Topswara.com -- Pulau Kalimantan sejatinya menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga keseimbangan dunia, hingga mendapat julukan “paru-paru dunia”. Tapi nampaknya julukan itu tak menarik lagi. Karena nyatanya, hamparan hijau tanah Kalimantan sudah menjadi bukti “kerakusan” para pemilik modal yang menjalankan perusahan besar mereka di tanah Kalimantan.
Kalimantan selatan satu di antara wilayah yang masih dianggap paling menjanjikan bagi para oligarki ekonomi untuk mencari sebanyak mungkin kekayaan alam Kalimantan untuk mereka kuasai.
Bagaimana tidak? Saat ini sudah 50% wilayah kawasan hutan Kalimantan dikuasai izin perusahaan tambang. Hal ini berdasarkan data yang diungkapkan oleh Ketua Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, beliau mengatakan bahwa saat ini dari 3,75 juta hektar wilayah Kalsel ada 1,2 juta hektar yang telah menjadi lokasi pertambangan batubara, dan sisanya 618 ribu hektare atau sebanyak 17% telah berubah menjadi perkebunan sawit berskala besar (antaranews.com, 08/06/18).
Waspada Jerat Mematikan Ekonomi Oligarki
Kekayaan alam yang berlimpah di tanah Borneo, khususnya wilayah Kalimantan Selatan, nyatanya hingga saat ini masih dinikmati oleh para penguasa dan pengusaha dalam lingkar oligarki yang melumpuhkan ekonomi masyarakat.
Setiap hari ribuan ton batubara di tambang di tanah Kalimantan hanya untuk memenuhi kerakusan para pemilik perusahaan besar yang telah mendapat izin secara legal dari pemerintah sendiri. Data dari Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan menyebutkan bahwa Kalsel memiliki banyak kekayaan alam tambang dan lainnya, seperti emas, biji besi, intan, serta minyak bumi. (Kompas.com, 20/01/21).
Nuansa jerat ekonomi kapitalis oleh para oligarki pengusaha dan penguasa sangat kental terasa di tanah Kalimantan. Khususnya Kalimantan Selatan, setidaknya ada lima perusahaan raksasa yang masih eksis beroperasi di negeri ini (Kompas.com, 19/01/21).
Belum lagi banyak anak perusahaan yang juga beroperasi mengelola kekayaan alam ini. Semua dijalankan atas dasar kepentingan bisnis dan ekonomi pemilik modal, dan rakyat setempat khususnya hanya mendapat bagian sebagai buruh dengan pendapatan yang tak sebanding dengan kekayaan alam mereka yang telah di rampas. Tidak jarang juga, masyarakat harus berhadapan dengan situasi yang mengancam nyawa dan keselamatan mereka akibat dari aktivitas perusahaan ini. Kondisi lingkungan tercemar, minim air bersih, polusi suara akibat aktvitas peledakan di bawah tanah, dll.
Akhiri Bencana Ekologis dengan Syariah Islam
Sudah saatnya kita harus segera mengakhiri kondisi bencana di tanah Borneo, khususnya di wilayah Banua Kalimantan Selatan. Jangan biarkan bencana ekologis terus berlangsung berkepanjangan. Eksplorasi kekayaan alam oleh perusahaan raksaksa yang telah mendapat dukungan dari penguasa negeri ini tanpa rasa bersalah sedikitpun serta khawatir akan nasib rakyatnya.
Darurat bencana di Banua, memerlukan sebuah solusi mendasar dengan diterapkannya mekanisme sistem ekonomi Islam secara kafah. Karena hanya mekanisme sistem ekonomi Islam yang akan mampu menyelesaikan bencana besar ini. Islam telah menetapkan bahwa umat Islam harus berserikat dalam mengelola kekayaan alam berupa padang gembalaan, air dan api. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. “manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api”. (HR. Abu Dawud).
Mekanisme sistem ekonomi Islam hadir sebagai solusi pengelolaan sumber daya alam yang hasilnya akan dikembalikan untuk kepentingan umat dan rakyat secara menyeluruh. Bukan diambil dan dikelola secara sapihak oleh para pemilik modal yang mendapat legalisasi izin usaha dari pemerintah sendiri. Mari yakinkan diri dan kembali pada jalan kehidupan islami dibawah sistem ekonomi Islam dalam naungan daulah khilafah islamiyah ala min hajj an nubuwah. Insya Allah. Wallaahu a'lam bishawab.
Oleh: Rachmawati
(Ibu Peduli Umat)
0 Komentar