Topswara.com -- Baru-baru ini pandemi di Indonesia telah mengalami lonjakan secara signifikan. Banyak masyarakat yang sudah tidak mematuhi protokol kesehatan, sehingga Covid-19 meningkat kembali. Jumlah kasus pasien Covid-19 terus mengalami peningkatan tajam sejak Mei 2021.
Berdasarkan data kasus harian dari Satgas Covid-19, pada 15 Mei 2021, angka penambahan kasus Covid-19 yaitu 2.385.
Kemudian kasus perlahan meningkat dan semakin meningkat tajam. Tercatat pada 15 Juni 2021 ada 8.161 kasus harian, 16 Juni 2021 dilaporkan 9.944 kasus dan pada 17 Juni 2021 sebanyak 12.624 kasus. Sehingga mengakibatkan rumah sakit di berbagai daerah nyaris penuh.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang radikal agar keluar dari lonjakan pandemi virus Corona saat ini semakin tidak terkendali.
Hermawan mengatakan pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil saat ini, yakni PSBB ketat atau lockdown regional. Menurutnya, pilihan yang paling radikal adalah lockdown. “Pemerintah harus radikal. Opsinya ada dua, mau PSBB seperti semula, atau lockdown regional terbatas pada pulau besar. Opsi paling radikal tentunya lockdown regional, radikal, tapi paling logis,” kata Hermawan dalam Konferensi Pers ‘Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi’ dalam YouTube, Minggu (20/6).
Lockdown juga jadi opsi yang disarankan karena berkaca pada negara-negara yang sukses mengatasi pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya seperti Australia, Jerman, Belanda, dan beberapa negara lainnya di Eropa. (cnnindonesia, 20/06/2021).
Berbeda dengan lonjakan kasus sebelumnya, lonjakan kasus ini diakibatkan adanya kemunculan beberapa varian baru dari Covid-19 yang berasal dari luar negeri, yakni Covid-19 varian Alpha, Beta dan Delta.
Masuknya virus Corona varian baru di Indonesia ini tidak lain karena mudahnya akses keluar-masuk orang-orang dari atau ke Indonesia.
Lonjakan kasus yang beberapa kali telah terjadi sebelumnya tidak dijadikan sebagai peringatan dan momen untuk berkaca pada upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi Covid-19, ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang sering dijadikan dalih, sejatinya menunjukkan ketidakmampuan negara dalam mengurusi rakyat, baik dalam menetapkan maupun menerapkan aturan yang masih belum tepat dan tegas. Sekaligus menunjukkan hilangnya wibawa kepemimpinan mereka di mata rakyat.
Di tengah lonjakan kasus saat ini, pembelajaran tatap muka yang direncanakan akan dimulai pada bulan Juli pun agaknya kemungkinan besar akan dihentikan jika mempertimbangkan risiko-risiko yang ada, meskipun begitu hal ini belum dapat dipastikan apakah pembelajaran tatap muka akan tetap dilaksanakan atau dihentikan.
Lockdown mestinya menjadi pilihan yang harus dilakukan pemerintah agar meminimalkan penyebaran Covid-19. Berbagai pihak sudah menganjurkan pemerintah melakukan lockdown. Namun, pemerintah seolah-olah tidak mendengar masukan-masukan dari pihak yang tidak sejalan karena kecenderungannya kepada elite kapitalis. Sementara, kapitalis hanya mengedepankan keuntungan, manfaat bagi mereka sendiri, dan mengabaikan masyarakat.
Maka dengan melihat semua ini, hendaknya menyadarkan kita bahwa Kapitalisme tidak mampu mengatasi pandemi bahkan di negara adidaya sekalipun. Terbukti hingga detik ini, manusia belum bebas beraktivitas masih terkekang dengan virus kecil yang menyebabkan Covid-19. Oleh Karena itu, hendaknya kita berhenti dan tidak lagi berharap pada sistem Kapitalisme yang berkuasa pada hari ini, dan mencari suatu hal lain yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan tuntas..
Di sinilah Urgensi adanya dakwah Islam ideologis yang mengokohkan keimanan akan kebenaran dan kesempurnaan sistem Islam
Termasuk pengaturan soal kesehatan.
Islam telah menjamin kesehatan umat dan menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak, sekaligus memenuhi keperluan rumah sakit dan seluruh keperluannya. Tinta emas peradaban Islam telah tertulis tentang pelayanan kesehatan dalam sejarah Khilafah Islam.
Umat Muslim memahami bahwa sehat tidak hanya urusan dokter, tetapi prioritas pertama dan utama urusan individu masyarakat untuk menjaga kesehatan. Karena itu, dalam sistem Islam ada sinergi antara negara yang memfasilitasi semua kebutuhan untuk kesehatan umat dengan rakyat. Dengan sinergi antara negara sebagai pelayan dan kesadaran penuh dari rakyat, sistem kesehatan dapat terwujud dengan baik.
Wallahu a’lam bishshawab.
Oleh: Nisa Andini Putri
(Mahasiswi Universitas Bengkulu)
0 Komentar