Topswara.com -- Kampanye dan serangan fajar tidak bisa lepas dari praktik pemilihan umum para politikus hari ini. Partai-partai politik tengah sibuk berebut wilayah dan perhatian publik demi kedudukan kekuasaannya.
Namun sayangnya hingga hari ini dalam praktik demokrasi di Indonesia pasca reformasi, belum ada partai yang benar-benar bertindak sebagai oposisi. Hampir jarang ditemui partai yang berkedudukan sebegai pengkritik atau penentang kebijaksaan dari golongan partai yang berkuasa.
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengakui istilah oposisi memang tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia. Tak heran jika peran seperti Partai Demokrat , PKS dan PAN selama masa pemerintahan Jokowi pun terasa kurang gereget alias memble.
Sebenarnya ada tiga partai yaitu PKS, Demokrat dan PAN sebagai counter party atau kekuatan penyeimbang. Check and balance terhadap jalannya pemerintahan, dengan kritik harus disertai assesment atau penilaian yang didasarkan pada pertimbangan objektif. Menurutnya sebagai partai di luar pemerintah, terutama PKS, tampak asal beda sikap dengan pemerintah seolah ingin menunjukkan posisi diametral dengan pemerintah. Sementara itu, dua partai lainnya, cenderung lebih memilih bermain aman. (sindonews, 28/08/2021)
Analis politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menyebut jalannya kepemimpinan idealnya memiliki kekuatan koalisi dan oposisi yang berimbang. Tidak jadi tukang stempel dan mengamini semua kebijakan pemerintah. Karena apabila presiden didukung kekuatan mayoritas mutlak di parlemen maka yang cenderung terjadi adalah pemerintahan yang kolutif dan koruptif.
Sementara kini merapatnya PAN ke pemerintahan Jokowi, kemungkinan reshuffle akan terjadi dan patut bertanya apa tujuan pemerintah di balik pembentukan koalisi tambun di periode kedua. Padahal biasanya grand coalition (koalisi besar) dibentuk pada periode pertama. (sindonews.com, 28/08/2021)
Demokrasi Memandulkan Konsistensi, Menciptakan Krusialisasi
Keberadaan politik dalam suatu negara menentukan jalannya pemerintahan. Para politikus yang berperan di dalamnya juga tidak kalah penting memberikan pengaruhnya pada posisi jabatannya.
Sistem politik di suatu negara terkadang dipengaruhi oleh faktor sejarah dalam perpolitikan negara tersebut. Bahkan sistem politik negara di luarnya juga memberikan pengaruh.
Politik sendiri merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud pembuatan keputusan. Tujuannya menciptakan kekuasaan dan membantu terselenggaranya pemerintahan.
Maka sangat disayangkan jika memiliki kedudukan dan pengaruh namun tidak mampu menyelematkan dan membersamakan masyarakat menyalurkan aspirasinya. Jika hanya sekedar kedudukan saja maka tidak penting adanya partai-partai politik.
Namun kenyataan ini harus diakui. Dalam sistem pemerintahan demokrasi hari ini bagaimana jalannya pemerintahan di bawah kendali para pengusaha dan pemodal. Saking mahalnya kontestasi demi mendapatkan kursi jabatan untuk balik modal kampanye.
Bahkan setelah mendapatkannya tidak terlihat mana lawan dan kawan. Semua akan mendekat demi kursi kekuasaan. Seperti saat kontestasi di awal untuk memikat hati publik.
Tidak ada yang benar dan jelas dalam demokrasi selain kebebasan dan asas manfaat. Karena tidak bisa dipungkiri demokrasi lahir dari turunan kapitalisme yang sama-sama menyuguhkan kebebasan.
Tidak kalah hebohnya meski tampuk kekuasaan presiden masih memiliki masa jabatan. Namun kampanye masa kepemimpinan baru tahun 2024 tetap menjadi perhatian untuk ajang kontestasi mencalonkan partainya menduduki kekuasaan.
Padahal pandemi masih banyak menyisakan luka. Tidak ada penyelesaian pasti bahkan dana tidak tepat sasaran pun sering terjadi. Tentu tidak menyalahkan satu dua orang yang terlibat, tidak juga menyalahkan partai yang berkuasa bukan juga menyalahkan pribadi penguasa.
Lebih dari itu, ambisi dan ambiguitas pelayanan penguasa kepada rakyat adalah buah penerapan aturan ataupun kebijakan berasal dari sistem yang diterapkan.
Bagaimana bisa ditengah rakyat terluka dan berduka mereka sibuk menyiapkan penggalangan dukungan kontestasi politik , apa arti dari peran dan tangungjawab yang disuguhkan untuk mengurusi rakyat, apakah ilusi atau hipokrisi ?
Perasaan peka sebagai bekal awal untuk menyadari apa yang terjadi dan dialami oleh rakyat saja sudah compang-camping bahkan seringnya tidak berpihak untuk rakyat. jika perasaan peka saja tidak terwujud sempurna makan bisa dipastikan berpikir yang tajam dan benar untuk menyelesaikan masalahnya dalam menghasilkan kebijakan pasti gagal.
