Topswara.com -- Kebijakan dan sejumlah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah menuai kritik, namun kebebasan kini berdelik. Di beberapa kota bahkan mengekspresikan kritik melalui mural, yaitu dengan cara menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok atau permukaan luas yang bersifat permanen lainnya.
Mural dengan deskripsi gambar wajah dan mata yang tertutup tulisan 404:NotFound dan tagar #Jokowi404NotFound terletak di daerah Batu Cepet, Kota Tangerang menjadi viral di Twitter. Namun hal ini dianggap melecehkan dan menyinggung pemerintahan, hingga berujung pada pembuatnya menjadi buruan aparat.
Kompol Abdul Rachim, Kasubbag Humas Polres Tangerang Kota menjelaskan mural tersebut telah dihapus, kini pembuatnya dalam proses buruan. Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini menilai sejatinya mural berbentuk kritik boleh saja. Tetapi, jika tak ada izin, bisa dianggap melawan hukum. (detiknews, 15/08/2021)
Selain itu kejadian yang sama, mural atas sebuah kritik menyinggung pemerintah bergambar dua karakter dan bertulisan 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit' ada di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur berakhir dihapus dan pembuatnya juga diburu.
Namun bukan hanya di negara kita saja, sebenarnya di negara besar seperti Inggris, ada seniman mural misterius yang memakai mural sebagai sarana kritik. Mural yang terkenal berjudul 'Girl with Balloon' di London, Inggris menggambarkan gadis muda dengan tangan terjulur ke arah balon merah berbentuk hati sebagai bentuk kritik atas krisis di Timur Tengah yang membuat anak-anak menjadi pengungsi.
Di lansir media AS AFP, mural tersebut karya Banksy. Karyanya yang lain juga pernah muncul di tembok-tembok Paris pada 2017. Sebagian mural itu merupakan kritiknya terhadap kapitalisme dan krisis pengungsi yang sedang meliputi Eropa.
Arsitek dan Ahli Tata Kota Bambang Eryudhawan mengatakan, pemerintah harus hati-hati dalam memperlakukan mural, grafiti atau seni jalanan (street art). Menurutnya langkah penghapusan mural tersebut bisa menjadi boomerang lebih besar lagi. Bahkan sikap represif juga tidak seharusnya dilakukan pemerintah, mural ini adalah reaksi pendapat dan kepedulian rakyat atas apa yang menimpa dalam negaranya. (kompas.com, 15/08/2021)
Sebenarnya mural ini juga sudah lama terjadi, sebagai simbol dari kebebasan berpendapat. Tetapi jika mural Presiden dianggap menghina, pertanyaan berikutnya apakah tidak ada lagi kebebasan berekspresi di negeri ini?
Anomali Kebebasan dalam Demokrasi Kapitalis
Kebebasan berpendapat menjadi poin dan fasilitas yang diberikan dalam kehidupan pemerintahan demokrasi hari ini. Kebebasan ini sebagai wujud memberikan ruang kepada rakyat untuk mengekspresikan perasaan dan pendapatnya.
Namun kebebasan kini patut dipertanyakan. Apakah benar untuk rakyat atau para wakil rakyat saja. Sudah banyak para wakil rakyat bebas berkomentar atas ketidaktertiban rakyat ketika pandemi melonjak seperti waktu lalu.
Ketika banyak yang menolak atau masih belum bisa dihimbau ketika PSBB ditetapkan. Padahal mereka hanya mencari sesuap nasi. Lalu mengatakan hal yang tidak solutif dan bersikap jahil di awal pandemi belum menyerang negeri. Bukankah itu pendapat, namun tidak berakhir ke aparat meski taruhannya kini banyak nyawa sekarat karena kebijakan yang tidak tepat ?
Mereka mengatakan pendapatnya atas perkara yang terjadi, namun bagaimana dengan reaksi rakyat yang juga bagian dari menyampaikan pendapat atas kebijakan yang ditetapkannya. Apakah salah ruang atau demokrasi justru sebenarnya yang tidak benar-benar memberikan ruang kebebasan bagi rakyat ?
Kebebasan dalam demokrasi hanya senjata, benarkah? Sering diartikan adalah demokrasi bersifat netral, baik buruk tergantung siapa yang menggunakannya.
