Topswara.com -- Kemiskinan yang akut masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah, setiap tahunnya angka kemiskinan mengalami peningkatan, ditambah lagi tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Semua itu yang seharusnya butuh penanganan yang serius, karena menyangkut hajat hidup rakyat seluruhnya. Namun yang tak kalah miris yaitu ditengah kesulitan rakyat dari berbagai aspek kehidupan pemerintah akan terus melanggengkan IKN yang sudah menjadi perencanaan sejak beberapa tahun yang lalu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap terus berlanjut meskipun berganti kepemimpinan pada 2024 nanti. Pembangunan ibu kota negara baru ini, kata dia, sudah memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang sehingga tetap harus dilaksanakan.
Jokowi menyebut beban Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa. Jakarta juga punya beban berat karena memiliki bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia. Pemindahan ibukota Indonesia ini juga terkait dengan pemerataan pembangunan dan penurunan populasi di Pulau Jawa yang menampung 57 persen dari total populasi di Indonesia. Selain itu, Jakarta menghadapi sejumlah masalah seperti banjir, kualitas air buruk, menurunnya permukaan tanah, meningkatnya permukaan laut dan kemacetan.
Begitu besarnya anggaran pembangunan IKN, yakni sekitar Rp466 triliun—Rp486 triliun hingga 2045. APBN akan menanggung 19 persen atau sekitar Rp88,54 triliun—Rp92,34 triliun. Lalu, dari mana dana tersebut didapatkan? Pemerintah mengeluarkan PP 17/2022 terkait pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN.
Skema yang bersumber dari APBN tertuang dalam Pasal 4 dari PP tersebut berbentuk belanja negara maupun pembiayaan (utang). Pembangunan IKN juga dilakukan melalui penugasan badan usaha atau seluruh modalnya dimiliki negara dengan dukungan penyertaan modal negara (PMN), investasi pemerintah, jaminan pemerintah, hingga insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (CNBC Indonesia, 09/05/2022).
Ambisi pemerintah demi menyukseskan mega proyek IKN ini pun tak main-main. Dalam acara Rilis Indikator Politik di Jakarta pada Senin, 10 Oktober 2022, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto, menyebut pemerintah menawarkan insentif perizinan hak guna bangunan (HGB) hingga 80 tahun dan bahkan sampai 160 tahun bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mati-matian mewujudkan megaproyek IKN dengan iming-iming mengiurkan bagi para investor, sungguh ambisi yang tidak sejalan dengan kondisi rakyat hari ini.
Andai penguasa masih memiliki empati terhadap berbagai kesulitan yang menimpa rakyat, pastinya pemerintah tak ragu untuk menunda megaproyek ini. Sayangnya, demi mengeruk pundi-pundi rupiah di balik mega proyek IKN, kondisi rakyat yang makin buntung pun seolah tak terlihat.
Pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur sejatinya masih belum menjadi urgen dan prioritas dalam mendorong tumbuhnya ekonomi saat ini. Justru seharusnya saat ini Pemerintah lebih fokus menyelesaikan berbagai masalah ekonomi nasional yang sedang tidak menguntungkan.
Tidak hanya berat dan penuh tantangan. Salah satunya, kondisi ekonomi global yang unpredictable yang mendorong ketidakpastian, perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta pertumbuhan ekonomi dunia sedang melambat. Bahkan berbagai prediksi ekonomi, dampak pelambatan ini akan mendorong resesi ekonomi di berbagai negara, tanpa kecuali Indonesia.
Sungguh makin tampak, inilah wajah penguasa dalam naungan sistem kapitalisme, nyata berpihak pada investor, mengabaikan kepentingan rakyat. Padahal kondisi rakyat hari ini jauh dari kata baik-baik saja. Rakyat makin susah dicekik kebijakan penguasa yang makin di luar logika.
Sementara itu, tuan penguasa dengan teganya menyiapkan segudang kebijakan bagi para investor untuk mengeruk kekayaan negeri yang berlimpah ruah. Alhasil, sejahtera bagi rakyat seolah hanya utopia belaka.
Wallahu a'lam Bishshawwab
Oleh: Wakini
Aktivis Muslimah
0 Komentar