Inilah gambaran politik demokrasi. Sistem politiknya mendorong lahirnya parpol-politisi pengabdi kursi demi menduduki kekuasaan. Bukan murni kesadaran sebagai pelayan rakyat. Menjadi politisis bukan sekedar hafal nama partai parpol seperti yang diwacanakan, bukan juga keberadaannya dalam sebuah partai. Tapi bagaimana kesadaran berpolitik yang dilakoninya.
Maka dalam kitab Fikr al Islam dijelaskan kesadaran politik bukan sekedar paham situasi yang sedang terjadi. Lebih jauh adalah memiliki suatu pandangan yang khas atau mabda’i dan universal. Namun kini hilang jati diri berpolitik terlebih bagi kaum Muslim.
Salah satu rencana Barat menghancurkan negeri-negeri Muslim adalah menjauhkan umat dengan politik. Menyuguhkan politik yang kotor dan penuh kecurangan, bahkan dibuat stereotip bahwa Islam suci sehingga tidak bisa disatukan. Sehingga umat Islam terutama elergi politik.
Ideologi Islam Cerminan Pemerintahan dan Prinsip Politik Umat Islam
Islam bukan hanya agama namun juga mabda atau ideologi. Kedudukannya sebagai ideologi maka didalamnya terdapat asas dan tata cara penerapannya.
Ideologi Islam memiliki asas atau ide dasar biasa disebut fikrah berupa aqidah Islam dan tata cara penerapan aturan / syariat. Keduanya antara fikrah dan thariqah tidak bisa dipisahkan.
Keberpengaruhan Ideologi ini harus terterapkan dalam sebuah negara. Jadi negara Islam atau Darul Islam adalah negara yang didalamnya menerapkan syariat Islam sesuai aqidahnya yaitu untuk mewujudkan ketaatan dan meraih kehidupan berkah.
Termasuk dalam hal ini jalannya suatu negara yang berkaitan dengan politik, maka Islam memiliki konsep politik yang tidak bisa dipisahkan dari agama. Politik di dalam Islam berarti pengaturan masalah-masalah dalam negeri dan liar negeri berdasarkan hukum Islam, sehingga disini penting bagi tokoh atau parpol hidup bersama dengan umat atau memiliki pengaruh besar bagi rakyat.
Sebab keberadaan mereka sejatinya adalah kekuatan atau kekuasaan riil sebagai kunci penting perubahan yang lebih baik atas problematika yang terjadi. Seperti yang Rasulullaah lakukan kala itu terus menerus mendatangi elit politik di sekitar jazirah Arab dengan tujuan mengajak mereka kepada Islam dan kekuasaan dibawah naungan Islam.
Terus membongkar rencana jahat dan kezaliman penguasa kepada umat sebagai kunci tegaknya suatu sistem. Yaitu terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap penguasa.
Maka dari sini sangat jelas bahwa penguasa di negeri-negeri Islam tidak akan menelantarkan umat. Namun fakta ini berlainan dengan apa yang terjadi, kondisi saat ini tidak ada satu kebijakan pun yang menyelamatkan umat. Bahkan mereka abai hanya demi mendapatkan kursi jabatan curi start sebelum pemilihan padahal rakyat sedang lara.
Maka kesadaran politik dari para pelaku politik itu harus terus dibangun dengan pemahaman yang benar terhadap realita politik. Serta memiliki sudut pandang yang benar dalam menanggapi masalah yang ada. Agar bisa menghasilkan solusi tuntas.
Ada beberapa hal penting tentang politik luar negeri: sadar terhadap kondisi internasional yang dapat memberi pengaruh terhadap global atau lokal. Memahami problematika dunia sebagai kunci sadar penyebab krisis dunia. Paham motif dan tujuan negara-negara dunia agar tidak terkecoh dengan bentuk kerjasama semata.
Tujuan dari semua hal tersebut adalah menjadi negara yang mandiri dan memiliki prinsip politik kuat. Bukan atas setingan atau disetir negara lain.
Terwujudnya kesadaran politik di tubuh umat sangat penting. Tidak menyadarinya sama saja membahayakan pengaturan urusan umat. Kebutuhan mendesak ini akan menjerumuskan ke jurang kehancuran karna melalaikan hukum-hukum Islam.
Tanpa kesadaran politik umat juga tidak akan sadar tetang pentingnya Islam dalam kehidupan mereka. Tidak akan ada perjuangan terhadap tegaknya Islam. Inilah kewajiban bahwa mengurus urusan umat harus berdasarkan aturan Islam termasuk dalam politik dan pemerintahan negara.
Wallahu a'lam bishawwab
Oleh: Nadia Fransiska Lutfiani, S.P (Aktivis Dakwah Muslimah, Pegiat Literasi)
0 Komentar