Topswara.com -- Indonesia saat ini berada pada kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Permasalahan pandemi Covid -19 yang belum usai ditambah lagi dengan segudang permasalahan lainnya seperti masalah ekonomi, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, kesejahteraan dan lain-lain. Sebagai masyarakat biasa, kita pasti bisa merasakan kondisi buruk yang tejadi saat ini.
Ungkapan mengejutkan baru-baru ini datang dari Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri. Beliau menyoroti konflik kepentingan di pemerintahan saat ini. Menurut dia, situasinya saat ini sudah kritis. Ia memperkirakan saat ini para pihak di dalam oligarki sedang dalam fase buka-bukaan dan akan saling membuka borok satu sama lain.
"Saya prediksi sih enggak sampai 2024 secara moral pemerintahan ini sudah ambruk karena mayoritas elitenya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, melakukan skandal dan skandalnya semakin besar," ujarnya (Tempo, 29/01).
Sebelumnya, Faisal Basri mengingatkan bahwa konflik kepentingan yang berbahaya adalah kala pejabat negara ikut berbisnis. Akibatnya, negara dan pasar berkolaborasi dan batasannya menjadi blur atau bias. Ia melihat kekuatan negara dan korporasi di Indonesia sudah menyatu. Sehingga, negara berpotensi menjadi despotic leviathan, yaitu raksasa lalim yang memiliki kekuatan luar biasa.
Merespon ungkapan tersebut, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengklaim bahwa negara selama ini tak pernah menutup mata soal skandal para elite di negeri ini.
Faldo mengatakan semua lembaga penegak hukum yang awalnya diragukan masyarakat sudah membuktikan dan menjawab keraguan tersebut dengan mengungkap berbagai skandal tersebut. Baginya, saat ini pemerintah masih berada di jalan yang baik meski dalam kondisi berat. (cnnindonesia, 30/01)
Konflik kepentingan sebagaimana yang di ungkapkan oleh Faisal Basri adalah hal yang wajar terjadi didalam sistem perpolitikan sekuler demokrasi yang diterapkan di negeri kita saat ini. Biaya politik did alam sistem demokrasi sangatlah mahal. Siapa yang ingin menduduki kursi kepemimpinan menjadi penguasa harus bekerjasama dengan para pengusaha sebagai pemodal untuk membiayainya.
Walhasil, ketika sudah berhasil menjadi pemimpin mau tak mau harus membayar jasa para pemodal dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pengusaha atau pemodal untuk melanggengkan urusan mereka sekalipun harus menguasai kekayaan milik umat.
Maka tidak heran jika di dalam sistem politik demokrasi ini para penguasa bekerja sama dengan para pengusaha. Bahkan terkadang para pengusaha itu sendiri yang menjadi penguasa.
Dari sini jelaslah bagi kita bahwa hukum atau aturan yang akan dilahirkan secara otomatis akan berpihak pada kepentingan mereka masing-masing dan tidak lagi mementingkan kemaslahatan masyarakat. Para pengusaha atau pemodal akan menjadi penentu arah kebijakan yang pastinya menguntungkan bagi mereka. Inilah yang disebut negara korporatokrasi.
Jelas bagi kita bahwa kerusakan hari ini disebabkan oleh sistem demokrasi yang diterapkan. Sistem politik demokrasi adalah penyebab dari kerusakan dan keburukan yang terjadi di negeri ini. Sistem demokrasi ini tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah jelas rusak dan merusak.
Untuk itu, sudah saatnya kita membuang jauh-jauh sistem buruk buatan manusia ini. Kita ganti dengan sistem yang berasal dari Allah sebagai Khaliq yaitu sistem Islam kaffah dalam naungan khilafah.
Sistem khilafah akan menerapkan separangkat aturan hidup yang berasal dari syariat allah. Sistem ini telah terbukti mampu menyelesaikan berbagai permaslahan kehidupan dari berbagai aspek. Di dalam sistem khilafah tidak akan kita jumpai model pemerintahan korporatokrasi seperti dalam sistem demokrasi. Karena di dalam sistem Islam, pemimpin adalah pengurus rakyatnya.
Rasulullah SAW bersabda, “Imam atau khalifah adalah pengurus rakyat dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya”. (HR.Al-Bukhari).
Dari dalil ini jelas bahwa pemimpin didalam Islam dipilih umat adalah untuk mengurusi rakyat. Pemimpin di dalam Islam juga dipilih umat untuk menjalankan syariat Allah ketika berkuasa. Untuk itu tidak akan ada ruang bagi para korporat untuk membeli penguasa. Tentu kita sangat menginginkan model kepemimpinan seperti ini.
Mari bersama-sama kita mengambil Islam sebagai aturan kehidupan kita agar kita medapatkan kebaikan dalam kehidupan baik didunia maupun di akhirat.
Wallahu a’lam bisshawab
Oleh: Pipit Ayu
(Sahabat Topswara)
0 Komentar