Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Peran Negara dalam Mengatasi Krisis Transportasi Lebaran


Topswara.com -- Bensin mahal, Erick Tohir mending mudik naik kereta lebih irit. “Menteri BUMN Erik Tohir mengatakan mudik menggunakan kereta api menjadi pilihan masyarakat karena nyaman, tepat waktu, sejuk, makanannya enak, dan murah.”

Hal tersebut disampaikan Erik saat meninjau stasiun pasar Senen, Sabtu 30 / 4 lalu. Kereta api sendiri ini sebenarnya saya berharap bentuk yang sedang melakukan transportasi darat, ini ada alternatif selain mobil. Mobil, saya yakin biasanya biayanya jauh lebih mahal. Bensinnya lagi naik lagi pula bayar tol, macet, kata Erik dikutip melalui keterangan resmi, Minggu 1/5/2022.Sindonews.com

Sudah menjadi tradisi merayakan Hari Idul Fitri menjalin silaturahmi dengan sebutan pulang kampung atau mudilk lebaran, terkait dengan mudik tidak terlepas dengan transportasi lebaran.

Berdasarkan data survey Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Perhubungan (Kemenhub), minat mudik tahun ini tinggi, diperkirakan 85,5 juta orang. Oleh karenanya, sudah seharusnya besarnya minat mudik ini mendapat dukungan negara dengan menjamin trasnsportasi publik yang nyaman, aman selamat, dan tepat waktu.

Tetapi sungguh sangat miris faktanya pada saat ini masyarakat dihadapkan dengan persoalan transportasi yang mahal dan menyengsarakan masyarakat, jauh dari rasa aman, nyaman dan juga keselamatan, apalagi dengan kondisi kemacetan sehingga memerlukan wakttu yang panjang dan melelahkan. 

Krisis tranportasi ini tidak bisa terlepas dari kebijakan negara yang berpihak kepada korporasi, yang akan mengakibatkan berulangnya kenaikan tiket, hilangnya kenyamanan dan keamanan dan bahkan meningkatnya angka kecelakan dari tahun ke tahun. Kenaikan tiket bus hampir 300 persen moda transpotasi darat. Transpotasi udara tidak kalah naik lebih dari 100 persen bahkan masuk harga RP 9,6 juta harga tiket pesawat ke Aceh.

Peran negara malah merestui kenaikan harga ini, ditandai dengan keberpihakan kepada korporasi, dalam hal ini pemerinttah selaku pemangku kebijakan.

Hal ini bukti bahwa pemerintah abai dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan ummat, seakan tidak menunjukan kepeduliannya, jauh dari kebijakan mudik gratis yang terbatas jumlahnya.

Kebijkan-kebijakan yang diambil dalam mengatasi transportasi pubik, tidak terlepas dari sistem yang diterapkan saat ini. Yaitu sistem kapilalisme sekularisme dalam mengelola trasportrasi pubik.

Bagaimana solusi islam mengatasi ini? Islam memandang trasportasi pubik sebagai urusan kehidupan yang juga merupakan  kebutuhan manusia dan pemenuhannya harus di jamin oleh negara. Oleh karena itu negara berwenang penuh dan bertanggung jawab langsung menangani masalah ini, khususnya transportasi mudik lebaran.

Negara mempasilitasi kebutuhan trasportasi yang dibutuhkan msyarakat ketika mudik lebaran memberikan fasilatas yang nyaman, aman, selamat, tepat waktu tidak boleh menjadi dharar, baik darat, udara, dan laut Rasullah SAW bersabda,

لا ضررولاضرارا

“Tidak ada dharar (bahaya) danntidak ada membahayakan (baik diri sendiri maupun orang lain), “ (HR.Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad -Daraquthni)

Negara hrus menjamin sepenuhnya akses setiap kebutuhan individu terhadap trasportasi 

Lebaran yang terjangkau bahkan gratis, karena tugas pemimpin adalah bertanggung jawab atas urusan ummat.

Dalam Islam juga melarang keras transportasi di kuasai individu atau kelompok tertentu, baik insfrastuktur jalan raya, bandara dan pelabuhan dari mulai sarana dan SDMnya. Karena sesungguhnya trasportasi pubik adalah kepemilikan umum, tidak boleh dikomersialkan yang berorentasi bisnis. Dan tidak dibenarkan untuk menjadi sumber pendapatan negara, tidak boleh jalan itu berbayar seperti TOL.

Keamanan di jamin tidak boleh ada seorangpun kehilangan harta benda dalam perjalanan yang diakibatkan pencurian dan pembegalan, dan begitu juga keselamatan nyawa, di dalam perjalanan adalah tanggung jawab negara,

Itulah solusi Islam dalam mengatasi krissis trasportasi publik baik saat Lebaran maupun di luar lebaran yang merupakan bagian dari pengurusan Ummat.

Solusi Islam ini hanya bisa diterapkan dalam sistem khilafah yang berdasarkan syariat Islam.

Waalahu ‘alam bi asshawwab


Oleh: Kania Kurniaty
Aktivis Muslimah Asshbul Abrar Kayumanis Bogor
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar