Topswara.com -- Hidup sejahtera, sebuah impian dan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap umat manusia dalam kehidupannya. Siapa yang tidak mau hidup sejahtera? Ya... hidup dengan segala kebutuhan tercukupi dengan baik tiap saat. Mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder maupun tersier. Enak bukan...?
Namun apakah kehidupan yang sejahtera itu bisa tercapai hanya dengan usaha perorangan (individu) saja? Mungkin iyya, bisa bagi sebagian kecil kalangan saja, namun bagi sebagian besar rakyat itu sangat tergantung kepada kebijakan dalam suatu negara tempat mereka bernaung.
Perlu diketahui, kebijakan dalam suatu negara itu ditentukan juga oleh rezim yang berkuasa. Dan kebijakan rezim penguasa itu sangat ditentukan juga oleh sistem yang dipakai negara itu.
Seperti kita ketahui, di dunia sekarang ini, hampir semua negara mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem pemerintahan demokrasi. Dari sekian banyak negara yang menerapkan sistem demokrasi kapitalisme itu, adakah yang bisa benar-benar mensejahterakan rakyatnya? Bisa kita lihat fakta yang ada bahwa tidak ada sama sekali. Di Amerika saja, negara asal demokrasi kapitalisme tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, apalagi negara pengekornya.
Kenapa bisa demikian, bukankah sistem demokrasi itu oleh para pengusungnya diklaim bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat?. Pemerintahan diambil dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Ya... memang begitu semboyannya, tapi faktanya pemerintahan dengan sistem demokrasi itu adalah kedaulatan ada di tangan oligarki.
Pemerintahan dipilih dari rakyat oleh pemodal dan untuk pemodal. Begitulah fakta yang ada. Baik di negra pengusungnya maupun negara pengekor.
Jadi harapan rakyat akan kesejahteraan hidup, sepertinya memang tidak ada, karena yang berkuasa sebenarnya adalah para oligarki atau pemodal. Ya dari tangan para pemodal itulah membiayai kampanye pemilu para calon pemimpin.
Sehingga nantinya bila mereka yang katanya memenangkan pertarungan pemilu, kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih pro kepada para oligarki alias kebijakannya atas pesanan para oligarki. Jadi kebijakan yang dibuat bukan untuk kemaslahatan atau kesejahteraan umat, melainkan demi kepentingan para oligarki.
Seperti itu jugalah fakta yang terjadi di negeri ini (Indonesia) yang katanya menerapkan sistem demokrasi ditambah pancasila, apakah ada kesejahteraan untuk rakyat? Boro-boro kesejahteraan, yang ada adalah penderitaan, kemiskinan, kelaparan, kesenjangan sosial terjadi di mana-mana.
Padahal Indonesia adalah negeri yang begitu kaya akan sumber daya alamnya, baik di darat maupun laut. Harusnya rakyat bisa hidup sejatera, tapi faktanya,...tidak. Yang ada adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Kenapa bisa demimikian? Ya karena itu tadi kebanyakan kebijakan yang ada adalah pesanan para oligarki yang membiayai para calon pemimpin saat gelaran kampanye pemilu berlangsung. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan harus lebih pro kepada mereka daripada kesejahteraan rakyat.
Dengan kebijakan atau aturan yang lebih pro kepada oligarki, membuat mereka begitu mudah menguasai kekayaan sumber daya alam di negeri ini yang sejatinya adalah milik rakyat. Dengan leluasa mereka mengeruk kekayaan alam milik rakyat itu sementara rakyat hanya bisa menonton tanpa bisa apa-apa.
Mereka (para oligarki) bersama penguasa pilihan merekapun semakin kaya raya karena telah menguasai dan mengeruk semua kekayaan alam milik rakyat yang ada. Sementara rakyat, boro-boro hidup kaya atau sejahtera, hidup layak aja sangat sulit, bahkan kemiskinan dan kelaparan yang terjadi makin memprihatinkan.
Padahal dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya umtuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Tapi itu sekadar bunyi undang-undang saja yang hanya jadi pajangan dan pemanis belaka untuk mengelabui rakyat. Tak lain tujuannya agar rakyat percaya bahwa aturan dalam demokrasi bisa mensejahterakan mereka.
Padahal faktanya tidaklah demikian, yang ada dalam sistem demokrasi kapitalisme, rakyat akan semakin sengsara dan menderita, kemiskinan, pengangguran dan kelaparan akan senantiasa terus terjadi dan akan semakin parah.
Karena pada dasarnya penguasa yang ada hanya akan mementingkan kelompok mereka ketimbang kesejahteraan rakyatnya. Di negara Amerika saja, yang merupakan pengusung demokrasi kapitalisme tidak ada kesejahteraan bagi rakyat. Boro-boro rakyat sejahtera, yang ada justru kemiskinan di negara Paman Sam itu semakin tahun semakin bertambah. Kesenjangan sosial makin jauh. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
Hanya sebagian kecil saja orang-orang menguasai kekayaan yang ada, yaitu hanya para pemodal saja. Sementara rakyat hanya akan dilirik saat akan ada pesta pemilu, karena suara mereka akan dipakai sebagai legitimasi para oligarki untuk berkuasa. Setelah pemilu, mereka akan dicampakkan lagi, dibiarkan menderita, kemiskinan, dan kelaparan.
Inilah fakta yang terjadi dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi kapitalisme. Kesejahteraan untuk rakyat tidak akan pernah ada, yang ada adalah kemiskinan dan kelaparan untuk rakyat.
Nah dengan fakta nyata seperti itu, apakah kita masih akan mempertahankan sistem buatan manusia demokrasi kapitalisme ini?
Pilihan ada di tangan anda!
Wallahua a'lam.
Samarinda 5 Februari 2022
Oleh: Rasman S.E
Analis Politik Islam
0 Komentar