Topswara.com -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai Presiden Joko Widodo memiliki pilihan untuk melakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet usai dua menteri dari Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dua menteri yang terjerat kasus korupsi itu yakni; Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Selain bisa melakukan reshuffle kabinet sesuai kebutuhan, menurutnya, Jokowi juga memiliki pilihan mengganti dua orang saja untuk mengisi pos kementerian yang kosong saat ini.
"Pilihan presiden dua, cukup dengan mengganti dua menteri ini atau sekalian melakukan reshuffle [kabinet] sesuai dengan kebutuhan pemerintahan yang akan datang," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (7/12).
Ia pun menyampaikan bahwa masyarakat berharap agar KKP serta Kemensos segera memiliki menteri yang definitif.
"Saya yakin bahwa kalangan masyarakat luas itu juga berharap bahwa posisi menteri diisi secara ad interim sementara atau pengganti sementara itu memang sebaiknya tidak lama-lama," kata Arsul.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, Jokowi tak serta merta akan merombak ulang jajaran kabinetnya usai dua menteri diringkus KPK.
Donny mengatakan, Jokowi akan mengevaluasi secara keseluruhan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju apabila akan melakukan reshuffle kabinet.
"Kalau reshuffle lebih luas itu saya kira tergantung dari evaluasi presiden terkait kinerja menteri," kata Donny saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Menurut Donny, Jokowi pasti akan memberikan penilaian terhadap kinerja menteri-menterinya sebelum merombak ulang kabinet. Jokowi juga disebut akan memperhatikan prestasi dan sejumlah kebijakan yang dibuat oleh para pembantunya dalam pemerintahan.
"Jadi saya kira tidak bisa serta merta bahwa dua kementerian (tertangkap KPK) ini memicu reshuffle lebih luas," ujarnya.
Donny memastikan Jokowi bakal segera menetapkan Menteri KKP dan Mensos definitif. Dua jabatan itu kosong setelah Edhy dan Juliari mengundurkan diri dari posisinya usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Saat ini, posisi Menteri KKP dijabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk sementara waktu.
Sedangkan, posisi Mensos dijabat sementara oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
"Tentu ada kekosongan kepemimpinan di dua kementerian, di KKP dan Kemensos. Itu saya kira yang akan diganti, tapi kapan dan siapa itu hak prerogatif presiden," tutur Donny.
Isu reshuffle kabinet mulai mencuat ke publik usai Edhy tertangkap tangan oleh KPK. Politikus Gerindra itu diduga menerima suap sebesar Rp9,8 miliar dari perusahaan benur atau benih lobster.
Selang sembilan hari, giliran Juliari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terseret kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Juliari disebut mengantongi Rp17 miliar setelah memotong Rp10 ribu dari setiap paket bansos.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201208080122-32-579198/dua-menteri-tersangka-ppp-singgung-opsi-reshuffle-kabinet
0 Komentar