Topswara.com -- Pandora Papers kembali mengejutkan dunia. Dokumen rahasia yang dirilis oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) tersebut berisi laporan kepemilikan dan kesepakatan bisnis di negara suaka pajak. Melalui Pandora Papers, 600 jurnalis dari 117 negara melaporkan aset tersembunyi para pemimpin dan elite dunia di perusahaan cangkang (offshore).
Pandora Papers disebut menjadi skandal perpajakan terbesar dalam sejarah. Data yang dihimpun oleh ICIJ tersebut bahkan mencapai 2,94 terabyte. Eksplorasi data ini lebih besar dibandingkan dengan hasil proyek eksplorasi serupa sebelumnya yang dilakukan oleh ICIJ. Sebab melibatkan 150 media dan 600 jurnalis di 117 negara yang telah mengungkap keterikatan kekuatan politik di dunia dan sistem keuangan di luar negeri secara rahasia.
Lebih dari 330 politisi, 35 pemimpin dunia, dan 130 miliarder di 90 negara, tercatat dalam laporan Pandora Papers. Dokumen Pandora Papers juga disebut telah menguak US$5,6—32 triliun total harta yang telah disembunyikan dari pajak. Data tersebut belum termasuk barang berharga nonmoneter, seperti real estate, barang seni, dan perhiasan.
Di Indonesia sendiri, dua nama menteri diduga juga tercantum dalam laporan tersebut, yakni Luhut B. Pandjaitan dan Airlangga Hartanto. (katadata.co.id, 9/10/2021). Namun, kedua menteri ini telah menyanggah kabar tersebut, meskipun media masih terus mengabarkan.
Nama-nama pejabat dan pebisnis miliarder Indonesia memang bukan pertama kalinya tercantum dalam keterlibatan skandal penghindaran pajak. Pada 2016, Panama Papers juga pernah menyebut sederet nama pengusaha dan penguasa yang telah memiliki perusahaan cangkang di negeri surga pajak. Di negeri suaka pajak ini, para kapitalis global berlomba-lomba mengamankan aset kekayaan dan mengemplang pajak. Alhasil, Pandora Papers sukses menguak borok kapitalis global dan sengkarut perpajakan ala kapitalisme.
Inilah realitas yang ada dalam sistem kapitalisme, tidak hanya diskrimatif, tetapi juga menciptakan kesenjangan yang sangat tinggi. Terkuaknya para miliarder dunia yang telah menyimpan harta kekayaannya di kawasan surga pajak merupakan satu ironi besar, di tengah kemiskinan sistematis yang melanda dunia. Dapat di bayangkan, terdapat 1 persen penduduk dunia yang menguasai lebih dari 90 persen kekayaan dunia.
Alhasil, Pandora Papers makin membuktikan bahwa sistem ini hanya menciptakan manusia-manusia serakah nan rakus, yang tega mengemplang pajak. Sebaliknya, makin mencekik rakyat papa dengan berbagai macam pajak yang makin tidak masuk akal.
Inilah hasil dari sistem kapitalisme yang mengutamakan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Alih-alih menyejahterakan, pajak justru menyengsarakan dan diskriminatif. Rakyat kecil dicekik pajak habisan-habisan, sedangkan para kapitalis bebas menghindari pajak.
Di sisi lain, pajak nyata berpeluang menciptakan kezaliman para penguasa terhadap rakyatnya. Tampak jelas kezaliman sistem kapitalisme ini meniscayakan pajak sebagai sumber utama berputarnya poros roda ekonomi, negara mengadopsi sebagai sistem pengatur kehidupan.
Fakta berbicara, sumber daya alam yang melimpah, malah diserahkan pengelolaannya secara legal kepada swasta, domestik maupun asing tanpa berat hati. Sementara rakyat menjadi jongos di negeri sendiri. Memeras keringat demi sesuap nasi dalam pusaran pajak yang tinggi.
Bagaimana dapat rakyat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah dibebani pajak? Sejatinya, untuk biaya hidup yang lain saja, misal untuk makan, rakyat harus berjuang mati-matian. Sementara kalangan ekonomi menengah ke atas, begitu santai menjajakan dan menikmati harta, serta mengemplang pajak.
Hal ini merupakan dampak yang cukup serius pada keuangan negara. Bagaimana tidak? Sumber-sumber yang sejatinya dapat memberikan pendapatan bagi negara dan dapat dinikmati secara meluas, tetapi dalam pengelolaannya malah tidak jelas sama sekali. Di sisi lain, terdapat segelintir pengusaha yang curang, bahkan sama sekali tidak membayar pajak.
Pandora Papers semestinya membuka mata kita, bahwa sistem ini telah menciptakan ketidakadilan terhadap rakyat papa yang begitu nyata. Oleh karena itu, saatnya kita beralih menuju sistem alternatif nan solutif, yang mampu menuntaskan seluruh problematika kehidupan manusia. Sistem ini tidak lain adalah Islam.
Sudah saatnya negeri dengan mayoritas penduduk muslim terbesar ini berbondong-bondong untuk kembali kepada hukum buatan Allah SWT. Sebab sungguh tidak keraguan terhadap aturan Allah SWT. yang sempurna dan komprehensif ini. Dalam naungan Islam, niscaya negeri bebas pajak bukan lagi utopia. Insyaallah. Wallahualam bissawab.
Oleh: Nisaa Qomariyah, S.Pd.
(Praktisi Pendidikan)
0 Komentar