Topswara.com -- Merespons karut-marut perpolitikan perberasan, pengamat Politik Salamuddin Daeng mengungkap karena mekanisme pasar bebas yang mengakibatkan petani terombang-ambing.
"Menyerahkan pertanian pada mekanisme pasar bebas, akibatnya petani kita terombang-ambing," tuturnya di channel YouTube Media Umat bertema Menguak Karut Marut Politik Perberasan, Ahad (21/03/2021).
Menurutnya, persoalan perberasan ini menggunakan satu dasar ideologi pasar bebas di Indonesia. Dari hulu sampai ke hilir itu pasar bebas.
"Tidak ada subsidi, subsidi itu berarti satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan atau proteksi melalu insentif langsung dan subsidi kepada petani," terangnya.
Ia menambahkan, subsidi itu kan bisa di hulu atau di hilir. Bisa subsidi bahan-bahan produksi bisa juga harga.
"Kedua, tidak ada proteksi, artinya tidak ada perlindungan kalau terjadi gejolak harga turun, itu pemerintah memberi kepastian proteksi terhadap barang-barang impor yang jauh lebih murah," katanya.
Bebernya, pokok persoalannya di situ, mekanismenya tidak dibangun, dan pertanian yang menghasilkan beras ini dilepaskankan kepada pasar bebas.
"Persoalan dari harga beras, ini adalah harga beras Internasional lebih murah daripada harga beras di dalam negeri. Harga pasar di stock market sekarang berkisaran Rp.4.200,- / kg, sekitar segitu harganya. Secara harga, harga beras internasional tidak lagi kompetitif. Sementara pemerintah menyerahkan perberasan ini kepada mekanisme pasar bebas," ujarnya.
Lanjutnya, otomatis yang terjadi berikutnya adalah para importir yang punya kedekatan dengan kekuasaan, punya akses kepada pengambil kebijakan untuk mengambil beras dari luar. Karena kalau ngumpulin beras dari petani pasti biayanya lebih mahal.
"Sehingga keadaan seperti ini akan dimanfaatkan oleh importir," pungkasnya. [] Munamah
0 Komentar