"Aku tak percaya lagi dengan apa yang kau beri, aku terdampar di sini tersudut menunggu mati". Kutipan lagu tersebut barangkali dirasakan oleh rakyat Papua Barat yang merasa tidak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dari Pemerintah Republik Indonesia, di tambah lagi dukungan dari beberapa negara, hingga akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan.
Heboh, beberapa waktu yang lalu media sosial diguncang dengan berita pendeklarasian Papua Barat oleh Benni Wenda selaku ketua ULMWP (United Liberation Movement for West Papua). Sontak mendapatkan respon keras dari pemerintah dan MPR RI. Seperti yang dilansir dari laman KOMPAS.com (4/12/2020) Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan bahwa yang dilakukan oleh ULMWP merupakan perbuatan makar terhadap NKRI.
Tidak sekedar makar, tindakan yang dilakukan oleh Benny Wenda juga tidak direspon positif oleh Tentara Pembebasan National Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka. Mengapa demikian? Menurut keterangan Jubir TPNPB-OPM, pendeklarasian itu diumumkan di wilayah negara asing, tidak mendapatkan legitimasi dari mayoritas masyarakat Papua. Pernyataan Benny sebagai presiden juga dianggap mengada-ngada. (JawaPos.com, 03/12/2020).
Kejadian serupa pernah terjadi 21 tahun yang lalu, yaitu lepasnya Timor-Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan provinsi termuda di Indonesia. Seharusnya kejadian di masa itu menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk menyusun langkah antisipasi agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali, termasuk harus bersikap tegas terhadap upaya-upaya yang mengarah kepada disintegrasi. Seperti Organisasi Papua Merdeka dan berbagai aksi demonstrasi mahasiawa menuntut kemerdekaan. Namun sikap pemerintah cenderung diam, seolah ada sikap pembiaran.
Munculnya berbagai aksi dan gerakan kemerdekaan Ini bermula dari kondisi masyarakat Papua yang jauh dari kata sejahtera. Padahal Sumber daya alam yang melimpah di bumi Papua, seperti tambang emas terbesar di dunia, yang dikuasai oleh Freeport, namun masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Belum lagi berbagai penderitaan lain seperti penyakit kulit dan gizi buruk. Sungguh ironis.
Adapun upaya masyarakat Papua melepaskan diri dari Republik Indonesia berawal dari masalah kesejahteraan yang tak kunjung didapatkan serta ketidakadilan. Karena masyarakat Papua merasa memiliki sumber daya alam berlimpah namun hidup dalam kemiskinan dan penderitaan.
Meskipun demikian melepaskan diri dari NKRI bukanlah solusi yang dapat mengakhiri penderitaan yang mereka alami saat ini. Bagaimana tidak, dengan meminta bantuan kepada negara penjajah sama dengan menyengsarakan dan membunuh diri sendiiri, karena dengan lepasnya Papua, maka wilayah akan semakin kecil, dan ini adalah kemudahan bagi pengusaha asing untuk semakin mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Papua.
Adapun akar dari segala permasalahan yang di dera oleh masyarakat Papua ini karena diterapkannya sistem sekuler demokrasi, yang setiap kebijakan, termasuk menetapkan undang-undang, senantiasa memberikan peluang besar kepada pengusaha asing untuk mengeruk sumber daya alam yang ada di Papua.
Maka jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan Papua yaitu dengan menerapkan kembali sistem Islam, yang telah terbukti 13 abad lebih, mampu memberikan kesejahteraan dan berhasil menyatukan 2/3 wilayah dunia. Karena hanya negara yang menerapkan syariat Islam secara totalitas dalam segala aspek kehidupan, mampu menjamin keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan, dengan menjamin kebutuhan sandang, pangan, papan serta biaya pendidikan dan kesehatan merupakan tanggung jawab negara, karena sumber daya yang ada dikelola untuk kemaslahatan umat.
Dengan demikian, sistem demokrasi sekuler harus di tinggalkan, agar tidak adanya makar ataupun upaya mengambil untung untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Sudah saatnya, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sadar, dan meninggalkan sistem demokrasi agar beralih ke sistem Islam yang menyatukan seluruh umat di bawah kepemimpinan yang satu. Wa'alllau'alam bishowwab.[]
Oleh : L. Nur Salamah, S.Pd
(Aktivis Muslimah Batam)
0 Komentar