Dalam buku “Buanglah Demokrasi pada Tempatnya” penulis menjelaskan tentang pertanyaan yang mengatakan demokrasi ibarat sebuah pistol dibutuhkan oleh tentara mengamankan negerinya. Namun ketika pistol tersebut di salah gunakan oleh tentara, apakah pistolnya yang salah? Tentu tidak.
Atas dasar itulah sejatinya kita memahami demokrasi bukanlah senjata. Tapi demokrasi adalah pihak yang memegang senjata untuk memperalat umat Muslim.
Mural dalam bentuk kritik harusnya mampu memberikan pikiran secara jernih, bahwa ada hal yang tidak beres untuk segera diselesaikan. Namun kini berujung pada sesuatu penyimpangan karna melecehkan. Betulkah kebebasan berpendapat ada dalam demokrasi?
Demokrasi yang lahir dan dibesarkan oleh sekularisme memiliki sifat yang sama, yaitu turunan dari kapitalisme. Mereka menihilkan peran agama dalam kehidupan kecuali dalam ranah ibadah ritual.
Mereka memang mengakui atau percaya pencipta namun tidak mau diatur menggunakan aturan pencipta-Nya. Sehingga berakhir pada meletakkan pengaturan kehidupan diberikan kepada manusia yaitu wakil rakyat.
Substansinya telah jelas yaitu meletakkan kedaulatan ditangan rakyat, namun berdaulat yang mereka suguhkan tidak memiliki arti sama sekali. Oleh karena itu, hanya dengan melihat dari sejarah lahirnya demokrasi kita sudah punya alasan kuat untuk membuangnya. Mereka menampikkan dan mencampakan keberadaan pencipta dalam kehidupannya.
Bahkan mengambil solusi dan kembali pada aturan yang lahir dari demokrasi, seperti memaksa dan merancang ketimpangan semakin epik. Menggunakan istilah voting sebagai pengesahan atas jalan musyawarah yang didaulat mampu menyatukan segala bentuk perbedaan dalam menyelesaikan masalah. Ibarat jatuh kedalam lubang yang sama. Penyelesaian masalah nihil, pengaburan kebijakan dan kesengsaraan semakin membuat suram keadaan yang jauh dari kata adil.
Bagaimana pun rakyat kondisinya beragam, ketika demokrasi membuka pintu seluas-luasnya kepada para rakyat untuk mewakilinya mengatur jalannya negara sangat mudah ditebak bahwa kelompok yang kaya dan mampu tidak akan tinggal diam. Hinga substansinya kini bukan kedaulatan di tangan rakyat namun kedaulatan di tangan konglomerat.
Inilah sumbu kerusakan yang terjadi dalam negeri ini. Ketika menggunakan demokrasi yang merupakan terapan kapitalisme, tidak akan berakhir hingga asas mereka tertanam dan tertancap kuat demi eksistensi ideologi kebebasan yang dianutnya. Sesuatu yang mengancam kekuasaan akan sangat mudah untuk di kriminalkan.
Rakyat dan Penguasa dalam Sistem Islam
Sistem Islam pernah diterapkan dalam kancah pemerintahan negara atau daulah Islam. Negara yang menerapkan aturan syariat Islam di dalamnya.
Penerapan syariat Islam secara praktis melalui sebuah negara tujuannya adalah menjaga akidah umat. Akidah ini harus tercermin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.
Negara sebagai wadah praktis, penguasa sebagai pelaksana syara dan rakyat sebagai pengoreksi penyimpangan kebijakan yang terjadi. Semua berjalan beriringan dan selaras karena Standar kebenaran ditetapkan dari Al-Qur'an dan sunah.
Tidak ada kriminalisasi terhadap kritik yang diberikan masyarakat kepada penguasa. Semua semata-mata dilakukan untuk meraih rida Allah, dalam rangka mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur.
Apakah kita tidak rindu dengan kondisi seperti itu?
Wallahu a'lam bishawwab
Oleh: Nadia Fransiska Lutfiani, S.P. (Aktivis Dakwah, Pegiat Literasi dan Media )
0 Komentar