Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Kenaikan BBM, Buah Penerapan Kapitalisme


Topswara.com -- Harga BBM kembali dinaikkan 3 September lalu. Pemerintah mengeluarkan beberapa alasan menaikkan harga BBM bersubsidi. Pertama, alasan kenaikan BBM bersubsidi di antaranya karena subsidi dinikmati 70 persen rakyat mampu. Benarkah? Apa hanya sekadar alasan atau pembenaran saja? Beban BBM bersubsidi Rp502,4 triliun dianggap membebani pemerintah. Akankah kenaikan BBM mampu meringankan beban negara atau sama saja?

Sejatinya, alasan bahwa subsidi BBM membebani APBN hanyalah untuk menutupi ketakberdayaan negara menyelesaikan pembayaran utang dan bunga utang serta keperluan lain. Inilah sebenarnya penyebab jebolnya APBN negara. Bukan semata-mata karena subsidi terhadap rakyat. 

Kedua, kelangkaan kuota BBM dan prediksi kehabisan BBM. Selama ini, kuota BBM bersubsidi selalu menjadi alasan penyebab kelangkaan. Pertanyaannya, apakah kuota yang disediakan memang tidak memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang disubsidi? Mengapa tidak ditambah saja kuotanya? Kelangkaan BBM bersubsidi sejatinya akibat kuota yang kurang dan tidak kunjung ditambah meski rakyat membutuhkannya. 

Ketiga, harga BBM dunia yang tinggi dijadikan alasan pemerintah untuk terus mengurangi subsidi BBM. Desakan kenaikan BBM yang didengungkan di antaranya karena minyak dunia memang harganya tinggi. Dan banyak negara yang memutuskan untuk menaikkan harga BBM atau dalam bentuk mencabut subsidinya. Namun, penolakan pun bermunculan yang isinya kurang lebih untuk tidak membandingkan negara kita dengan negara lain karena rakyat Indonesia kemampuan ekonominya lemah. 

Mencermati ketiga alasan yang disampaikan pemerintah, hal itu mengonfirmasi bahwa sistem ekonomi yang diterapkan di negeri ini adalah kapitalisme liberal. Selain itu, penyebab kenaikan harga minyak itu menunjukkan ketergantungan Indonesia pada negara lain dan situasi global. Oleh karena itu, Indonesia harus berlepas diri dari cengkeraman kapitalisme global dan menjadi negara mandiri dalam pengelolaan SDA untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat. 

Allah SWT telah bumi dan seisinya untuk dimanfaatkan oleh hamba-Nya. Allah memberikan berkah dan anugerah yang luar biasa kepada negeri-negeri muslim, yakni menjadi negara yang kaya akan SDA termasuk penghasil minyak terbesar di dunia. Negeri-negeri di Timur Tengah adalah salah satunya. Namun, keberkahan itu tercerabut tatkala kekayaan alam yang diberikan Allah diatur dengan cara pandang manusia dengan penerapan kapitalisme. Yang hanya mengedepankan untung rugi. Walhasil, walau negeri muslim memilikinya, tetapi tidak mampu menguasai dan mengelolanya akibat menjadikan kapitalisme liberal sebagai aturan bernegara.

Kedigdayaan AS yang punya andil besar dalam kekacauan global termasuk pengelolaan minyak dunia harus dilawan negara yang sepadan, yakni Khilafah. Dalam Khilafah, pengelolaan kekayaan SDA tidak boleh diserahkan pada swasta. Negara harus mengelolanya sendiri agar hasilnya dapat dimanfaatkan rakyat dengan baik. Negara juga tidak boleh menjadikan kepemilikan umum sebagai lahan bisnis sebab harta milik umum adalah milik rakyat. Negara hanya bertindak sebagai pengelola dan mendistribusikannya. Wallahu alam bisshowab.

Oleh: Salma Shakila
Analis Muslimah Voice 
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar