Sebagaimana dilansir dari kompas.com (14/7/2022) negara Sri Lanka yang mengalami kebangkrutan setelah gagal membayar utang luar negeri senilai 51 miliar dolar Amerika (sekitar 764 triliun rupiah). Hal itu menimbulkan krisis yang menyebabkan rakyatnya sengsara. Itu merupakan situasi terburuk yang pernah dialami negara Sri Lanka sejak meraih kemerdekaannya pada tahun 1948.
Keadaan di negara Sri Lanka saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Penduduknya banyak mengalami kesulitan, terkait pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti bahan pangan, obat-obatan, bahan bakar, dan lain-lain.
Padahal, negara Sri Lanka memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Menurut wikipedia, sumber daya alam yang paling utama dari Sri Lanka adalah grafit. Hingga saat ini merupakan penghasil grafit terbesar di dunia yang memiliki kualitas tinggi. Sumber alam lainnya yang tak kalah banyaknya seperti bijih besi, batu mulia, kopi, kelapa, karet, kayu manis, juga teh.
Walaupun memiliki sumber daya alam yang begitu banyak, tidak serta-merta menjadikan penduduknya makmur. Hal itu disebabkan oleh kesalahan dalam mengatur ekonomi di negara itu.
Sri Lanka memiliki utang terbesar pada Cina dan India, guna membangun infrastruktur seperti jalan raya, bandara, pembangkit listrik tenaga batu bara, juga pelabuhan. Semua itu tidak banyak memberikan manfaat bagi rakyatnya, bahkan ada beberapa proyek yang mangkrak. (Kompas.com, 14/7/2022)
Ketika Sri Lanka tidak mampu membayar utangnya, maka meminta dana talangan dari IMF. Jika IMF setuju, dapat dipastikan Sri Lanka akan kehilangan kekuatan dan tidak memiliki daya tawar hingga negara harus patuh dan tunduk terhadap pihak eksternal yang akan membantu kebangkitan ekonominya. Ujung-ujungnya, negara menjual aset-aset BUMN/menggadaikan konsesi izin usaha dan kekayaan SDA kepada asing.
Menghadapi situasi seperti ini, ditambah banyak tekanan dan gelombang protes dari rakyatnya, akhirnya presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, mengundurkan diri. Keputusan itu akan disusul oleh Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, setelah pemerintahan dari semua partai yang baru sudah dibentuk.
Setelah presiden dan perdana menteri mundur, apakah masalah bisa langsung selesai? Tentu saja tidak, bahkan masalah yang lebih besar lagi sudah menanti. Siapa pun pengganti presiden dan perdana menteri Sri Lanka, selama masih menggunakan sistem demokrasi kapitalis, maka niat untuk menyejahterakan rakyatnya hanyalah mimpi. Karena negara yang dibiayai dari hasil utang ribawi selamanya tidak akan menghasilkan kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Akhirnya rakyat juga yang sengsara, sementara pejabat-pejabat hidup bergelimang harta. Sungguh kesenjangan sosial yang semakin terasa.
Melihat situasi yang terjadi pada negara Sri Lanka, seharusnya Indonesia belajar, karena tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi juga pada Indonesia.
Seperti dilansir dari kompas.com(26/6/2022) utang Indonesia sampai akhir Mei 2022 yang mencapai angka Rp 7.002,24 triliun.
Tahun ini pemerintah Indonesia harus bayar bunga utang sebesar Rp 405,9 triliun. Jumlah yang sangat fantastis. Padahal uang tersebut bisa saja digunakan untuk kemakmuran rakyat.
(sindonews.com, 24/3/2022)
Kebanyakan utang yang dilakukan oleh Indonesia dipergunakan untuk membangun mega proyek infrastruktur, yang ketika jadi, banyak yang tidak berfungsi dengan semestinya. Bahkan ada beberapa yang mangkrak.
Alih-alih untuk rakyat, nyatanya pembangunan infrastruktur hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Sementara rakyat yang merasakan dampaknya. Harga BBM naik, tarif tol naik, hampir semua kebutuhan hidup ikutan naik, dan rakyat masih dibebani dengan pajak yang makin hari makin tinggi.
Itulah yang terjadi ketika negara dibiayai oleh utang ribawi. Padahal Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Sayangnya, semua itu dikuasai oleh asing, aseng, dan asong.
Terkait masalah utang ribawi, itu sama saja menabuh genderang perang terhadap Allah Swt. karena Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275.
Juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah saw. bersabda, Jabir Ra. ia berkata, "Rasulullah telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskannya, orang yang menyaksikannya, dan lain-lain. Mereka semua sama saja." Berarti semua yang terlibat dengan riba akan dilaknat oleh Rasulullah saw.
Namun ketika suatu negara diatur dengan sistem Islam. Semua isi Al-Qur'an bisa diterapkan dalam kehidupan. Dalam pandangan Islam, sumber daya alam wajib dikelola oleh negara dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umat. Karena manusia itu berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput dan api. Hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.
Masyarakat hidup sejahtera tanpa kekurangan ketika memenuhi kebutuhan pokok. Negara tidak terjerat utang ribawi yang membelenggu, sehingga memiliki kedaulatan penuh terhadap kebijakan dalam negeri negaranya.
Namun sayang sekali, hari ini sistem Islam belum bisa diterapkan, padahal itu adalah sistem terbaik yang pernah ada, yaitu khilafah ala minhajinnubuwwah. Terkait pengelolaan sumber daya alam, maka khilafah menggunakan sistem sentralisasi , itu artinya semua hasil SDA bukan hanya milik negeri tersebut melainkan milik seluruh kaum muslim di mana pun berada. Jadi, bila kebutuhan suatu negeri sudah tercukupi, maka hasil SDA akan dialokasikan ke negeri-negeri lainnya.
Karena sistem yang ada di Indonesia tidak jauh berbeda dengan sistem yang ada di Sri Lanka, maka kemungkinan Indonesia akan mengalami krisis yang menyebabkan kebangkrutan. Bila hal itu terjadi, rakyatlah yang akan menjadi korban. Seharusnya Indonesia belajar dari negara Sri Lanka. Agar Indonesia tidak mengalami nasib yang sama.
Wallahu a'lam bishawwab
Oleh: Yuli Juharini
(Sahabat Topswara)
0 Komentar