Topswara.com -- Tahun 2024 segera tiba. Dua tahun bukan waktu yang lama. Capres dan cawapres siapa yang akan diusung? Nama siapa yang akan muncul dalam pilpres? Dan dengan partai siapa akan berkoalisi? Mungkin tiga pertanyaan ini mewakili dari ribuan pertanyaan yang datang dari segala penjuru baik di kalangan politikus maupun dari kalangan masyarakat sendiri.
Buktinya saja berbagai media kini sudah sibuk mempublikasikan berbagai hasil survey dan arah gerak partai yang sedang gencar mencari-cari tokoh yang tepat untuk pesta demokrasi nanti.
Dilansir dari suara merdeka.com hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan jika yang bertarung hanya dua pasangan calon, di mana Prabowo-Puan dipasangkan, melawan Anies-AHY, hasilnya, Prabowo-Puan unggul tipis 41 persen dari Anies-AHY 37,9 persen.
Sementara jika pasangan Prabowo-Puan melawan Ganjar-Airlangga, pada simulasi ini Prabowo-Puan kalah tipis 39,3 persen berbanding Ganjar-Airlangga 40,3 persen suara. Hasil survei ini cukup menarik bukan? Nama baru seperti Ganjar dan Anies punya elektabilitas yang kuat menjadi calon presiden namun sangat disayangkan kedua tokoh tersebut belum bisa maju menjadi calon presiden dikarenakan bukan pimpinan kader partai politik.
Pada sistem demokrasi pemilihan calon presiden dan wakil presiden sangat bergantung dari jumlah suara partai yang mengusung calon tersebut. Baru kemudian diserahkan kepada rakyat untuk memilih nama yang sudah dicalonkan masing-masing partai politik yang berkuasa.
Inilah gambaran sistem demokrasi. Sistem yang bernaung dalam asas sekulerisme-liberalisme. Asas yang memisahkan agama dari kehidupan. Agama hanya menjadi jaminan kehidupan pribadi bukan menjadi seperangkat aturan hidup. Tujuan utamanya hanyalah manfaat. Maka setiap partai politik yang akan mengusung nama calon penguasa pastinya harus sesuai dengan arah kebijakan yang diusung oleh partai politik tersebut.
Melayani rakyat untuk kesejahteraan ternyata hanya menjadi tameng bagi setiap penguasa pada sistem ini. Balas jasa dan tuntut imbalan menjadi utang bagi pemimpin yang telah ditunjuk oleh setiap partai politik yang mengusung mereka.
Lantas akankah calon pemimpin yang diusung pro terhadap kesejahteraan rakyat? Jelas tidak. Sistem demokrasi seperti cengkeraman gurita yang tak bisa lepas. Siapapun calon yang diusung, sebaik apapun karakter yang dimiliki tetap tidak akan bisa mengantarkan rakyat pada kesejahteraan.
Berbeda dengan sistem Islam. Sistem yang berasal dari Tuhan Semesta Alam. Sistem yang memancarkan aturan hidup yang mulia. Calon penguasa yang dipilih bukan berdasarkan jumlah partai politik yang mengusungnya, melainkan berlandaskan akidah dan kepribadian Islam yang dimilikinya. Menjalankan amanah sebagai pemimpin merupakan tanggung jawabnya kepada Allah. Maka segala kebijakan dan aturan pastinya dibuat sesuai perintah Allah dalam Al-Qur’an.
Segala hukum yang diterapkan akan mengangkat manusia dalam keadaan yang sejahtera. Peraturan yang tidak membeda-bedakan manusia akan ras, agama, bangsa. Sangat jelas jika Islam diterapkan tidak menjadikan negara ini hanya semua penduduk yang Islam tetapi rakyat yang beda agama juga bisa sejahtera didalamnya. Itu semua karena setiap peraturan dalam Islam adalah peraturan manusiawi dan sesuai fitrahnya Manusia.
Pernyataan ini sendiri dijamin oleh Allah SWT dalam firman-Nya, yang artinya:
“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (QS: Al Anbiya : 107)
Fakta sejarah juga membuktikan saat islam menjadi sistem pemerintahan. Pada abad ke-10, Khalifah al-Hakim dari Kordoba telah mempunyai perpustakaan dengan koleksi 400 ribu buku. Ini merupakan tanda bahwa kekuasaan politik berdampingan dengan kebijaksanaan ilmu. Sebagai informasi, Raja Prancis Charles saat itu hanya punya koleksi 900 buku. Sedangkan pada abad ke-14 saja Universitas Paris masih memiliki 2.000 buku.
Ini baru satu contoh di bidang ilmu pengetahuan. Belum lagi contoh sejarah di bidang Kesehatan, ekonomi, hukum bahkan layanan publik yang sangat mudah dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Siapapun penguasanya, siapapun pemimpinnya, jika dalam sistem islam kehidupan masyarakat muslim maupun nonmuslim akan sejahtera, insyaaallah.
Oleh: Rahmi Lubis
Aktivis Islam
0 Komentar