Topswara.com -- Pada tanggal 28 Desember 2021, Emma Detty Permanawati Supriatna dinobatkan sebagai Duta Penurunan Stunting Kabupaten Bandung oleh Ketua BKKBN Hasto Wardoyo. Selain itu, Emma Detty juga mendapat penghargaan Kampung KB Award dari BKKBN Provinsi Jawa Barat.
Pengukuhan Emma Detty sebagai Duta Penurunan Stunting bersamaan dengan Bunda Genre Jawa Barat Atalia Ridwan Kamil dan seluruh Bunda Genre Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat.
Emma Detty yang juga selaku Ketua TP PKK Kabupaten Bandung ini mengaku sangat siap menjadi ujung tombak percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bandung. Terlebih Jawa Barat sudah mendeklarasikan diri untuk terbebas dari stunting pada 2023 mendatang.
“Tentu kami semua siap menggerakkan segenap potensi untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Bandung. Kita sudah bertekad menuju zero stunting pada 2023 di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung,” ucap Emma.
Kampung KB (Keluarga Berkualitas) sendiri ialah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK.
Kampung KB ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung, melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan sektor lain dalam keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan program zero stunting bertujuan untuk mencegah serta menangani kasus stunting.
Program Kampung KB serta program zero stunting memang tengah gencar diupayakan oleh pemerintah. Tentunya kedua program ini tidak hanya dijalankan di Jawa Barat saja, melainkan di berbagai daerah lainnya. Target utamanya ialah untuk mencapai keluarga sehat dan sejahtera, khususnya bagi ibu hamil dan balita.
Namun timbul pertanyaan, apakah dua program ini mampu mencapai target? Bila diteliti lebih dalam lagi, memperoleh Kampung KB Award belum tentu menjadi indikator capaian sehat dan sejahtera bagi masyarakat, termasuk keluarga.
Karena sesungguhnya hal tersebut hanya berpatokan kepada angka saja. Jika kita terjun langsung melihat fakta di lapangan, entah berapa angka real yang didapatkan. Senada dengan pengukuhan Duta Stunting di tiap Kabupaten atau Kota.
Tujuan zero stunting melalui program pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita dan ibu hamil sesungguhnya tidak kontinu melainkan hanya bersifat temporal, tentu saja hal ini jauh dari harapan.
Hal tersebut ditambah dengan adanya ketidaksinambungan antara pendapatan masyarakat, harga kebutuhan dengan program pemerintah yang dicanangkan. Bagaimana tidak, di sisi lain pemerintah terus membuat program kesehatan masyarakat secara massif, memberikan penyuluhan makan-makanan sehat agar mencegah penyakit, tetapi harga makanan sehat acap kali tidak stabil.
Dengan demikian bagaimana masyarakat dapat menghadikan makanan sehat di tengah keluarganya sementara uang yang didapat tidaklah sebanding dengan kebutuhan pokok. Disinilah letak masalahnya.
Sejahtera di bawah pengaturan kapitalisme sekular hanyalah sebatas angan. Hanya bisa diraih oleh segelintir orang. Kekayaan menumpuk di pihak yang memiliki modal besar, sementara rakyat untuk memenuhi kebutuhan pokok saja banyak yang kesulitan. Dari tahun ke tahun angka kemiskinan terus bertambah.
Seyogyanya, antara program dan upaya yang dilakukan itu seimbang agar mencapai target dari program tersebut. Bilamana program yang dicanangkan yaitu menyejahterakan rakyat, maka upaya yang dilakukan adalah melayani seluruh kebutuhan serta kepentingan rakyatnya.
Sama halnya dengan target kesejahteraan dalam bidang kesehatan. Maka support dari segala aspek contohnya makanan sehat dan biaya kesehatan dapat dijangkau masyarakat luas serta tidak membebani rakyat. Hal ini bisa kita temukan dalam sistem Islam apabila diterapkan dalam setiap lini kehidupan, termasuk dalam bernegara. Semua hal akan berjalan dengan seimbang dan hak umat akan terpenuhi.
Dalam sistem Islam, negara akan sepenuhnya memperhatikan kebutuhan dasar per individu bukan pada angka-angka. Beberapa hal yang akan dilakukan diantaranya:
Pertama, negara memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi masyarakat individu per individu. Mekanismenya menyedikan lapangan kerja seluas-luasnya. Bagi siapapun warga negara yang tidak memiliki modal ataupun tanah pertanian sementara memiliki kemampuan untuk berbisnis ataupun bertani maka akan dibantu negara, bisa dengan cara memberikan pinjaman lunak tanpa riba atau memberinya secara cuma-cuma.
Kedua, bagi yang tidak mampu mencari nafkah karena alasan sakit misalnya maka negara akan memberikan santunan secara rutin dan mencukupi.
Ketiga, negara mempunyai akurasi data untuk ketersediaan dan distribusi pangan agar tepat sasaran. Pada masa Khalifah Umar bila suatu wilayah kekurangan pangan tertentu sehingga harga naik, maka Umar akan mendatangkan dari wilayah yang sur plus sehingga harga kembali wajar.
Dalam sistem Islam negara berkemampuan menghilangkan stunting dan mensejahterkan seluruh rakyat tanpa membutuhkan adanya duta. Sejarah mencatat di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ada satu orang pun yang berhak menerima zakat. Artinya tidak ada rakyat yang miskin. Maa syaa Allah, sungguh luar biasa, capaian yang sampai saat ini tidak pernah mampu dicapai oleh negara adidaya sekalipun.
Begitulah negara Islam sungguh-sungguh dalam menunaikan mandatnya sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dengan melaksanakan sabda Rasulullah SAW, “Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya,” (HR. Bukhari). Dengan demikian, tidak ada jalan lain bagi penyelesaian persoalan ini, kecuali dengan kembali pada pangkuan kehidupan Islam.
Wallahu a‘lam bishawwab.
Oleh: Elin Marlina, A.Md.
(Sahabat Topswara)
0 Komentar