TopSwara.com-- Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2005-2013 Abdullah Hehamahua, S.H., M.M, menyatakan korupsi terjadi karena kebutuhan (corruption by need) dan keserakahan (corruption by greedy).
“Di Indonesia, jika PNS (Pegawai Negeri Sipil) selama tiga puluh hingga empat puluh tahun insya Allah tidak bisa punya mobil Mercy, rumah seperti di Pondok Indah, istri empat dan selingkuhan. Empat tahun menjabat di KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi) dan memeriksa kekayaan pejabat tahu gaji golongan I, II, III, dan IV. Sehingga di Indonesia jika punya kekayaan yang luar biasa hanya dua kemungkinan yaitu warisan atau korupsi. Jika bekerja biasa, PNS yang jujur gajinya cukup hanya untuk sepuluh hari. Ini yang disebut corruption by need. Sekitar 60-70 persen PNS itu korupsi. Ada juga yang disebut corruption by greedy. Pejabat yang mendapat rumah dinas, mobil dinas, dan fasilitas sebenarnya cukup, tapi karena greedy (serakah) maka kemudian korupsi," bebernya dalam acara Islamic Lawyers Forum (ILF): Hukum Mati Bagi Para Koruptor, Pantaskah? di kanal YouTube LBH Pelita Umat, Selasa (29/12/2020).
Menurutnya, mereka korupsi karena cost politic. Katanya, cost politic tertinggi di dunia ada di Indonesia. "Survey KPK 2019 tentang pemilu dan pilpres ditemukan bahwa untuk menjadi anggota DPR Pusat pulau Jawa, kalau dia tokoh perlu minimal 1 M. Kalau bukan tokoh minimal 5-20 M," tambahnya.
"Hasil pemilu 2019 ada 255 orang yang pebisnis. Lantas kemudian mereka yang bukan pebisnis bagaimana? Padahal perlu 5-20 M," tandasnya.
Ia mengungkap, pengusaha akan datang memberikan modal kepada calon penguasa. "Yang semuanya akan dibayar berupa feed back dalam bentuk proyek dan pembuatan undang-undang," tambahnya. Ia menjelaskan, kalau terpilih jadi DPR, gubernur, bupati, walikota balasannya melalui proyek. Katanya, hal itu yang akan dilihat bahwa kasus Mensos itu tentang pengadaan barang dan jasa. "
Pengalaman saya 8 tahun di KPK menemukan bahwa 43 persen yang ditangkap KPK berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Sementara setiap tahun APBN kita 35 persen berkaitan pengadaan barang dan jasa secara nasional. Maka secara statistik matematik, APBN kita besar bagaimana pun tapi yang hilang itu 43 persen kali 35 persen kali 2.000 T. Jadi misalnya APBN besar tapi tidak hilang dari 43 persen. Itu yang ditanyakan KPK saja, belum yang ditanyakan polisi dan kejaksaan," bebernya.
Lanjutnya, dampak korupsi dahsyat luar biasa. Karena, katanya, sifatnya transnasional dan sukar dalam pembuktiannya, khususnya di Indonesia, undang-undangnya selalu dijadikan emergency exit. "Jadi, tempat untuk pintu keluar. Misalnya bencana alam, apakah pandemi ini bencana alam. Maka mereka yang tidak setuju kepada hukuman mati, maka pandemi bukan bencana alam. Buktinya apa? Ada pilkada. Kalau bencana alam tidak bisa pilkada," jelasnya.
"Saya setuju bahwa hukuman mati berlaku mulai zaman kerajaan, Belanda, sampai merdeka. Dalam fiqih pun hukuman mati sebenarnya melindungi banyak orang sekaligus terkandung ukhuwah Islamiyah," pungkasnya.[] Reni Tri Yuli
0 Komentar