Topswara.com -- Dengan alasan mencegah kemacetan, Bupati Bandung Dadang Supriatna akan membenahi infrastruktur melalui pengembangan hunian vertikal. Hunian vertikal selain dipandang efisien terhadap penggunaan lahan, juga sebagian harganya terjangkau. Sehingga banyak yang menjadikan sebagai tempat tinggal walaupun bekerja di Kota Bandung.(gowapos.com)
Kita akui, harga lahan maupun rumah yang berada di Kota Bandung lebih mahal dibanding dengan harga rumah maupun lahan yang berada di Kabupaten Bandung. Maka walaupun bekerja di kota lebih memilih memiliki hunian di Kabupaten Bandung. Bisa jadi dengan pertimbangan biaya transportasi masih terjangkau.
Karena rumah adalah bagian dari kebutuhan pokok, seharusnya pembangunannya tidak hanya ditujukan bagi yang mampu bayar. Semestinya pemerintah memperhatikan dengan serius, agar rakyat tidak dibiarkan kebingungan menghadapi harga lahan maupun rumah yang semakin tidak terjangkau dibanding pendapatannya.
Namun sayang masih banyak rakyat menempati hunian yang sangat tidak layak bahkan tidak punya rumah. Acara yang seringkali ditayangkan di televisi hanya bertujuan mengetuk pintu hati pemirsa agar mau berdonasi menyumbangkan solusi, sekadar membantu memperbaiki sebagian rumah reyot. Akan tetapi yang patut kita sampaikan bahwa yang sangat berkewajiban dengan kondisi rakyat, bukanlah sesama rakyat melainkan penguasa.
Pembangunan hunian vertikal walaupun dikatakan harganya terjangkau hanyalah bagi mereka yang mampu bayar, termasuk rumah subsidi. Tidak ada yang gratis di alam kapitalis.
Mahalnya harga rumah, karena pemerintah menyerahkan secara penuh pengadaan atau pasar perumahan kepada swasta, yang berorientasi keuntungan.Tingkat penyediaan rumah selama ini lebih rendah dibanding dengan tingkat kebutuhan akan rumah. Inilah penyebab harga akan terus naik sesuai kondisi pasar; kebutuhan lebih tinggi dibanding yang tersedia.
Walaupun pemerintah mengklaim sudah melakukan berbagai upaya agar semua rakyat mendapatkan hunian yang layak, fakta menunjukkan kekurangan akan hunian terus meningkat. Berbagai kebijakan tidak mampu menyelesaikan persoalan kelangkaan rumah.
Ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan rumah bagi rakyat, penyebab utamanya adalah penerapan kapitalisme sekuler. Penguasa hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Regulasi yang ada bersifat kapitalistik. Dengan dalih agar tidak dimonopoli oleh birokrasi negara, pemerintah memfasilitasi korporasi dalam pengelolaannya.
Penguasa bersama pengusaha justru malah terlibat dalam bisnis perumahan. Solusi yang ditawarkan kredit berbunga yang jelas diharamkan. Penguasa dan pengusaha sama-sama mengambil keuntungan, di sisi lain beban rakyat makin berat.
Dari paparan di atas membuktikan, bahwa pemerintah tidak akan mampu menjalankan fungsi pelayanan sebagaimana mestinya. Baik ditinjau dari tataran konsep maupun implementatif, karena penyediaan pelayanan perumahan semua dikomersilkan.
Kapitalisme sangat berbeda dengan Islam. Para kepala keluarga atau para wali diberikan kemudahan memenuhi kebutuhan rumah bagi keluarganya. Penguasa (khalifah) dalam sistem Islam bukan hanya berperan sebagai regulator, juga memiliki wewenang dan tanggung-jawab penuh mengelola perumahan, dan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyatnya untuk memiliki. Baik melalui usaha individu ataupun pemberian negara secara cuma-cuma. Negara hadir untuk memberi solusi atas kesulitan rakyatnya. Tidak semua rakyat mampu memiliki rumah dengan cara membeli.
Berdasarkan keyakinan bahwa bumi ini milik Allah, maka dalam pengelolaan ataupun penggunaannya, baik khalifah maupun masyarakat akan menyesuaikan dengan aturan Allah. Tidak boleh diliberalisasi seperti pada sistem kapitalisme.
Karena dikelola negara bukan oleh swasta, dan orientasinya bukan keuntungan, maka rakyat dipermudah untuk mendapatkannya. Hubungan penguasa dengan rakyat bukanlah seperti penjual dan pembeli, sebagaimana dalam kapitalisme. Penguasa adalah pelayan, rakyat yang dilayani.
Pengelolaan sumber daya alam sesuai syariat, akan mengantarkan kemampuan negara memenuhi kebutuhan pokok rakyat secara merata. Hal ini dibuktikan oleh sejarah kekhilafahan di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Di masa itu tidak ada satu orang pun warganya yang berhak menerima zakat. Kondisi ideal yang dirasakan masyarakat Islam tidak pernah dialami oleh negara maju sekalipun seperti Amerika misalnya.
Hampir seluruh negara kapitalis mempunyai problem kesenjangan ekonomi di tengah masyarakatnya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah miskin, menjadi ciri khas bagi kehidupan masyarakat yang kapitalistik.
Apa yang dijalankan oleh para khalifah tidak terlepas dari bagaimana Rasulullah mencontohkan. Di masa Rasul ada yang disebut ahlussuffah, yaitu mereka yang ditempatkan oleh Rasulullah karena ketidakmampuannya, di sebagian mesjid tempat Rasulullah menjalankan pemerintahannya.
Islam sebagai rahmatan lil'aalamiin dirasakan bukan hanya oleh warga negara Muslim, tapi nonmuslim pun akan mencicipi pelayanan yang sama tanpa kecuali. Imam atau pemimpin diamanahi untuk seluruh rakyatnya sebagaimana yang dituturkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya:
"Imam atau pemimpin adalah penggembala, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan seluruh rakyatnya". (HR Bukhari Muslim)
Semoga dalam waktu dekat khilafah tegak dengan ijin Allah, menghilangkan berbagai kemelut bukan hanya masalah perumahan, tetapi seluruh persoalan.
Wallahu a'lam bishawwab
Oleh: Samratul Ilmi
(Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah)
0 Komentar