Topswara.com -- Banyak negara berada dalam ambang kebangkrutan. Karena menumpuknya utang yang sulit untuk dikembalikan dari modal hingga bunganya.
Sistem kapitalisme yang saat ini diadopsi oleh banyak negeri telah berhasil menguasai kekayaan alam di negeri tersebut. Alhasil akibat keserakahan pemimpin justru terhimpit oleh besarnya biaya kebutuhan pokok.
Fenomena ini telah terjadi di Sri Langka, negeri ini dinyatakan bangkrut karena masalah tidak membayar Hutang di luar negeri sebesar US$ 51 miliar atau setara dengan Rp 729 triliun (asumsi kurs Rp 14.300).
Dikutip dari (nInternasional, 10/07/2022), Krisis di Sri Lanka disebut sangat serius. Negara tetangga India itu memiliki utang sebesar USD51 miliar dan tak mampu membayar bunga dari pinjamannya yang sebagian besar dikucurkan oleh IMF. Mata uang Sri Lanka pun terperosok hingga 80 persen. Nilai tukar yang lemah menyebabkan biaya impor semakin mahal dan membuat harga makanan melonjak mencapai 57 persen.
Kini negara itu tak memiliki cukup uang untuk mengimpor bahan bakar minyak, susu, gas LPG, hingga kertas toilet. Belum lagi masalah korupsi yang semakin membuat rumit masalah ekonomi. Mereka memperkaya diri sendiri dan justru memperburuk perekonomian.
Selain Sri langka negeri di dunia yang pernah mengalami bangkrut ada beberapa yakni Yunani, Setelah bergabung dengan zona mata uang euro (Uni Eropa) pada 1 Januari 2001, Yunani yang memiliki banyak utang kemudian langsung menjadi korban pertama krisis finansial global 2007-2008. Argentina, pertama kali dinyatakan gagal bayar atau default karena tak dapat melunasi utangnya pada 2001.
Dan kini untuk negara Indonesia telah berada diposisi utang yang sangat tinggi diketahui, utang Pemerintah Indonesia sudah tembus Rp 7.000 triliun di akhir Februari 2022. Dikutip dari APBN, data per 28 Februari menyebut utang negara tercatat sebesar Rp 7.014,58 T.
Untuk mengoptimalkan perekonomian negeri bukan dengan meningkatkan jumlah infrastruktur melainkan beralih pada sistem ekonomi yang lebih baik. Namun negeri ini masih saja menjadikan kapitalis sebagai dasar perekonomian negara. Fakta yang menimpa negara-negara kapitalis hendaknya dijadikan pelajaran untuk negara lain bahwa hutang membuat negara kritis dan terpuruk.
Akibatnya rakyat menjadi korban daripada pemerintah yang tidak mengontrol ketamakannya terhadap materi. Rakyat yang makin sulit memenuhi hidup keluarganya justru tambah dibebani oleh utang-utang negeri yang kian membengkak setiap tahunnya.
Sehingga mengakibatkan harga kebutuhan pokok ikut naik seperti beras, gula, minyak goreng, elpiji, garam, sayur dan daging. Kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya diberikan harga yang rendah namun sayang yang didapat justru harga yang mencekik. Apatahlagi rakyat kecil yang sulit memenuhi kebutuhan pokok kini mereka dibuat menangis dengan harga yang semakin tinggi.
Jadi, dasar terjadinya kemerosotan ekonomi tidak lain karena sistem yang diterapkan semata-semata hanya mementingkan para pemilik modal dan penguasa di negeri atau individu dan kelompok tertentu. Serta sistem yang mana setiap orang bebas menempuh cara apa saja mendapatkan modal tinggi meskipun caranya haram, misalnya meminjam uang dengan perjanjian berbunga.
Sementara perekonomian Islam sangat menjamin terwujudnya kesejahteraan individu secara real. Dalam Islam melarang mendirikan sebuah bank-bank kecuali bank milik daulah yang tidak menjalankan praktik riba. Ini merupakan salah satu bank dari baitul mal yang beraktivitas memberikan pinjaman uang sesuai hukum syarak dengan transaksi keuangan mudah. Daulah menjamin biaya hidup bagi orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan atau tidak ada orang yang wajib menanggung nafkahnya.
Dalam sistem Islam, kedaulatan negara ada ditangan syarak bukan ditangan rakyatnya atau di tangan penguasa. Namun, sejatinya sistem demokrasi beranggapan bahwasanya kedaulatan berada ditangan rakyat itu hakikatnya rakyatlah yang menangani dan menjalankan aspirasinya. Rakyat yang mengangkat siapa saja yang dikehendakinya dan diberikan hak untuk menangani dan menjalankan aspirasinya. Inilah fakta kedaulatan yang justru menghilangkan kekuasaan pada pundak rakyat.
Kedaulatan ditangan syarak maksudnya adalah seluruh hukum itu berasal dari sang pencipta yaitu Allah SWT. Sebab Allahlah sebaik-baik pembuat hukum.
Sebagaimana dalam firman-Nya;
اَفَحُكْمَ الْجَـاهِلِيَّةِ يَـبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّـقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ
“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?”(QS. Al-Ma’idah 5: Ayat 50)
Dan firman-Nya yang lain yang artinya;
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al kitab) dan Rasulullah (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian”. (TQS An Nisa ayat 59)
Oleh karena itu kedaulatan sebuah negara atau umat dan individu hanya kita dapatkan pada Islam karena Islam senantiasa menjalankan aturan sesuai yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Dalam perkara apa pun yang menjadi jalan tengahnya hannyalah Islam. Begitu pun menormalisasi ekonomi negeri hari ini yang telah merosot tidak lain meninggalkan sistem ekonomi kapitalis dan beralih pada sistem ekonomi Islam.
Dan sistem ekonomi Islam hanya dapat diterapkan pada negara yang berideologi Islam. Ideologi yang menjadikan akidah Islam sebagai prinsip dasar yang melandasi seluruh aktivitas negara, politik, ekonomi, sosial, masyarakat, maupun individu.
Ideologi inilah yang akan membentuk karakter khas bagi seluruh sistem kehidupan Islam, termasuk di dalamnya sistem ekonomi Islam. Maka dari itu untuk menegakkan sistem ekonomi Islam harus menegakkan sistem kehidupan Islam terlebih dahulu, yaitu dengan menegakkan negara berideologi Islam, negara itu adalah negara khilafah.
Wallahu ‘alam bisshawab.
Oleh: Sasmin S.Pd
Aktivis Dakwah
0 Komentar