Naiknya harga Pertamax dipicu oleh harga minyak mentah dunia yang saat ini menembus 119 dolar AS per barel, sedangkan APBN mengasumsikan harga minyak dunia hanya 65 dolar AS per barel.
Kenaikan harga Pertamax dan Pertalite yang disubsidi tentu akan berdampak luas pada aspek ekonomi. Masyarakat kalangan menengah ke atas yang menjadi pangsa pasar Pertamax dan diharapkan pemerintah hanya menggunakan Pertamax saja, bisa jadi akan beralih menggunakan Pertalite karena disubsidi, dan ini akan menimbulkan ketimpangan. Ditambah lagi jika harga Pertamax yang tinggi namun ketersediaan Premium dan Pertalite terbatas, menyebabkan pilihan masyarakatpun ikut terbatas, hingga akhirnya dengan terpaksa mereka akan beralih ke Pertamax.
Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Centre of Economic and Law Studies (Celios), bila kalangan menengah keatas bermigrasi menggunakan Pertalite, maka akan menimbulkan masalah baru di Pertalite dan akan merembet ke beban keuangan pemerintah.
Kenaikan harga BBM yang menyusul di tengah berbagai kenaikan harga bahan pokok dan yang lainnya benar-benar merupakan pukulan yang telak bagi masyarakat. Pro kontra pun banyak bermunculan seiring kebijakan ini diterapkan. Banyak pihak yang menyayangkan karena kenaikan ini dapat menimbulkan efek domino yaitu biaya transportasi dan produksi akan ikut naik. Di samping itu ancaman naiknya inflasi juga terus membayangi. Bahkan Ekonom dan Direktur Celios Bhima Yudhistira telah memprediksi inflasi pada April 2022 akan mencapai kisaran 1,5 hingga 1,7 % secara bulanan ( Bisnis.com).
Bila terjadi inflasi ditengah kondisi pendapatan masyarakat yang menurun saat ini, maka akan membuat daya beli masyarakat makin rendah. Kesejahteraan rakyat akan semakin terpuruk karena sebelumnya telah menghadapi realita kenaikan harga minyak goreng yang membabi buta, harga bahan pokok hingga tarif PPN yang menjadi 11%.
Kenaikan Pertamax dalam jumlah /prosentase besar menegaskan tata kelola migas yang sangat kapitalistik, menimbang harga keekonomian ( agar bisa ekspor) dan mengabaikan kemaslahatan rakyat. Migas yang menjadi salah satu sumber daya alam dan sumber pendapatan negara yang harusnya dikelola secara mandiri oleh negara. Namun dalam sistem kapitalisme peran negara justru minim bahkan mungkin hilang karena telah menyerahkan pengelolaan dan kepemilikan kepada para kapitalis.
Sistem kapitalisme yang berlandaskan manfaat dimana keuntungan dari pengelolaan SDA akan kembali pada kantong-kantong para kapitalis adalah salah satu penyebab terbesar rantai kemiskinan di negeri ini tak pernah terputus. Padahal negeri ini begitu kaya akan aneka sumber daya alam, tambang dan lain lain yang jika dikelola sendiri akan mampu menopang segala kebutuhan rakyat dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga keamanan.
Sistem kapitalisme yang berkarakter kompetitif, meniscayakan kesejahteraan hanya akan bisa dinikmati oleh segelintir orang yang kuat dan memiliki modal besar. Sementara rakyat kecil akan semakin tertinggal karena sistem ini juga jelas terbukti dari berbagai kebijakan yang diterapkan telah menampakkan keberpihakannya kepada kepentingan para kapitalis dan mengabaikan kepentingan rakyat.
Potensi sumber daya alam yang terkandung dalam bumi, air dan udara berfungsi sebagai penunjang sekaligus sebagai sumber penghidupan bagi manusia. Peran vital SDA bisa menjadi sumber konflik bahkan bisa menjadi penyebab invasi dari bangsa yang serakah untuk menguasai bahkan menjajah suatu negeri yang memiliki sumber kekayaan berlimpah.
Atas kehendak Allah SWT, negeri-negeri Muslim di berbagai belahan dunia telah dikaruniai berkah yang luar biasa berupa kekayaan alam yang melimpah ruah. Hal ini juga yang menyebabkan kaum penjajah tak henti-hentinya menyebarkan kapitalisme ke seluruh dunia untuk diterapkan tak terkecuali negeri Muslim demi mempermudah akses mereka untuk masuk dan menguasai negeri sekaligus menjajah.
Dalam Islam, pengelolaan sumber daya alam mutlak dilakukan oleh negara yang kemudian hasilnya akan dikembalikan lagi untuk kemaslahatan rakyat. Islam tak akan menyerahkan atau membiarkan pihak asing maupun swasta mengintervensi sedikitpun. Untuk barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas, individu maupun golongan tidak boleh memiliki dan menguasainya sebab barang tambang termasuk harta milik umum dan hasilnya akan masuk ke baitul mal. Penguasaan SDA di tangan negara akan menjadi sumber pemasukan negara yang tentunya akan berkontribusi penuh pada penyediaan komoditas primer untuk pertahanan dan perekonomian bangsa.
Hanya Islam yang bisa menjadi solusi permasalahan yang terjadi saat ini. Dengan menerapkan Islam, perekonomian bangsa akan menjadi kuat, dan hanya Islam saja yang mampu menghentikan invasi atau penguasaan SDA oleh negara-negara penjajah secara langsung maupun lewat tangan korporasi mereka.
Hanya dengan menerapkan Islam, kedaulatan rakyat atas SDA bisa kembali, hingga tak kan ada tradisi kenaikan harga yang bertubi-tubi. Kita juga akan lepas dari masalah “kutukan SDA” ( natural resource curse ) yaitu paradoks negeri yang kaya SDA tapi rakyatnya miskin dan tertinggal.
Wallahu a'lam bisshawab.
Oleh: Irohima
(Sahabat Topswara)
0 Komentar