Topswara.com -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pemko Medan berhasil mensukseskan pertemuan The Fifth Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Meeting Tahun 2022.
Pertemuan internasional IMT-GT ini merupakan forum kerjasama lintas negara di wilayah ASEAN yang sudah terjalin sejak tahun 1993. Pertemuan ini digelar selama dua hari dari tanggal 31 Oktober-1 November 2022, para delegasi dari negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang hadir dalam forum ini membahas terkait pembangunan kota berkelanjutan guna mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta membangun kebersamaan untuk meningkatkan hubungan antar kawasan sepertii yang dikutip dalam laman pemkomedan.go.id.
Program IMT-GT berhubungan dengan perkembangan pariwisata dan perdagangan, meningkatkan investasi, serta mengatasi pengangguran setelah masa pandemi Covid-19. Serta Proyek Konektivitas Prioritas (PCPs) yang merupakan proyek-proyek prioritas untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Proyek-proyek ini meliputi jalan, pelabuhan, bandara maupun Information and Communication Technology (ICT). Sebelumnya Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IMT-GT di Phuket Thailand pada 15-16 September 2022 telah dilaksanakan terlebih dahulu.
Secara khusus, Menteri Perindustrian Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan dalam Siaran Pers HM.4.6/515/SET.M.EKON.3/09/2022 jika IMT-GT harus dapat fokus pada beberapa hal berikut ini: pertama, ketahanan pangan dan energi dalam kawasan. Kedua, transformasi teknologi digital, khususnya untuk mendorong UMKM digital, literasi digital, dan keterampilan digital. Ketiga, berupa konektivitas terutama memperhatikan harga tiket pesawat dan biaya logistik selama masa pemulihan, untuk memastikan terjangkaunya biaya mobilitas masyarakat.
Keempat, Kawasan Ekonomi Khusus, untuk membangun integrasi nilai tambah antar KEK, sebagai bagian dari upaya untuk mempertimbangkan kembali aglomerasi di dalam kawasan. Dan kelima, Implementasi Revolusi Industri 4.0, sebagai transformasi di tingkat industri yang berkembang pesat.
Namun jika diteliti implementasi terbentuknya IMT-GT tidak sesuai dengan apa yang disampaikan yaitu untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, rakyat jelas tak ubahnya sedang diberi harapan palsu oleh program ini. Karena klaim untuk menghasilkan benefit pada rakyat sulit dipercaya.
Pada faktanya hal itu tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka sebenarnya proyek-proyek yang diusung mereka bukanlah untuk kepentingam rakyat melainkan untuk kepentingan pemilik modal.
Inilah dampak ketika hidup di dalam sistem kapitalisme, sehingga program ini muncul untuk membuka jalan besar bagi eksploitasi SDA baru kepada korporasi global. Serta menjadi ladang investasi baru bagi para kapitalis.
Pembangunan ekonomi ala kapitalisme ini juga telah menawarkan cara dengan mengembangkan kondisi ekonomi di negara berkembang melalui bantuan luar negeri untuk memacu pertumbuhan negara berkembang.
Hal ini tentu berdampak pada ketergantungan negara serta membuka jalan intervensi terhadap negara berkembang. Pembangunan berkelanjutan, alih-alih menjadi bentuk gerakan global menuju dunia tanpa krisis justru menjadi penjajahan yang berkelanjutan bahkan berpotensi terjebak hutang luar negeri.
Demikianlah buruknya penerapan sistem kapitalisme yang batil.
Sangat berbeda jauh dengan negara Islam yang menerapkan sistem khilafah bahwa akidah Islam adalah asas bagi seluruh bentuk hubungan yang dijalankan oleh kaum Muslim.
Akidah Islam menjadi pandangan hidup yang khas, menjadi asas dalam menyingkirkan kezaliman dan menyelesaikan perselisihan, menjadi asas dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, menjadi asas bagi aktivitas dan kurikulum pendidikan, menjadi asas dalam membangun kekuatan militer, juga menjadi asas pada politik dalam dan luar negeri.
Dalam hal ini, jelas sekali bahwa khilafah memiliki asas mutlak yang tidak dapat diganggu gugat oleh kepentingan maupun tekanan negara lain yang lebih kuat. Maka, khilafah pun bukan negara yang mudah terpengaruh dengan program-program asing.
Sementara untuk politik luar negeri, khilafah menetapkan dakwah dan jihad sebagai kebijakannya. Khilafah akan memetakan konfigurasi negara-negara di dunia. Mana saja negara kafir harbi fi’lan (halal diperangi) serta kafir harbi hukman (negara kafir tapi tidak diperangi).
Dari sini, khilafah akan menetapkan langkah lanjutan, negara mana saja yang bisa menjadi mitra bilateral dan target dakwah, serta mana negara musuh yang layak diperangi sebagai target pelaksanaan jihad demi menyebarluaskan cahaya Islam. Dengan demikian, khilafah tidak akan salah menentukan mana kawan dan mana lawan.
Sungguh, untuk mewujudkan negara maju, mandiri, dan visioner semata-mata adalah meniscayakan adanya negara dan pemerintahan yang independen, lepas dari semua tekanan global. Baik melalui perjanjian bilateral, multilateral ataupun keterikatan terhadap aturan yang dibuat negara lain. Visi kemandirian ini secara defacto dan dejure hanya terwujud melalui negara khilafah. Sebab Allah SWT telah melarang dengan tegas intervensi pihak asing atas kaum muslimin.
Oleh: Dwinda Lustikayani, S.Sos
Sahabat Topswara
0 Komentar