Topswara.com -- Setelah melihat tingginya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi individu, PT Kimia Farma (Persero) Tbk memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi individu atau vaksinasi berbayar, yang semula akan mulai dilaksanakan pada hari ini, Senin (12/7/2021). Terkait pembatalan tersebut, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan.
Dikutip dari siaran pers PT Kimia Farma Tbk (KAEF), vaksinasi gotong-royong jalur individu ini sejalan dengan Peraturan Menkes nomor 19 tahun 2021. Sedangkan, aturan mengenai harga vaksin gotong-royong tertuang di dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukkan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong-Royong. Jadi, pelaksanaan vaksin individu telah ditetapkan secara sah oleh pemerintah.
Alih-alih mempercepat tercapainya kekebalan komunal atau herd immunity melalui vaksinasi, program ini justru mendapat banyak kritikan dan kecaman dari banyak pihak. Bagaimana tidak, Selain faktor ekonomi berupa beban rakyat yg makin bertambah, rencana vaksin individual dikhawatirkan tidak diiringi mekanisme pengawasan padahal sudah banyak kasus pasca vaksin yang mestinya ditangani sebagaimana data yang dirangkum KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi).
Sedangkan kondisi masyarakat susah untuk menyambung hidup dengan segala keterbatasan saat ini. Akan terjadi PHK sekitar 30 persen dari jumlah 280 orang pekerja di pusat perbelanjaan. Sepanjang jalan Kartika Plaza Kuta, Bali, Senin (5/7/2021), terlihat lengang. Deretan toko-toko suvernir dan barang kesenian, menutup semua gerainya. Sementara, dampak bagi para pedagang kaki lima adalah omzet yang mereka peroleh, belum lagi bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya selama pandemi ini. Dengan kondisi semacam ini, apakah masyarakat akan memprioritaskan beli vaksin daripada makan sehari-hari?
Kondisi rakyat saat ini susah cari nafkah, belum lagi ada kewajiban bayar pajak, ditambah dengan membeli vaksin sendiri. Dengan alasan apapun penerapan vaksin individu ini bukan ditunda namun harus dibatalkan. Karena hal ini akan menambah deretan penderitaan rakyat. Bukan hanya itu, rencana pengadaan vaksin berbayar individu telah menegaskan lepasnya tanggung jawab pemerintah dan pemalakan terhadap rakyat karena ada ancaman yang tidak vaksin.
Jadi, Istilah yang mengemuka tahun 2012 pada masa pemerintahan pak SBY, yaitu “Negara Autopilot”. Maksud "Negara Otopilot" adalah pemerintahan yang berjalan tanpa perlu ada pemimpinnya atau pengendalinya, jalannya pemerintahan saat itu lebih disebabkan sistemnya yang berjalan, bukan karena adanya kehadiran pemimpin atau pilot. Jadi, pemimpin hanya jadi regulator saja.
Harusnya pemimpin dipilih langsung oleh rakyat untuk mengurusi semua urusan rakyat, melayani rakyat, menyelamatkan jiwa rakyat, melindungi rakyat. Bukan “meminta” bantuan kepada rakyat, istilah yang digunakan bergotong-royong melawan Covid-19. Kewajiban negara menyediakan kesehatan tanpa syarat, memenuhi kebutuhan primer tanpa pencitraan, dan membuka lapangan pekerjaan tanpa pajak. Hal macam ini tidak akan ditemui di dalam negara yang menerapkan sistem kapitalis demokrasi. Karena dalam sistem kapitaslis demokrasi, negara hanya jadi regulasi saja, sebab sudut pandang yang dipakai untuk mengatur negara adalah mementingkan kepentingan para pemilik modal.
Dalam Islam, kepentingan dan keselamat rakyat menjadi prioritas kebijakan dalam masa pandemi. Negara akan menyediakan fasilitas kesehatan: obat-obatan, ruang isolasi dan kebutuhan untuk isolasi mandiri, serta kebutuhan yang lain. Disisi lain, negara akan memenuhi kebutuhan keluarga yang terdampak. Sedangkan rakyat yang masih sehat, bisa melakukan aktivitas seperti biasa dengan menjaga kesehatan yang ketat tanpa membingungkan agar tidak tertular.
Demikianlah solusi dari Islam yang seharusnya dioptimalkan sembari pemerintah mengupayakan pengadaan vaksin yang benar-benar aman, halal, efektif, dan efisien. Bukan malah meminta rakyat untuk membelinya.
Wallahu a'lam bishawwab
Oleh: Fitria Yuniwandari
(Sahabat Topswara)
0 Komentar