Topswara.com -- Miris, di tengah kehidupan yang serba sulit ini akhirnya pemerintah tega menaikkan harga BBM. Keputusan diambil dengan dalih mengalihkan subsidi untuk diberikan kepada yang lebih berhak, karena selama ini dinilai tidak tepat sasaran sehingga membebani APBN.
Tidak tanggung-tanggung pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertalite dari Rp. 7.650/liter menjadi Rp. 10.000/liter . Padahal jenis pertalite lebih banyak digunakan oleh jutaan masyarakat menengah ke bawah setelah langkanya jenis premium, bahkan nyaris tidak pernah dijumpai di SPBU. Begitu pula solar subsidi dari Rp 5.150/liter naik menjadi Rp 6.800/liter. Pertamax yang sebelumnya telah naik pun dinaikkan kembali dari Rp 12.500/liter menjadi Rp 14.500/liter.
Tentu, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini adalah sebuah bentuk kezaliman. Dilihat dari korbannya yaitu rakyat kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah. Ratusan juta orang menggunakan BBM untuk kebutuhan sehari-hari, seperti para pengguna kendaraan roda dua, ojek online, transportasi umum (angkot, bis dan sebagainya) dan angkutan niaga.
Di samping itu, kebijakan tersebut dilakukan ketika kebanyakan masyarakat belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang tidak kurang dari 2 tahun dialami masyarakat. Sudah dapat dipastikan, kenaikan BBM akan semakin meningkatkan biaya hidup masyarakat. Harga-harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi otomatis akan naik, akibatnya beban operasional seluruh kegiatan ekonomi masyarakat pun akan naik.
Adapun kompensasi untuk rakyat berupa BLT BBM, sangatlah kecil. Hanya 600 ribu/KPM (Keluarga Penerima Manfaat), itupun hanya diberikan kepada sekitar 20 juta orang. Tentu ini tidak sebanding dengan jumlah rakyat yang terpaksa membeli BBM dengan harga mahal.
Alasan yang digunakan pemerintah menaikkan harga BBM karena subsidi dianggap membebani APBN, sangat tidak logis. Bagaimana tidak? Pemerintah seperti tidak pernah serius untuk melakukan efisiensi anggaran, belum lagi kebocoran anggaran akibat korupsi para pejabat yang semakin massif.
Pemerintah juga tetap ngotot melanjutkan proyek-proyek mercusuar seperti pemindahan ibu kota negara (IKN), kereta cepat Bandung-Jakarta dan proyek-proyek infrastruktur lainnya yang disinyalir hanya untuk memenuhi kepentingan oligarki, bukan rakyat.
Padahal semua itu membutuhkan biaya yang besar bahkan bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Anehnya lagi, kenaikan harga BBM ini dilakukan justru ketika harga minyak dunia sedang anjlok, sehingga banyak negara beramai-ramai menurunkan harga BBM.
Sebagai Muslim sudah seharusnya kita melihat semua permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda. Islam memandang BBM dan sumber daya alam lain hakikatnya adalah milik rakyat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda
"Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga perkara : air, Padang rumput dan api, harganya adalah haram," (HR. Ibn Majah dan ath-Thabrani)
Berdasarkan hadis tersebut, jelas bahwa ketiga sumber daya alam ini adalah milik umum, berdasarkan sifatnya yang merupakan benda-benda yang dibutuhkan masyarakat secara umum.
Dari sini bisa digali kaidah hukum:
"Setiap benda/barang (sumber daya alam) yang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat secara luas adalah milik umum (an-Nabhani, asy-syakhsiyyah Al-Islamiyah,3/466).
Ini berarti tidak hanya air, padang rumput, dan api saja yang menjadi milik umum. Melainkan seluruh sumber daya alam yang dibutuhkan masyarakat secara luas itu adalah milik umum.
Pada masa Rasulullah SAW. pernah terjadi penyerahan tambang garam yang diberikan kepada individu, namun beliau menarik kembali tambang tersebut setelah salah seorang sahabat mengingatkan bahwa yang diberikan itu adalah tambang yang deposit nya melimpah. Tidak boleh dimiliki oleh individu (Abdul Qadim zallum, al-amwal, hlm 54-56).
Adapun penguasa/pemerintah adalah pengelola untuk kepentingan umum sehingga masyarakat luas mudah mengakses kekayaan tersebut. Negara boleh memberikan secara gratis atau menetapkan harga murah yang hasilnya akan dikembalikan kepada umat, karena penguasa hanya mewakili rakyat untuk mengelolanya.
Salah jika pemerintah mengklaim bahwa subsidi BBM dinilai tidak tepat sasaran, karena seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk menikmati kekayaan alam tersebut. Sekali lagi, hakikatnya sumber daya alam adalah kepemilikan umum.
Demikianlah pengaturan Islam ketika diterapkan dalam naungan sebuah sistem pemerintahan. Penegakannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Tidakkah kita merindukannya?
Wallahu a'lam bishawab
Oleh: Euis Purnama Sari
Pegiat Dakwah
0 Komentar