Topswara.com -- Dari tahun ke tahun, arus mudik lebaran tidak pernah sepi oleh pemudik dan tetap saja membludak. Namun, kemacetan dan kecelakaan selalu terjadi, baik di jalan tol maupun di jalanan umum lainnya. Hal ini terjadi dikarenakan fasilitas dari pemerintah dan Pemkot, di masing-masing wilayah masih minim. Maka, adakah solusi yang solutif? Dan apakah rakyat mendapat layanan atau bahkan ditelantarkan?
Tercatat, sebanyak 1,7 juta kendaraan yang mudik dari Jakarta menuju Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Melalui tiga arah yaitu, dari Timur (Jawa dan Bandung), Barat (Merak) dan Selatan (Puncak), dan Jasa Marga menjelaskan bahwa arus mudik ditahun 2022 begitu naik 9,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. (dw.com, 03/05/2022).
Sedangkan di wilayah Sumatera Utara, Medan, sebanyak tiga ribu pemudik mendapatkan fasilitas bus gratis, dari Pemkot Medan Bobby Nasution dan Wakilnya, Aulia Rachman. Ada 666 pemudik berangkat dengan 16 bus besar dan 7 bus kecil. Pemudik diberikan kaus dengan logo Pemkot dan Bank Sumut. Mengabarkan ke awak media, semua anggaran atas kerja sama dari berbagai pihak bukan dari APBN, kata Pemkot. (medan.kompas.com, 02/05/2022).
Disisi lain, Koprs Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjelaskan sebanyak 2.945 terjadi kecelakaan selama periode arus mudik lebaran sejak Sabtu 23, April 2022 hingga Senin 02, Mei 2022. Tercatat 51 kecelakaan terjadi diruas jalan tol, sisanya 2.894 kecelakaan terjadi diruas jalan bukan jalan tol.
Pengakuan dari Sekretaris Jendral Kementerian Perhubungan Sugihardjo, bahwa sarana dan prasarana transportasi tidak direncanakan untuk pemudik atau arus mudik. Sebab, membutuhkan dana yang besar, ketika selesai lebaran akan mubazir. Jadi, yang dilakukan hanya langkah optimasi.
Kemacetan dan kecelakaan terus terjadi dan tidak bisa dihindarkan. Karena sistemnya masih demokrasi yang selalu mengutamakan keuntungan dibalik kepentingan, pun tidak bisa dihentikan adanya pengeksploitasian terhadap kebijakan dan sumber dana yang tidak dikelola untuk kemaslahatan masyarakat, selama sistem Islam belum diterapkan dalam kehidupan dan bernegara.
Dalam sistem Islam (khilafah), semua kebutuhan rakyat akan diberikan, sebab termasuk bagian dari tanggung jawab negara. Mulai dari sarana dan prasarana, baik itu transportasi dan infrastruktur yang memadai. Semuanya akan diberikan bukan sebatas mudik saja akan tetapi setiap harinya.
Negara juga akan menjamin keselamatan dan kenyamanan sehingga kecelakaan dan kemacetan tidak akan terjadi. Jika terjadi, maka khalifah (pemimpin) akan merespons dengan cepat agar segera diberikan penanganan oleh pejabat setempat.
Jadi dengan begitu, semua rakyat bisa merasakan fasilitas dari negara tanpa embel-embel apa pun, tanpa dipungut biaya atau demi kepentingan pejabat. Jika ada yang melakukan pungli dan pembohongan, maka sanksinya akan diterapkan secara adil dan dapat memberikan efek jera, karena segala fasilitas yang disediakan oleh negara merupakan kebutuhan pokok untuk rakyat. Tidak satu pun hak rakyat dipendam jika sistem Islam yang diterapkan.
Rasulullah SAW. pernah bersabda:
“Imam atau khalifah (kepala negara) adalah pengurus bagi rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari).
Selain itu, khalifah akan memberikan fasilitas lain, seperti membangun masjid, sekolah, jika jalanan setiap kota rusak maka akan diperbaiki tanpa penundaan, dan perkara lainnya tersalurkan. Rakyat akan sejahtera dan aman ketika sistem Islam yang digunakan. Sebaliknya, ketika demokrasi yang diterapkan maka apa pun permasalahannya tidak dapat dituntaskan, akan banyak drama yang dipertunjukkan akhirnya rakyat kembali dikecewakan.
Wallahualam bissawab.
Oleh: Muzaidah
Aktivis Dakwah Remaja
0 Komentar