingan.
Berbicara konflik di Papua juga ada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang tak kunjung selesai. Tindakan teror di Papua yang menimbulkan ketakutan dan mengganggu keamanan masyarakat. konflik telah memakan banyak korban jiwa, baik aparat TNI-POLRI maupun masyarakat sipil.
Baru-baru ini, KKB melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan yang sedang berpatroli di sekitar Kampung Yenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Minggu (13/11) sekitar pukul 11.37 WIT. Penyerangan yang dilakukan KKB itu mengakibatkan seorang prajurit TNI terkena luka tembak di bagian paha kanan (jpnn.com,13/11/2022 ).
Islam Menjawab Permasalahan Papua
Problem Papua adalah problem krusial. Dsisi lain, sistem kapitalis menjadi penyebab negara tidak mampu menyelesaikan permasalahan di Papua. Ketimpangan, ketidakamanan, dan ketidakadilan dan sebagainya, selalu menyelimuti kehidupan masyarakatnya.
Untuk itu, konflik Papua harus diselesaikan menggunakan cara yang tersistematis dan Islam lah yang mampu menyentuh dan menyelesaikan akar persoalannya bahkan menjadi satu-satunya pilihan yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang menimpa Papua.
Memberikan kesejahteraan, keadilan, rasa aman, dan menumbuhkan kesadaran integrasi, mencegah intervensi asing serta menindak tegas kelompok yang menimbulkan terror di masyarakat. Hal ini tidak mampu dituntaskan oleh sistem kapitalisme yang sedang bercokol saat ini.
Pertama. Islam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua, sandang pangan papan, termasuk juga kesehatan dan pendidikan. Kekayaan alam Papua yang melimpah jika diatur oleh syariat Islam.
Kekayaan alam seperti tambang ataupun padang rumput (hutan) merupakan kepemilikan umum dan kekayaan bersama yang tidak boleh didominasi individu atau kelompok, bahkan negara pun tidak berhak memilikinya, apalagi harus diserahkan untuk dikuasai korporat asing.
Ketika masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak akan ada celah bagi negara asing untuk menyulut mereka agar berlepas dari kesatuan negara Indonesia.
Kedua, memberlakukan hukum yang adil, memberikan rasa aman dan menuntaskan segala konflik yang terjadi di Papua. Keadilan seakan sudah menjadi hal langka dalam sistem demokrasi-kapitalisme saat ini.
Solusi ini hanya ada dalam Islam, karena hanya Islam yang mampu memberikan hukum yang adil bagi umat manusia, hukum yang dibuat langsung oleh Sang Pencipta manusia. Hukum dalam Islam tidak berpihak kepada penguasa, yang tajam kepada lawan namun tumpul kepada kawan. Hukum dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang haris diterapkan pada siapa pun yang melanggar tanpa pandang bulu.
Dalam negara yang menerapak sistem Islam secara kaffah, memiliki sistem keamanan negara dengan institusi militer yang mumpuni dengan pasukan dan tentaranya yang solid, angkatan bersenjata yang terlatih, alat-alat militer dan senjata yang lengkap dan teruji untuk melawan musuh dan gerakan-gerakan separatis berbahaya yang menimbulkan teror dan korban, serta siap melawan asing jika dibutuhkan. Juga akan ada kepolisian yang selalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setiap harinya di kehidupan publik.
Ketiga, negara harus memiliki wibawa di hadapan dunia. Selain itu, Islam mencegah intervensi asing dalam urusan dalam negeri wilayah Negara. “Haram” hukumnya asing ikut campur, apalagi menguasai aset-aset penting dan vital yang seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat luas. Ini berarti negara harus berdaulat, harus mandiri dari segala macam bentuk intervensi asing.
Dan semua itu hanya ada dalam negara khilafah yang menerapkan sistem Islam. Wallahu ‘alam bishawab []
Oleh: Apt. Nurwanasari Hamzah, S.Farm.
Sahabat Topswara
0 Komentar