Topswara.com -- “Halu”, itu yang kerap kali ditemukan oleh publik saat mengetahui fakta di lapangan berbeda dengan opini yang di wacanakan oleh para pejabat negeri. Mengatakan akan menjamin kebutuhan pokok rakyat, jangan sampai ada rakyat kelaparan, dan menyalurkan bantuan kepada rakyat yang membutuhkan. Semua pernyataan itu menenangkan hati rakyat sesaat, karena kenyataannya kembali rakyat menangis menahan rasa sakit atas derita di tengah pandemi.
Meski Menko Luhut telah memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan khususnya beras untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Namun, tetap saja rakyat masih banyak yang tidak tersentuh untuk mendapatkan segala bantuan. Dedy Permadi selaku Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan, pemerintah ingin melakukan penyaluran secara ‘micro targeted’ tersasar dengan detail terutama dalam distribusi vaksi, obat, dan bansos. (merdeka.com, 11/7/2021)
Ia juga menambahkan Kemensos menyiapkan tiga jenis bansos, yakni program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial Tunai (BST). Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 13,96 Triliun bagi 10 juta penerima manfaat PKH, Rp 45,12 Triliun untuk 18,8 juta Penerima Kartu Sembako, dan Rp 6,1 Triliun bagi 10 juta Penerima Bantuan Sosial Tunai. Jumlah anggaran yang tidak sedikit, tapi sering kali publik kecewa dengan bantuan yang tidak tersalurkan karena tersandung masalah administrasi dan akses transportasi.
Pemerintah pun tidak ketinggalan membuka dapur umum lewat Kemensos yang di pusatkan di gedung konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta. Di sana, awal PPKM darurat diberlakukan memproduksi 10 ribu kotak makanan siap saji per hari. Apakah publik patut menyambut gembira dengan semua upaya pemerintah tersebut? Atau kembali menatap nanar segala kebijakan pemerintah yang sering tak tepat sasaran hingga mereka tak mendapatkan bantuan.
Wabah Tidak Terkendali, Jangan Pencitraan Sana-Sini
Pemerintah mengklaim bahwa telah mendirikan dapur umum dan menyalurkan bantuan selama pandemi sebagai upaya memastikan rakyat tidak kelaparan. Klaim tersebut memang tidak semuanya salah, tapi apakah menjawab segala persoalan yang dihadapi oleh rakyat? Karena masih sangat banyak rakyat yang membutuhkan tidak bisa mengakses bantuan karena faktor administrasi dan akses transportasi ke dapur umum.
Apalagi di tengah wabah yang kian tak terkendali. Untuk keluar rumah pun rakyat mengalami kesulitan, khawatir terpapar wabah yang mematikan. Jika pakar kesehatan mengatakan, varian baru dari virus Corona saat ini lebih cepat dan mudah penyebarannya. Hal ini justru membuat rakyat semakin was-was untuk beraktivitas di luar rumah.
Tidakkah pemerintah memikirkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dari pintu ke pintu. Tidak perlu lagi berbagai macam surat-surat sebagai syarat mendapatkan bantuan. Pemerintah dengan mengarahkan aparat negara terjun ke tengah rakyat membagikan berbagai bantuan door to door. Memastikan setiap rumah terpenuhi kebutuhannya. Hingga kita tidak menemukan lagi rakyat bertarung nyawa melawan virus di rumahnya karena isolasi mandiri berakhir dengan kematian.
Sampai kapan rakyat harus menanggung sendiri beban hidup yang sulut di tengah pandemi? Sudah seharusnya pemerintah lebih banyak bekerja dibanding membangun citra bahwa sudah banyak melakukan tindakan penanganan wabah. Percuma melakukan pencitraan sana-sini tapi fakta berbicara, rakyat susah mencari penghidupan. Untuk makan sehari-hari harus berjuang mati-matian dan keselamatan jiwa harus ditanggung sendiri tanpa ada yang menjaminnya.
