Topswara.com -- Kedatangan delegasi Australia ke Indonesia ini dalam rangka menjalin hubungan kerjasama antar Negara.
Mereka biasanya mengejar hubungan yang lebih dalam dengan kawasan pada administrasi, dari koalisi nasional liberal di bawah perdana menteri seperti Scott Morrison dan Tony Aboutt. “Hubungan Indonesia dan Australia telah meledak panas dan dingin selama bertahun tahun,” Athikah Nur Alami, kepala Pusat Penelitian Politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia (BRIN).
“Ini seperti rollercoaster, terkadang Anda berteriak dan terkadang Anda tertawa” tambahnya.. Perdana Menteri Australia ketiga satu itu itu dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada l5-7 Juni 2022 dan akan bertemu dengan Presiden Jokowi, 6 Juni.
Al Bannase mengatakan dalam akun twitternya, ia telah berbicara dengan Jokowi di telepon dan berharap untuk melanjutkan diskusi tentang kemitraan yang sedang berlangsung di antara kedua negara. Termasuk merevitalisa hubungan perdagangan. Keduanya diperkirakan akan membahas perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) yang ditandatangani pada tahun 2020.
AI-CEPA adalah perjanjian komprehensif berdasarkan empat pilar kepentingan termasuk ekonomi, kemanusiaan, keamanan, dan kerjasama maritim. Selain itu masih ada ruang untuk perbaikan, terutama yang berkaitan dengan perdagangan. (tulungagung.pikiran).
Mentri Perdagangan RI dan Mentri Perdaganan Autralia investasi dan pariwisata Australia sepakat bahwa Indonesia dan Australia Comprehensif Economic Parnership Agreement (IA-CEPA) yang berlaku mulai 5 Juli 2020 .
Perjanjian perdagangan barang yang meliputi aspek tarif dan non tarif, ketentuan asal barang, produser via cukai dan fasilitas perdagangan, hambatan teknis perdagangan, sanitasi dan fitosanitasi pedagangan jasa yang meliputi ketenaga kerjaan, jasa keuangan, telekomunikasi dan jas propesional, investasi, perdagangan.
Manfaat bagi Indonesia akan memberikan bagi pelaku usaha Indonesia melalui penghapusan tarif bea masuk Australia sehingga seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar akan menikmati tarif 0 persen.
Produk impor Indonesia yang berpotensi meningkatkan ekspor seperti motif kayu dan turunannya termasuk seni, tekstil dan produk tekstil, alat komunikasi, program peningkatan sumber daya manusia berupa pendidikan nasional dan program magang yang disusun berdasarkan kebutuhan.
Kemudian memberikan perlindungan investasi yang lebih baik sehingga dapat menambah masukan ke Indonesia, masukan ini di sektor pendidikan tinggi vokasi, three energy pertambangan, dan para wisata.
Disisi lain dengan adanya IA CEPA, investor juga akan lebih renungi dalam melakukan expansi usaha dengan melakukan penambahan modal di Australia.
Demikian perjanjian yang terjadi antara Indonesia dan Australia. Namun, di balik perjanjian tersebut ada misi di Papua yang menjadi kompleks ada unsur keserakahan, badai eksploitasi kemiskinan pembodohan dan campur tangan asing, yang pernah menahun di tanah Papua Barat, masyarakat Papua terprofokasi,dan cenderung mudah mendengar aksi massa karena adanya industrialisasi dan perubahan sosial di Papua.
Di Era Orde Baru ketika pemerintahan merencanakan program ini, disebut kebijakan ke arah timur yang bertujuan mendorong investasi di wilayah Indonesia bagian timur, sejak itu arus investasi yang masuk ke wilayah Papua mulai meningkat pesat.
Bagaimana Islam menyelesaikan permasalahan ini?
Dalam sistem Islam untuk meningkatkan perekonomian di suatu wilayah harus menerapkan sistem ekonomi Islam dan mengangkat pemimpin yang amanah, memiliki kapasitas serta menjalankan kepemimpinan, tidak seperti ajaran yang mereka pahami.
Karena kondisi di suatu daerah ini membutuhkan suatu solusi untuk mengatasi perekonomian, benturan-benturan yang mengakibatkan terpecahnya ikatan yang rapuh, seperti ikatan nasionalisme. Kemudian juga ada ketidakadilan kesejahteraan dan kemudian investasi asing, oligarki politik, separatisme.
Saat Islam diterapkan insyaAllah keadilan dan kesejahteraan akan terealisasi pada pemimpin di dalam Islam juga akan sekuat tenaga bekerja untuk rakyat, sebab mereka memahami bahwa kekuasaan mereka adalah di mintai pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu ta’ala .
Dalam Islam rasialisme juga dibuang jauh-jauh, semua orang hakikatnya sama di hadapan Allah semua, tidak lebih tidak kurang yang membedakan hanyalah ketaqwaan kepada Allah.
Pemimpin dalam Islam adalah wakil Allah di muka bumi yang bertujuan menerapkan syariat Allah, sehingga tidak akan terjadi tindakan integrasi, yang terjadi berbagai daerah. Daerah yang belum masuk ke wilayah Daulah Islam akan berintegrasi dan kemudian menerapkan syariat Islam, karena Islam tidak diterapkan seperti saat ini, yang ada hanya kepentingan-kepentingan mendominasi, ketidak adilan dan yang ada.
Kepentingan rasialisme menjadi agenda-agenda yang terjadi saat ini adalah untuk dijadikan ajang ketergantungan kepada asing, dan kemudian dalam jangka panjang juga diterapkan Islam dengan kehidupan agar keadilan serta itu menjadi suatu tujuan, dalam jangka pendek umat harus menolak berbagai upaya disintegrasi.
Demikianlah Islam membangun suatu daerah dengan menerapkan aturan yang datang dari Allah SWT, sehingga mendatangkan kemakmuran diatas ridhonya Allah, Dengan sistem Khilafah mendatangkan rahmat bagi seluruh Alam.
Wallahu ‘alam bi asshowwab
Oleh: Kania Kurniaty
Aktivis Muslimah Ashabul Abrar Kayumanis Bogor
0 Komentar