Topswara.com -- Indonesia negeri yang malang, dengan data korban tertinggi akibat virus Corona yang menyerang negeri ini hampir dua tahun lamanya. Masyarakat hidup berdampingan dengan rasa takut dan cemas yang menyelimuti diri mereka.
Bertahan hidup di tengah pandemi yang menyebabkan kondisi kian sulit.
Tak ayal, mereka memilih untuk melawan rasa takut hanya demi melanjutkan hidup. Merebaknya Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia telah membuat ekonomi rakyat semakin suram, pekerjaan semakin sulit didapatkan, lapangan pekerjaan seakan tak terlihat lagi. Keadaan semakin parah saat melihat sistem kesehatan tidak lagi sanggup menjalankan kewajiban mereka. Pihak kesehatan seakan memberi lampu merah sebagai tanda menyerah dalam menjalani tugas mereka.
Terlebih saat dikonfirmasi bahwa Covid-19 kembali menyerang. Awalnya warga berpikir virus Corona telah berakhir, nyatanya terjadi serangan kedua hingga membuat lonjakan korban Covid-19 kembali naik. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra, mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang radikal agar keluar dari lonjakan pandemi virus Corona.
Hermawan mengatakan, pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil, yakni PSBB ketat dan lockdown regional. Menurutnya pilihan yang paling tepat adalah lockdown. Kata hermawan dalam konferensi pers, prioritas keselamatan rakyat di tengah pandemi.
Beberapa daerah mulai kembali mengetatkan protokol kesehatan imbas dari lonjakan kasus Covid-19. DKI Jakarta kembali memperpanjang PPKM skala mikro hingga 28 Juni 2021. Sementara Gubernur Jawa Barat menetapkan Bandung Raya siaga satu Covid-19, menyeruhkan lockdwon untuk menekan penyebaran virus Corona. (cnnindonesia, 20/6/2021)
Begitu pun pemberitaan yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) yang mengungkapkan bahwa saat ini kondisi rumah sakit di Indonesia sudah nyaris penuh. Terutama terjadi di wilayah Jawa. (detik.com, 20/6/2021)
Tingginya lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia telah menyebabkan kolapsnya pelayanan di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes). Beberapa RS dan puskesmas melaporkan peningkatan pasien yang tinggi dalam beberapaa hari terakhir bahkan Bed Occupancy Rate (BOR) di sejumlah RS telah melampaui batas aman.
Epidemilog dari Griffith University australia Dicky Budiman menilai bahwa situasi saat ini mengkhawatirkan. Mereka meminta pemerintah untuk kembali menerapkan PSBB di beberapa daerah dan menunda pelaksanaan PTM yang direncanakan dimulai pada awal tahun ajaran baru di Juli nanti. Melihat situasi beberapa hari terakhir, penyebaran virus yang melonjak tajam dan daya tampung fasyankes kewalahan.
Jika kembali melihat kondisi Indonesia saat ini sangat kacau balau akibat virus Corona. Setiap harinya korban berjatuhan dan jumlah korban positif terus bertambah. Segala bentuk solusi pemerintah telah dilontarkan, tetapi tidak memberikan hasil yang baik dalam menangani kasus pandemi.
Lemahnya solusi yang ditawarkan pemerintah membuat persoalan Covid-19 tidak terselesaikan. Penanganan kesehatan yang disediakan pemerintah nyatanya tidak mampu menekan serangan pandemi Covid-19 terhadap masyarakat. Hal ini membuktikan buruknya penerapan sistem kesehatan dalam negeri oleh pemerintah. Seperti sarana dan prasarana kesehatan yang tidak memadai, sulitnya masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, dan tidak meratanya bantuan fasilitas fisik dan nonfisik di berbagai daerah.
Protokol kesehatan yang selalu digaungkan oleh pemerintah bukanlah solusi yang tepat untuk mampu meredam lonjakan korban positif Covid-19. Faktanya, pemerintah hanya berharap pada protokol kesehatan yang diberikan, serta kembali pada kesadaran individu masyarakat saja tanpa memberikan jaminan kesehatan dan kehidupan layak selama masa pandemi.
Selama sistem kesehatan dan ekonomi belum mampu memberikan solusi nyata di tengah masyarakat yang terjangkit wabah, maka prokes tersebut tidak mampu dijalankan secara menyeluruh. Sistem ekonomi yang kian buruk dan sistem kesehatan yang tidak baik menjadi alasan utama korban positif Covid-19 terus meningkat.
Kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi terus terlihat, bukti tidak mampunya sistem kapitalis menjamin kehidupan yang baik bagi rakyatnya. Seharusnya peran pemerintah lebih dominan. Inilah pentingnya keberadaan negara dengan sistem yang jelas agar mampu menopang kehidupan masyarakat dengan layak. Dengan segala pemikiran dan metode yang benar maka akan senantiasa mampu menormalkan keadaan negeri meski terkena wabah.
Negara harus mampu menciptakan sistem ekonomi dan kesehataan yang layak pakai dan dijalankan dengan tepat. Pemerataan kedua sistem di seluruh wilayah negeri mampu menjamin kelanjutan hidup rakyatnya meski dalam keadaan pandemi.
Dalam Islam, baitul maal berfungsi untuk membiayai kesehatan dan penanganan pandemi yang bisa diambil dari pos harta milik negara maupun harta milik umum. Negara memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan mengurus seluruh pemenuhan untuk kemaslatahan rakyat.
Sehingga pemerintah mampu menangani wabah dengan mudah, bahkan mengambil tindakan lockdown dari awal wabah. Hal ini tidak akan membuat pemerintah takut menjalankannya dengan alasan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi dan ketidakmampuan jalur kesehatan yang dimiliki.
Pemerintah wajib mendukung segala hal yang menjadi kebutuhan rakyat dalam melanjutkan hidup di tengah wabah. Agar seluruh solusi yang dijalankan pemerintah berhasil dijalankan, seperti melakukan lockdown, harus didukung dengan terpenuhinya sandang dan pangan rakyat serta fasilitas kesehatan yang memadai.
Begitulah perjalanan kehidupan jika sistem yang digunakan adalah Islam, tampak keberhasilan yang ditampilkan. Kehidupan rakyat akan senantiasa terjamin dan kemenangan yang dirindukan akan tercipta. Saatnnya kembali pada sistem Islam yang telah terbukti mampu menjadi solusi bagi seluruh persoalan umat.
Waalahu a'lam bishshawab
Oleh: Lisa Angriani S.Pd.
(Pemerhati Sosial)
0 Komentar