Topswara.com -- Dilansir dari kumparan.com (25/5/2022), BPK mengungkapkan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan Semester II tahun 2021, bahwa dana bansos (bantuan sosial) banyak yang tidak tepat sasaran. Selain itu, BPK pun mendapati pemborosan dalam program Kartu Prakerja. Program ini merupakan program stimulus dan pelatihan bagi 119.494 peserta.
Ketua BPK, Isma Yatim juga menyebutkan penemuan masalah dalam pemeriksaan prioritas nasional terkait pembangunan sumber daya manusia di program Kartu Prakerja tersebut. Fakta menunjukkan penerima program ini adalah pekerja dengan penghasilan di atas 3,5 juta.
Tidak tanggung-tanggung kerugian yang dialami akibat kesalahan ini mencapai Rp289, 85 M.
Bagaimana dengan kerugian bansos? Kerugiannya lebih fantastis yaitu mencapai Rp6,93T. Isma menyampaikan ketidaksesuaian ini berasal dari masalah integrasi data.
Menyoroti program bansos yang meliputi tiga program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) tentu sangat disayangkan jika pengelolaannya menyebabkan kerugian.
Nyatanya masalah integrasi data bukanlah penyebab satu-satunya. Penyebab lain diantaranya identitas penerima yang tidak valid, KPM yang sudah tidak aktif, hingga mereka yang dilaporkan meninggal dunia.
Seharusnya kesalahan akurasi data mampu diminimalisir dengan koordinasi petugas dari hulu ke hilir. Jangan sampai program ini menjadi lahan subur untuk mencari keuntungan pribadi.
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq merespon hal ini. Maman menyatakan bahwa perlu adanya tindak lanjut yang serius guna menyelesaikan penyaluran dana bansos yang tidak tepat sasaran tersebut.
Anggota Komisi VIII ini memandang perlu adanya perbaikan data peserta, transparansi dan kesinambungan atas program tersebut.
Periayahan (pengurusan) urusan kebutuhan dan bantuan terhadap masyarakat dalam sistem kapitalime memang rawan dicurangi. Sistem yang berasaskan sekulerisme menjadikan manusia tidak menggunakan standar halal/haram dalam perbuatannya.
Oleh karena itu, selain memperbaiki basis data sebagai acuan penyaluran, penting juga memandang perlunta mengganti sistem yang diterapkan saat ini. Sistem berasas sekulerisme seyogyanya dicampakkan dan beralih pada sistem Islam.
Islam mempunyai seperangkat regulasi yang efektif dalam menyelesaikan persoalan ini. Negara didorong oleh Islam untuk menyediakan pekerjaan sesuai kebutuhan masyarakat. Ini sebagai bentuk upaya untuk mengondisikan siapa pun yang memiliki kewajiban nafkah. Tentu dengan gaji yang sesuai bahkan melebihi kebutuhan hidup.
Dari sisi lainnya yaitu berupa penyediaan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Penyediaan ini akan sangat meringankan beban masyarakat. Tidak perlu lagi masyarakat memusingkan biaya dua kebutuhan ini.
Mekanisme seperti ini akan meminimalisir kemiskinan. Jika ada penyaluran bantuan kepada masyarakat akan berjalan dengan baik dan sesuai. Hal ini karena penguasa dan pejabat dalam institusi Islam memiliki sikap takwa. Keimanannya mengerdilkan keberaniannya untuk menantang murka Sang Pencipta.
“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih” (QS Asy-Syura: 42).
Seperti itulah kesempurnaan Islam dalam mengatur segala aspek kehidupan dan permasalahan.
Wallahu'alam
Oleh: Tati Sunarti, S.S.
Pegiat Literasi
0 Komentar