Topswara.com -- Di tengah situasi yang mencekam, pemerintah menerapkan kebijakan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, akibat lonjakan Covid-19. Namun kebijakan tersebut kembali ternoda oleh kedatangan TKA dari Cina yang tiba di Bandara Di Internasional Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros, Sulsel Sabtu, 3/7.
Kedatangan pekerja TKA asal Cina tersebut jelas menimbulkan kekecewaan dan kegaduhan ldi tengah masyarakat. Karena mereka datang pada saat pandemi menukik tinggi dan pemerintah tengah berusaha menekan laju penyebaran Covid-19.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sempat meminta pemerintah melarang WNA masuk selama PPKM dengan alasan berwisata ataupun bekerja. Hal ini dilakukan untuk efektivitas kebijakan PPKM dan bisa menjadi langkah antisipasi mencegah varian virus baru dari luar negeri. Namun apa yang terjadi, justru TKA dari Cina berdatangan ke Indonesia, jelas ini akan berpotensi membawa varian virus baru.
KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ) menilai datangnya TKA ke Indonesia sangat bertolak belakang dengan kondisi ketenagakerjaan yang sulit akibat pandemi.
Said Iqbal selaku presiden KSPI mengatakan bahwa kedatangan TKA Cina yang menggunakan pesawat sewa saat pandemi adalah ironi yang menyakitkan serta mencederai rasa keadilan. Mengingat saat ini rakyat dalam negeri justru lebih membutuhkan pekerjaan karena banyaknya PHK yang dilakukan banyak perusahaan.
Iqbal juga mengungkapkan bahwa ringannya persyaratan TKA masuk menegaskan fakta UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dibuat hanya untuk memudahkan masuknya TKA yang justru hanya akan mengancam lapangan kerja bagi pekerja lokal.
Bagaimana kasus penyebaran virus ini akan selesai jika berbagai kebijakan terkait penanganan tidak sejalan dengan aplikasi di lapangan. Kebijakan yang justru bisa menggagalkan upaya pemerintah menekan laju penyebaran virus seperti mendatangkan TKA dengan alasan mereka bagian dari proyek investasi asing. Padahal telah terbukti bahwa kasus sebaran virus varian baru adalah kasus yang diimpor serta didapatkan dari mobilitas orang lain dari perjalanan internasional.
Sungguh ironi di saat pandemi, keselamatan rakyat seperti diabaikan dengan dalih perbaikan perekonomian. Namun ternyata justru perekonomian para pendatang dan perusahaan yang lebih diutamakan. Sementara itu di sisi lain, rakyat sudah lelah berjibaku melawan pandemi. Nakes semakin banyak berguguran, kurangnya sarana/prasarana yang menunjang hingga menipisnya stok tabung oksigen dan obat-obatan.
Kita seperti tersandera oleh asing/ swasta dengan kedok kerjasama dan investasi, karena setiap kebijakan yang lahir tak pernah lepas dari berbagai kepentingan mereka.
Berbagai kebijakan yang dibuat untuk menangani pandemi dari awal virus mulai masuk ke Indonesia hingga kini terbukti tidak pernah menjadi kebijakan solutif. Di saat negara lain sudah mulai berbenah dan bangkit kita masih saja berkutat dengan maraknya penyebaran virus, malah keadaan semakin buruk.
Respon awal penguasa yang telah meremehkan virus menjadi awal dari tidak sigap dan siapnya kita menghadapi pandemi. Kita menjadi gagap saat pandemi memuncak. Semua karena kebijakan yang tak selaras dengan penerapan. Penanganan yang setengah jalan berujung pada pengabaian dan akhirnya banyak hal yang dikorbankan.
Kebijakan yang selalu berganti dan tidak pernah bisa mengakhiri pandemi adalah bukti bahwa setiap kebijakan yang lahir dan bersumber dari hukum buatan manusia hanya menghasilkan ketidakpastian, dan menimbulkan masalah baru.
Jika saja kita memakai Islam sebagai solusinya, kita akan keluar dari persoalan sejak lama. Karena Islam mempunyai solusi mumpuni saat pandemi terjadi. Negara dalam Islam, terkait menghadapi pandemi, akan sigap sejak awal, memutus mata rantai penyebaran virus dengan salah satu kebijakan yang terbukti ampuh yaitu lockdown atau karantina total dengan negara sebagai penjamin persediaan kebutuhan rakyat selama pandemi. Negara juga akan melarang arus keluar masuk warga sendiri apalagi warga asing yang berpotensi membahayakan nyawa rakyat.
Negara dalam Islam akan memegang kendali penuh dalam menentukan setiap kebijakan tanpa campur tangan asing dan berbagai kepentingan, hingga kebijakan yang lahir akan benar benar murni untuk kemaslahatan umat.
Negara memiliki kedaulatan penuh sehingga kebijakan yang diambil tidak akan dipengaruhi pihak luar, termasuk pihak asing.
Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, ketika menghadapi pandemi Tha'un di Awamas. Beliau mengambil kebijakan lockdown. Warga dari wilayah yang terkena pandemi tidak boleh keluar, sementara warga dari daerah yang tidak terkena pandemi tidak boleh mendekati wilayah yang terkena wabah. Mereka beraktivitas normal sehingga roda perekonomian tidak terganggu dan bisa menopang wilayah yang terkena wabah.
Kebutuhan masyarakat yang diisolasi dipenuhi oleh negara, termasuk perawatan dah pengobatan terbaik. Dengan kebijakan lockdown total, serta pelayanan terbaik dari pemegang kebijakan, biidznillah wabah segera berlalu. Tidakkah kita ingin wabah ini segera berlalu? Supaya kehidupan bisa kembali normal.
Wallahu a'lam bishawab
Oleh: Irohima
(Sahabat Topswara)
0 Komentar