Potret Buruk Pengurusan Kepemimpinan Demokrasi
Kebijakan yang terus berubah-ubah, ditambah dengan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran juga rakyat sulit mendapatkannya. Menunjukkan betapa buruknya pengurusan rakyat dalam sistem Demokrasi. Saat kebijakan PPKM darurat diberlakukan pada rakyat, menutup semua tempat perbelanjaan hingga rakyat harus putar otak mengais rezeki demi anak dan istri.
Sementara itu kebijakan mempersilakan TKA asing tetap mendarat, tidak ada aturan ketat menambah keprihatinan publik di tengah pandemi. Apalagi Indonesia saat ini bukan hanya menjadi episentrum wabah di Asia tetapi Dunia. Lalu, kerja apa yang dilakukan pemerintah dengan serius atasi semua ini? Cukupkah mengantarkan obat-obatan dan bantuan ke rumah warga dilakukan Sang Petinggi negeri sembari diliput berbagai media jurnalis menjadi bukti upaya kesungguhan mengatasi kesulitan rakyat? Jika benar hal itu pencitraan kembali sungguh rakyat pasti sakit hati. Tidak ada ketulusan dalam pengurusan rakyat dalam kepemimpinan demokrasi. Inilah potret buruk pengurusan penguasa dalam demokrasi.
Pemimpin Islam Tulus dan Totalitas Mengurusi Rakyat
Diceritakan dalam buku The Great Leader of Umar bin Khaththab tentang Kisah Kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah kedua menghadapi krisis. Ketika terjadi krisis ekonomi, Khalifah Umar memberi contoh terbaik dengan cara berhemat dan bergaya hidup sederhana. Khalifah Umar pun langsung memerintahkan untuk membuat posko-posko bantuan.
Diriwayatkan dari Aslam, pada tahun kelabu (masa krisis), bangsa Arab dari berbagai penjuru datang ke Madinah. Khalifah Umar, menugaskan beberapa orang untuk menangani mereka. Khalifah berkata, “Hitunglah jumlah orang yang makan malam bersama kita.” Saat itu jumlah orang-orang sakit dan yang memerlukan bantuan sebanyak empat ribu orang.
Kemudian, beberapa hari setelahnya, jumlah orang yang datang dan memerlukan bantuan mencapai enam puluh ribu orang. Lalu Khalifah Umar menugaskan orang-orang mengantarkan mereka ke perkampungan dan memberi makanan juga pakaian. Tungku-tungku Umar sudah dinyalakan para pekerja sejak sebelum subuh. Mereka menumbuk dan membuat bubur.
Sebagai kepala negara, Khalifah Umar memahami di tengah musibah, harus semakin dekat dengan Rabbnya, meminta pertolongan Allah SWT. Abdullah bin Umar ra meriwayatkan, ia berkata, pada suatu malam di waktu sahur saya mendengar ia berdoa, “Ya Allah, janganlah Kau binasakan umat Muhammad saat saya menjadi pemimpin mereka.”
Khalifah Umar ialah pemimpin yang bersegera memenuhi kebutuhan makanan atas rakyat. Jika rakyatnya tidak mampu mendatanginya, bahan makanan akan diantarkan ke rumah-rumah mereka, selama beberapa bulan sepanjang masa musibah. Inilah perlakukan kepala negara dalam Islam. Kita menemukan ketulusan dan totalitas mengurusi rakyat.
Kita pasti sepakat ingin segera keluar dari penderitaan, berakhirnya wabah ini dan hidup dalam kondisi normal terjamin segala kebutuhan kehidupan. Tapi apakah hal itu bisa diwujudkan dalam kepimpinan demokrasi kapitalis? Jawabnya tidak, maka bersama-sama kita berjuang mengembalikan kembali kehidupan Islam dalam naungan khilafah. Kondisi akan segera berganti jika kita tidak berdiam diri, memilih bertahan dalam kepemimpinan demokrasi atau berjuang menegakkan Islam di muka bumi. Keduanya pilihan bagi kita. Mau memilih bertahan dengan sistem yang ada, ataukah berganti kepada sistem yang telah terbukti berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya.
Wallahu a'lam bishawwab
Oleh: Rindyanti Septiana S.H.I
(Kontributor Website Muslimah dan Pemerhati SosPol)
0 Komentar