Topswara.com -- Badan Kepegawaian Negara (BKN) meluruskan informasi terkait data 97.000 pegawai negeri sipil (PNS) fiktif yang masih menerima gaji hingga saat ini.
Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen mengungkapkan bahwa sebenarnya puluhan ribu PNS yang dianggap tidak jelas keberadaanya itu adalah mereka yang belum mengikuti pendataan ulang PNS (PUPNS).
Suharmen mengaku akan terus berupaya memberikan fasilitas elektronik dan imbauan untuk pemutakhiran data PNS yang belum terdata itu. Alhasil, hingga saat ini, jumlah PNS yang sebelumnya dianggap misterius tersebut telah berkurang dan menyisakan 7.000-an saja.(tribbunnews.com, 25/5/2021)
Mau 97.000 ataupun sisa 7.000 kasus ini harus diusut karena merupakan kejahatan bukan kelalaian. Kasus ini tidak boleh dianggap sebagai kelalaian biasa namun harus dilakukan penyelidikan pidana karena tidak menutup kemungkinan adanya sindikat yang mengendalikan data fiktif PNS tersebut.
Memang kejadian ini sangat memalukan sebab selama bertahun-tahun negara mengeluarkan miliaran rupiah setiap bulan untuk membayar gaji dan pensiun PNS yang tidak terdata. Lalu siapakah pihak yang selama ini menerima gaji pegawai misterius itu? Inilah yang harus diusut tuntas.
Kapitalisme Memberi Ruang Terjadinya Korupsi
Kejadian ini bukanlah hal baru di tengah berjalannya sistem kapitalisme. Pasalnya sistem kapitalisme yang berasaskan sekulerisme telah menuntun manusia mendapatkan uang atau materi dengan berbagai cara meski itu haram. Apalagi ketika mendapatkan kesempatan duduk di kursi kekuasaan, maka kursi ini adalah peluang untuk mendapatkan harta yang besar yang tidak lain adalah milik negara yang seharusnya dialokasikan untuk kemaslahatan rakyat.
Ditambah lagi gaya hidup hedonisme yang terus menerus diaruskan dalam sistem kapitalis telah menjadikan hampir di setiap individu berpikir bahwa kekayaan adalah sumber kebahagiaan. Sehingga Hidup bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja akan tetapi hidup untuk memenuhi gaya hidup. Inilah inti hidup sebenarnya dalam masyarakat kapitalisme.
Lebih dari itu, negara yang memiliki regulasi yang lemah dan hukum sanksi yang tidak tegas telah mendorong terjadinya berbagai penyimpangan- penyimpangan seperti pencurian harta negara ini. Karena itu, sistem ini telah berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak amanah bahkan berkhianat kepada rakyatnya.
Kepemimpinan dalam Islam
Kepemimpinan dalam konteks bernegara adalah amanah untuk mengurus rakyat.
Rasulullah SAW bersabda:
الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus
(HR. Bukhari dan Ahmad).
Berkaitan dengan pengurusan rakyat, Rasulullah SAW bersabda:
كَانَتْ بَنُوْإِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ اْلأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَتَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ. قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوْا بِبَيْعَةِ اْلأَوَّلِ فَاْلأَوَّلِ. وَأَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ
“Dulu Bani Israil selalu diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak akan ada nabi setelahku, tetapi akan ada banyak khalifah.” Para Sahabat bertanya, “Apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab, “Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja. Beri mereka hak mereka karena Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban mereka atas urusan saja yang telah diserahkan kepada mereka.” (HR Muslim).
Sesungguhnya seluruh perintah syariat merupakan amanah terlebih lagi memimpin suatu negara untuk mengurusi kemaslahatan rakyat merupakan amanah besar.
Seorang pemimpin wajib terikat dengan seluruh syariah-Nya dan haram mengikuti hawa nafsu. Demikian sebagaimana yang Allah SWT perintahkan:
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
"Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan wahyu yang telah Allah turunkan dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadalah engkau terhadap fitnah mereka yang hendak memalingkan engkau dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu (QS. Al-Maidah [5]: 49).
Jadi amanah dalam mengurus semua kemaslahatan rakyat tidak boleh didasarkan pada aturan-aturan kapitalisme sekuler sebagaimana yang terjadi saat ini yang dasarnya adalah hawa nafsu dan kepentingan sesaat.
Sistem demokrasi sekuler saat ini selalu melahirkan pemimpin yang tidak adil alias fasik dan zalim. Sebab sistem demokrasi sekular tidak mensyaratkan pemimpin atau penguasanya untuk memerintah dengan hukum Allah SWT. Bahkan mereka justru berlomba-lomba menambah kekayaan pribadi selama masa jabatannya. Padahal amanah itu berat sebagaimana firman Allah SWT,
وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا
Sungguh jabatan ini adalah amanah. Pada hari kiamat nanti, jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan haq dan menunaikan amanah itu yang menjadi kewajibannya (HR Muslim).
لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
Siapa saja yang tidak memerintah dengan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah pelaku kezaliman (QS. al-Maidah [5]: 5).
Kepemimpinan yang amanah hanyalah kepemimpinan yang didasarkan pada syariat Islam. Dengan kata lain, pemimpin yang amanah hanyalah pemimpin yang benar-benar menerapkan dan menjalankan syariat Islam secara kaffah dalam mengurus semua urusan rakyatnya. Tanpa syariat Islam, sebagaimana yang terjadi saat ini, khususnya di negeri ini, mustahil para penguasa dan para pemimpin bisa amanah dalam mengurus rakyat mereka.
أَيُّمَا رَاعٍ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَغَشَّهَا فَهُوَ فِي النَّارِ
Siapapun yang diangkat memegang tampuk kepimpinan atas rakyat, lalu dia menipu mereka, maka dia masuk neraka (HR. Ahmad).
Wallahu a'lam
Oleh: Nabila Zidane
(Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban)
0 Komentar