Topswara.com -- Di kalangan masyarakat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu pekerjaan yang banyak diburu. Sebab, dengan menjadi PNS dinilai dapat membuat hidup akan terjamin dengan gaji tetap tiap bulannya. Selain itu masa kerja yang lama serta adanya uang pensiun yang akan diterima di kemudian hari semakin menggiurkan para pencari kerja.
Namun, nampaknya impian untuk menjadi PNS saat ini harus dipikir ulang. Sebab, seprti dilansir dari finance.detik.com (28/11/2021) ke depannya pemerintah mewacanakan bahwa PNS akan digantikan dengan robot kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Hal ini untuk mempercepat pelayanan birokrasi seperti mimpi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wacana tersebut muncul seiring dengan rencana Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang akan lebih banyak memanfaatkan kemajuan teknologi ke depannya. (INDOZONE.ID, 28 November 2021)
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengatakan ke depannya pemerintah akan lebih banyak menggunakan teknologi digital dalam memberikan pelayanan kepada publik. Atas dasar itu jumlah PNS akan dikurangi secara bertahap dan digantikan dengan robot.
Adapun jumlah PNS di Indonesia per 30 Juni 2021 berdasarkan data BKN adalah 4.081.824 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 3.132.774 di instansi daerah (77 persen) dan 949.050 orang di instansi pusat (23 persen). Jumlah tersebut mengalami penurunan 3,33 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Jumlah PNS terus mengalami penurunan sejak tahun 2016.
Memang harapannya dengan menggunakan teknologi digital dalam memberikan pelayanan di bidang administrasi pada publik akan lebih efektif. Namun masih perlu dipertimbangkan banyaknya efek yang akan ditimbulkan jika terlalu buru-buru dalam menerapkan kebijakan tersebut.
Pasalnya, jika kinerja PNS diganti dengan robot maka pengangguran akan semakin bertambah. Per Agustus 2021 saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sudah mencapai 9,1 juta orang. (indozone.id, 28/11/2021).
Maka jika ingin merealisasikan rencana penggantian dengan robot. Seharusnya sedini mungkin pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan menjamin kelayakan hidup masyarakat. Selain itu, akan semakin banyak persoalan baru yang muncul karena pemerintah mengambil kebijakan dengan bersandar pada tren global.
Sebab kemajuan bangsa semestinya tidak diukur dengan sekedar pencapaian fisik dan kemajuan teknologi yang digunakan semata. Melainkan dengan menggunakan ukuran dasar sebagaimana direkomendasikan Islam berupa tercapainya tujuan bernegara yaitu menyejahterakan setiap individu, terciptanya ketenangan-stabilitas dan meninggikan peradaban.
Dalam sistem kapitalisme saat ini, teknologi hanya dijadikan ajang untuk menunjukkan bahwa suatu negara sudah bisa masuk ke dalam standar negara maju yang dibuat barat. Tidak diimbangi dengan pemberian perhatian dan jaminan pekerjaan pada masyarakat. Sehingga masyarakat pun was-was memikirkan nasibnya.
Jika membahas tentang kesejahteraan tentu tidak luput dari kesejahteraan ekonomi. Namun fakta yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat hanya kesenjangan ekonomi yang begitu signifikan. Yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kesejahteraan setiap individu sangat sulit dicapai.
Pemerintahan dalam sistem Islam akan menjalankan perannya sesuai syariat. Di mana kepentingan masyarakat dilandasi dengan kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, dan profesionalitas orang yang mengurusinya. Maka, negara dalam Islam juga akan menggunakan dan mengembangkan teknologi. Tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi rakyat yang wajib menafkahi keluarganya.
Bagi warga negara Islam yang memenuhi kualifikasi baik laki-laki maupun perempuan, Muslim atau nonmuslim, diperbolehkan menjadi pegawai di departemen, jawatan, dan unit yang ada. Dalam Islam, tidak ada istilah ASN, PNS atau honorer, tetapi perekrutan pegawai sesuai dengan kebutuhan riil negara. Mereka akan menjadi pegawai tetap dengan sistem ijarah (kontak kerja) dengan upah yang layak dan sesuai dengan jenis pekerjaannya.
Maka tidak akan ada lagi masyarakat yang berburu menjadi ASN atau PNS. Sebab pekerjaan apapun sudah terjamin kelayakannya. Itulah kewajiban pemimpin dalam Islam yang paham akan tanggung jawabnya. Sebab ia paham apa yang disampaikan Nabi shalallahu alaihi wassalam dalam sebuah hadis, "Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Wallahu a'lam bishawwab
Oleh: Mesi Tri Jayanti, S.H.
(Sahabat Topswara)
0 Komentar